DPRD Mimika Akan Evaluasi Perda Bersama OPD Pemkab Usai Pleno AKD

Bagikan Bagikan
Yohanes Feliks Helyanan. (Foto: SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) - DPRD Mimika melalui Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) akan melakuan evaluasi terhadap kurang lebih 18 perda yang telah ditetapkan tahun 2019 lalu bersama seluruh OPD pengusul di lingkup Pemkab.

Evaluasi ini diharapkan bisa terlaksana setelah pleno Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sebab, setelah mengesahkan perda, dewan melalui Bapemperda harus mengevaluasi sejauh mana perda itu diterapkan oleh OPD terkait.

"Itu menjadi PR buat kami di dewan, terutama Bapemperda itu supaya bisa diterapkan. Karena sayang sekali dengan banyaknya potensi yang ada, tapi jadi terbengkalai kalau perdanya belum ditealisasikan," kata Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanes Feliks Helyanan, Jumat (28/2/2020).

Berdasarkan informasi dari Bagian Hukum Pemkab Mimika, dari 18 perda yang telah ditetapkan, 12 diantaranya telah mendapatkan registrasi dari Kemendagri. Namun masih ada 6 diantaranya yang saat ini sementara di evaluasi di Provinsi untuk selanjutnya diregistrasi. 

Karena itu, diharapkan agar Pemerintah Provinsi dan pusat, dalam hal ini Kemendagri harus berupaya secepatnya memberikan registrasi agar secepatnya pula diterapkan di Mimika. Apalagi, jika enam perda itu berkaitan dengan retribusi, sehingga perlu diprioritaskan.

"Kita tidak mengganggu kebijakan-kebijakan yang sudah diatur dalam UU, tapi persoalan retribusi itu sangat penting untuk menambah PAD di Mimika. Kita tidak bisa hanya berharap banyak dari PTFI, tapi juga harus menggali dari potensi lainnya," katanya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a comment