Ketua Lemasa Niat Pimpin Sweeping Tempat Penjualan Miras

Bagikan Bagikan
Karolus Tsunme. (Foto: SAPA/Dok)

SAPA (TIMIKA) – Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa), Karolus Tsunme berniat memimpin sweeping tempat penjualan minuman keras (miras) di Mimika, lantaran miras masih menjadi akar permasalahan dalam lingkungan masyarakat.

“Saya sudah sampaikan hal ini saat pelaksanaan tatap muka bersama Kesbangpol, TNI dan Polri. Karena miras itu sebagai dasar dari berbagai masalah di tengah masyarakat di Mimika,” ungkapnya saat menghubungi Salam Papua via telepon, Jumat (14/2/2020).

Selama 10 tahun terakhir, Mimika sangat amburadul dengan berbagai masalah yang terjadi lantaran miras. Selanjutnya, bermunculan peredaran narkotika dengan berbagagai jenis. Kemunculan berbagai hal itu, tentunya sangat mempengaruhi perkembangan generasi penerus menuju masa depan. Jika dikaji, kemunculan barang-barang haram itu bersumber dari luar Papua ataupun Mimika. 

“Apalagi saat ini kita sedang dalam persiapan menjadi tuan rumah PON. Makanya kita saling bahu membahu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Munculnya narkoba jenis baru di Mimika, menjadi satu hal yang aneh. Jujur saja, masyarakat Amungme dan Kamoro sebelumnya tidak mengenal barang-barang yang mematikan itu, tapi kenapa saat ini semua itu bermunculan?,” tuturnya.

Sedangkan untuk persoalan curanmor, harus ada tindakan yang memberikan efek jera kepada setiap pelaku dengan cara menembak pada bagian kaki supaya menjadi lumpuh. Sebab, curanmor merupakan salah satu perbuatan yang biadab dan merugikan masyarakat lain.

“Melumpuhkan kaki pelaku curanmor, bukan pelanggaran HAM. Curanmor itu kejahatan yang keji dan harus diberantas. Diharapkan Pemkab, TNI dan Polri serta semua stakeholder perlu berasma-sama melakukan evaluasi,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa bicara persoalan Mimika menjadi cerdas adalah sangat berkaitan dengan manusianya atau masyarakatnya. Kemudian untuk mendukung masyarakat yang cerdas adalah harus ada regulasi dan advokasi. Sebab, jika terapkan regulasinya yang bagus melalui implementasi Undang-Undang Otsus.  UU Otsus itu yang merupakan fundamental OAP lantaran UU itu telah mewakili seluruh prodak hukum RI. 

“Saya rasa kalau pemimpin di semua stakeholder di Papua memahami UU Otsus itu, maka tidak ada masalah yang ada di Papua. Orang Papua ini sebetulnya sangat taat hukum, tapi karena salah mengimplementasikan UU Otsus, sehingga OAP ataupun non Papua bersama-sama bergabung untuk merongrong NKRI,” katanya.

Selain regulasi dan advokasi, juga harus ada edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat harus menyambangi masyarakat atau turun lapangan. Sebab di Mimika ada sebanyak 26 kerukunan, ditambah dua suku besar menjadi 27 komponen besar. Karena itu, jika 27 komponen ini dibaur, diberikan edukasi dan pemberdayaan, Mimika menjadi aman, sejahtera dan cerdas. 

“Saya merasa kecewa karena masukan dan pertanyaan saya dalam kegiatan tatap muka Forkopimda, tidak dijawab secara detail oleh Kapolres dan Kepala Kesbangpol. Saya rasa kalau memang mereka tidak bisa menjelaskan, maka seharusnya diserahkan ke  Wakil Bupati untuk menjelaskannya,” imbuhnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment