Musrenbang Distrik Kwamki Narama, Prioritaskan Infrastruktur

Bagikan Bagikan
Foto bersama usai kegiatan Musrenbang. (Foto: SAPA/Kristin)

SAPA (TIMIKA) - Distrik Kwamki Narama yang terdiri dari sembilan Kampung dan satu Kelurahan melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Kegiatan dilaksanakan di salah satu hotel di bilangan Cenderawasih, Jumat (28/2/2020).

Kegiatan dihadiri oleh Sekretaris Distrik Kwamki Narama  Norbertus Jamrewav, perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Joseph Manggasa selaku tim asistensi yang juga merupakan Kepala Sub Bidang Prigram dan Pendanaan.

Peserta pada kegiatan tersebut adalah kepala kampung, sekretaris kampung, ketua Bamuskam, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda.

Dalam kegiatan Musrenbang Distrik Kwamki Narama tersebut, usulan yang dominan adalah terkait infrastruktur jalan, gedung sekolah, peternakan dan beberapa kegiatan lainnya. 

Sekretaris Distrik Kwamki Narama  Norbertus Jamrewav mengatakan harapannya agar semua yang hadir bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik untuk menyampaikan program - program yang dianggap sangat prioritas.

"Tujuan Musrenbang agar kita mengajukan program fisik maupun non fisik sehingga apa bila disetujui maka akan dianggarkan untuk program tersebut," tuturnya.

Ia mengucapkan terimakasih atas kehadiran dan partisipasi dari semua pihak baik kepala kampung, kelurahan dan pihak Bappeda.

"Kita doakan saja semoga apa yang menjadi usulan kita, bisa dijawab demi terwujudnya pembangunan yang baik di kelurahan dan kampung yang ada di Distrik Kwamki Narama," ujarnya.

Sementara itu Tim Asistensi dari Bapeda Joseph Manggasa yang juga selaku kasubid Program dan Pendanaan menjelaskan saat ini sebanyak 18 distrik di Kabupaten Mimika yang terdiri dari 133 kampung dan 19 kelurahan telah melaksanakan Musrenbang dimana Distrik Kwamki Narama dan Tembagapura adalah distrik terakhir yang melaksanakan Musrenbang.

"Musrenbang ini setiap tahun dilaksanakan.  Dan ini adalah musrenbang tingkat distrik dan perlu diketahui dalam pemerintahan kalau melaksanakan proyek pemerintahan tentu harus direncanakan satu tahun sebelumnya," katanya.

Ia mengatakan apa yang diusulkan dari musrenbang tersebut adalah untuk tahun 2021.

Dimana Musrenbang telah dilaksanakan mulai dari tingkat kampung sehingga pemerintah melibatkan masyarakat dan ikut serta didalam proses perencanaan dan pembangunan yang ada di wilayah dan tiap daerah.

Lanjutnya, dalam pemerintahan ada empat prinsip pemerintahan, yang pertama adalah
prinsip teknikratis atau prinsip keilmuan, kemudian kedua adalah unsur politis disitu terjadi sinergi antara dewan dengan pemerintah.

Yang ketiga adalah kegiatan yang top down, yakni ada kebijakan dari pusat , provinsi dan ada kebijakan dari bupati yang diturunkan langsung. Selanjutnya yang keempat adalah prinsip usulan dari bawah ke atas atau bottom- up.

"Kalau saat ini, kita melaksanakan yang bottom - up dengan yang partisipatif artinya masyarakat dilibatkan untuk ambil bagian dalam proses perencanaan," ujarnya.

Kemudian usai dilaksanakan musrenbang tingkat distrik selanjutnya akan dibawa oleh distrik untuk dibahas tingkat SKPD, selanjutnya akan dibawa ke musrenbang tingkat kabupaten, kemudian naik lagi ke provinsi hingga ke tingkat nasional.

Dimana kata Joseph, target musrenbang distrik harus selesai minggu ini, kemudian nanti kelanjutan ke forum SKPD kemungkinan minggu ke dua atau ketiga Maret, kemudian musrenbang tingkat kabupaten rencananya tanggal 30 - 31 Maret.

Ia pun mengingatkan bahwa dalam merencanakan sesuatu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni harus menjadi kebutuhan, kemudian usulan kegiatan harus menjawab masalah sehingga masalah bisa diatasi. (Kristin)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment