MUI Tidak Lagi Terbitkan Sertifikat Halal, Beralih ke Kemenag

Bagikan Bagikan
Ketua MUI Kabupaten Mimika Ustadz H.M Amin. (Foto: SAPA/Kristin)

SAPA (TIMIKA) - Sesuai dengan amanat UU Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014, bahwa penyelenggara sertifikasi halal adalah pemerintah yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.

Sehingga Per 17 Oktober 2019, sertifikasi halal sudah tidak dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) begitupun MUI Kabupaten Mimika.

"Untuk rekomendasi halal semua dibawah wewenang Kementerian agama RI, sehingga kami tidak lagi melaksanakan survei dan informasi ini sudah disebarluaskan tiga bulan terakhir sehingga sejak Oktober 2019 kami tidak melayani itu," jelas Ketua MUI Kabupaten Mimika Ustadz H.M Amin, Rabu (15/1/2020).

Ustadz H.M. Amin mengatakan hal ini karena Kementerian Agama mengacu pada undang - undang sementara MUI mengacu pada fatwa dan tentu kekuatan hukumnya lebih kepada undang - undang.

"Namun MUI terus melakukan sosialisasi membantu Kementerian Agama bahwa saat ini MUI sudah tidak lagi memberikan pelayanan sertifikasi halal," tururnya.

Ustadz H.M. Amin menjelaskan hingga akhir Oktober 2019 MUI, khususnya sepanjang tahun 2019 mengeluarkan satu sertifikat halal, dan dua sampai tiga rekomendasi untuk sertifikasi halal. (Kristin)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar