Pemilik Tanah SMAN 1 Pasang Papan Berupa Tuntutan Agar Pemda Selesaikan Permasalahan Tanah

Bagikan Bagikan
Pemilik tanah foto saat memasang papan nama bertuliskan tuntutan kepada Pemda Mimika. (SAPA/Kristin)

SAPA (TIMIKA) - Abina Serontouw selaku pemilik tanah di lokasi SMA Negeri 1 Mimika memasang papan berupa tuntutan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera menyelesaikan permasalahan tanah yang sudah ditempati SMAN 1 sejak 1992.

Papan tersebut bertuliskan 'Tanah ini milik Saudara Abina Serontouw berdasarkan surat pernyataan Nomor 216/KPW/XI/2013 tanggal 12 November 2011 dengan luas tanah 50,551 Meter Kubik sedang dalam proses Hukum. Diminta kepada Siapapun Segera meninggalkan tanah ini dalam keadaan kosong sampai pihak Pemda Mimika (Bupati) menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah yang layak dan adil.

Timotius Kambu selaku Kuasa Hukum pemilik tanah menjelaskan tuntutan tersebut karena menurut mereka, Pemda Mimika telah  
melalukan perbuatan melawan hukum pada sumber hukum yuridis prudensi MA Republik Indonesia.

"Tahap demi tahap sudah kami tempuh, hingga kami di fasilitasi untuk mediasi pada tanggal 12 Desember 2019 lalu dan dihadiri oleh Wakil Bupati namun saat itu Wabup menjelaskan bahwa Pemda tidak akan membayar, beliau mengarahkan kami untuk menggugat dan harus ada putusan pengadilan baru pemda akan bayar," jelas Timotius Kambu, Rabu (15/1/2020) di lokasi pemasangan papan tuntutan.

Namun mereka harusnya tahu bahwa proses hukum itu sudah dijalankan dan hasil akhir surat dari pengadilan nomor W30 - U/258/HK.02/VIII/2019 bahwa pemohon yang terdiri dari Tujuh penggugat yang melawan pemda sudah mencabut tuntutan  atau permohonan kasasi dan tidak melanjutkan  upaya hukum kasasi pada tanggal 19 September 2013, oleh karena antara pemohon dan termohon telah bersepakat menyelesaikan perkara di luar pengadilan.

"Peluang untuk pemda membayar itu kecil sehingga kami juga punya solusi bahwa pemda harus mengosongkan tempat karena itu aset dari masyarakat, kalau bangunan itu pemda namun apakah bangunan itu punya kelengkapan administrasi atau tidak, kalau tidak berarti harus di ratakan dengan tanah," katanya.

Menurutnya, bangunan SMAN 1 yang dibangun pemerintah sudah salahi aturan, kemudian merupakan bangunan liar sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996, seharusnya kewenangan Satpol PP untuk melakukan Penertiban terhadap bangunan bangunan liar, dan satpol PP harusnya menertibkan SMAN 1.

"Sampai hari ini mereka tidak lakukan kewajiban mereka yang ditentukan oleh undang - udang, pemda tidak mungkin membayar tetapi didalam keputusan pengadilan, sudah tertulis bahwa penyelesaian ini menjadi hak dan kewajiban yang bersepakat, namun karena tidak ada kesepakatan pembayaran sehingga kami punya hak untuk menarik kembali tanah ini," katanya.

Ia mengatakan pihaknya sudah memberitahukan kepada Satpol PP untuk membersihkan tempat tersebut karena jika tidak dilakukan  maka pihaknyalah yang akan mengambil tindakan untuk mengosongkan bangunan SMAN 1.

Sementara itu sebagai pemilik tanah, Abina Serontouw mengharapkan Pemda Mimika bisa segera melakukan kesepakatan pembayaran tanah tersebut.

"Sebenarnya tanah SMAN 1 yang sudah di bayar lunas itu ada di Kampung Kaugapu, namun Pemda tiba - tiba saja membangun gedung sekolah di tahan milik kami tanpa ada kesepakatan apa -apa," jelasnya.

Selain itu, selama ini Abina mengaku bahwa dirinyalah yang selalu membayar pajak tanah SMAN 1 tersebut melalui Bapenda.


Di hari yang sama pula, Meki Jitmau selaku pemilik tanah di SD Inauga melakukan aksi dengan memasang papan tuntutan yang tidak jauh berbeda dengan Milik Abina, yakni meminta Pemda untuk memiliki itikad baik agar bisa membayar apa yang menjadi hak Masyarakat. (Kristin)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment