Pemerintah Perlu Buat Peta Jalan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Natuna

Bagikan Bagikan
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim. (Foto-Antara)

SAPA (JAKARTA) - Pemerintah perlu segera membuat peta jalan pemanfaatan sumber daya di kawasan perairan Natuna, Kepulauan Riau, termasuk bila ada berbagai pihak yang berencana untuk menanamkan modal di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tersebut.

"Peluang kolaboratif (investasi di Natuna) sangat dimungkinkan, sepanjang jelas pembagian peran dan peta jalan pemanfaatan sumber dayanya," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, kepada Antara di Jakarta, Minggu.

Menurut Abdul Halim, permasalahan utama bagi Indonesia di Laut Natuna Utara adalah penguasaan efektif melalui kehadiran mulai dari pemerintah hingga nelayan.

Dengan melibatkan pihak investor asing, lanjutnya, adalah langkah yang sah-sah saja sepanjang kerja sama itu jelas.

Terlebih, ujar dia, keterlibatan investor asing juga hanya dapat dibatasi di sektor pengolahan ikan saja, bukan penangkapan.

"Dalam konteks itu, ada baiknya digelar perencanaan strategis untuk pemanfaatan sumber daya ikan di utara Natuna dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, KKP, Kemenhub, instansi pemerintah terkait lainnya dan masyarakat perikanan," kata Halim.

Dengan perencanaan itu, ia mengutarakan harapannya agar dapat diterbitkan pula peta jalan pemanfaatan sumber daya ikan yang operasional dan berjangka panjang, mulai dari 5, 10 hingga 20 tahun ke depan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajak pelaku usaha Jepang melalui Menlu Jepang Motegi Toshimitsu melakukan investasi di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau.

"Saya ingin mengajak Jepang melakukan investasi di Natuna," kata Presiden Jokowi ketika menerima Menlu Jepang di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (10/1).

Kepala Negara mengapresiasi kerja sama RI-Jepang di Natuna yang sudah terjalin, yaitu pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu untuk fase pertama.

"Saya harapkan usulan pendanaan untuk fase kedua dapat segera ditindaklanjuti," kata Jokowi.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu menjelaskan investasi untuk pengembangan pulau-pulau terluar di Indonesia, termasuk Natuna, bukan hal baru tapi sudah dibahas sejak lama yaitu pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).

Ia menjelaskan terkait SKPT Natuna sudah ada pengembangan fase pertama dan akan segera masuk ke fase kedua. (Antara)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment