Terlalu Banyak Honor, Pemkab Mimika Harus Bayar Rp 100 Miliar Per Tahun

Bagikan Bagikan
Ribuan Apatur Sipil Negara di Lingkup Pemkab Mimika. (Foto: SAPA/Jefri Manehat)

SAPA (TIMIKA)- Pj Sekda Kabupaten Mimika Marthen Paiding mengungkapkan jumlah tenaga honorer di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mimika sesuai hasil verifikasi tim Inspektorat sebanyak 2.525 orang, tersebar di semua OPD, DPRD, Distrik dan kelurahan.

Ditemui di ruang kerjanya  pada Selasa (7/1/2020), Sekda mengatakan dari jumlah tersebut ada sebagian akan diberhentikan karena tidak memiliki SK Bupati.

Menurut Sekda, pelarangan pengangkatan pegawai honorer sudah disampaikan kepada para pimpinan OPD, agar tidak membebani anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan OPD.

“Kita sudah batasi penerimaan honorer di tahun 2018. Tahun 2019 dilarang menerima tenaga honorer. Kita sudah rekap semua dan  ketahui jumlah honorer yang baru diangkat di tahun 2019, dan akan diberhentikan,” ungkap Sekda Marthen. 

“Jadi  honorer yang baru diangkat pimpinan OPD pada tahun 2019, dan mereka yang punya SK Bupati namun  tidak pernah masuk kantor dan melaksanakan tugasnya akan diberhentikan. Untuk  apa kita pelihara orang yang tidak mau bekerja, tapi selalu desak haknya di bayar tepat waktu,” ujarnya.

Ia menegaskan,  anggaran pembayaran gaji honorer tidak lagi oleh OPD bersangkutan namun oleh BPKAD.

“Selama ini pimpinan OPD terus merekrut honorer karena  anggaran ada pada OPD. Tapi saat ini semua hak honorer dibayar BPKAD. Kalau pimpinan OPD mau bayar honorer menggunakan uang pribadinya silahkan,” katanya. 

Ia katakan untuk membayar hak tenaga honorer di Pemkab Mimika yang begitu banyak, Pemkab Mimika dalam setahun harus menganggarkan dana kurang lebih Rp. 100 miliar.

“Untuk itu kita mau kurangi agar tidak terlalu banyak makan biaya. Kita lihat banyak juga yang kerja tidak betul. Jangan sampai kita bayar terus tapi kerjanya tidak kelihatan. Selama ini para pimpinan OPD semena-mena mengangkat tenaga honorer, bahkan ada yang sudah ke luar pimpinan OPD menggantikan dengan orang lain. Tapi tidak untuk tahun ini dan selanjutnya, karena semua harus melalui SK Bupati,” ujarnya. (Jefri Manehat)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment