Polsek Kuala Sosialisasikan Maklumat Kapolri Dalam Upaya Pencegahan Virus Corona

Bagikan Bagikan
Polsek Kuala Saat memberikan sosialisasi Maklumat Kapolri. (Foto : Istimewa)

SAPA (TIMIKA) - Untuk memberikan pemahaman berkaitan dengan Pandemi Covid - 19, Polsek Kuala dalam penyuluhan dan pemasangan spanduk yang diadakan bersama dengan Distrik Kuala Kencana juga mensosialisasikan Maklumat Polri.

Kegiatan dilaksanakan pada  Kamis (26/3/2020) dimana sasaran pemasangan spanduk dan penyuluhan dilakukan di tempat-tempat keramaian diantaranya Pasar SP3 Kelurahan Karang Senang, Pertigaan Jile-ale SP.3, Perampatan Jayanti dan Pasar SP13.

Adapun enam poin Maklumat Kapolri yang disosialisasikan adalah

 (1). Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu poin (a) Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya yang sejenis, (b) Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga. (c) Kegiatan olahraga, kesenian dan jasa hiburan, (d) Unjuk rasa, pawai dan karnaval, serta, (e) Kegiatan lainnya yang sifatnya berkumpulnya massa.

(2) Tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan imbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

(3) Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

(4) Tidak melakukan pembelian dan/atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan, 

(5) Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, 

(6).Apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya dapat menghubungi kepolisian setempat

Wakapolsek Kuala Kencana, IPTU Ranno, SH mengatakan pihak kepolisian juga mengimbau untuk mematuhi imbauan dari pemda, dan maklumat Kapolri demi keselamatan pribadi dan kita semua.

"Pada umumnya dan barang siapa yang tidak mematuhi imbauan pemerintah dan Maklumat Kapolri akan dikenakan sanksi," ujarnya.

Adapun sanksi tersebut adalah berdasarkan Dasar hukum Undang - undang nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit.

Ketentuan Pidana Pasal 14 ayat 1 Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Ayat.2 : Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Plus undang - undang 6/2018 Tentang karantina kesehatan.
Pasal 59 : (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

(2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

(3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi : poin (a) peliburan sekolah dan tempat kerja, poin (b) pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau (c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

(4) Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Kemudian Pasal 93 Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kemudian Berdasarkan Pasal 152 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular. (Kristin)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar