Tahun 2020, Pejabat Eselon II, III, IV, Bendahara, Auditor Serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Wajib Lapor Harta Kekayaan

Bagikan Bagikan
Yulius Sasarari. (Foto: SAPA/ Jefri Manehat)

SAPA (TIMIKA) - Pada tahun 2020 ini, pejabat eselon II, III, IV, Bendahara, Auditor dan pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mimika Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Demikian disampaikan Kepala Inspektorat Kabupaten Mimika, Yulius Sasarari, pada Jumat (10/1/2020) saat ditemui awak media di jalan poros Kuala Kencana, SP3.

“Tahun 2019, LHKPN hanya pejabat eselon II dan eselon III, tahun ini pejabat eselon IV, Bendahara, Auditor, Pejabat pengadaan barang dan jasa. Kita awali dari pejabat eselon II dan III, dan memang kita lakukan ini bertahap,” ujarnya.

Diketahui pada tahun 2019, tercatat 180 pejabat eselon II dan III di lingkup Pemkab Mimika wajib melaporkan LHKPN-nya.

Namun kata Yulius Sasaarari selaku Inspektorat Kabupaten Mimika, dari 180 pejabat yang wajib LHKPN, hingga akhir tahun 2019, masih ada sekitar 20 pejabat yang belum melaporkan LHKPN.

Untuk pejabat yang belum melaporkan LHKPN, kita sudah berikan peringatan dan teguran. 

Laporan LHKPN ini penting untuk bagaimana mengetahui kekayaan pejabat, jangan sampai pejabat tersebut menyalahgunakan kewenangannya. LHKPN dipantau secara langsung oleh KPK. (Jefri Manehat)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment