Covid-19 Belum Berakhir, LEMASA Keluarkan Seruan, Minta Pemkab Cabut Surat ke Presiden

Bagikan Bagikan

SAPA (TIMIKA) - Sehubung dengan belum berakhirnya pandemi Covid-19 sejak beberapa bulan terakhir di seluruh dunia hingga ke seluruh pelosok Nusantara dan menyebabkan ribuan orang terpapar dan menjadi korban. Selanjutnya mengingat Kabupaten Mimika sebagai daerah industri pertambangan dengan keberadaan masyarakat yang multi etnis, sehingga sangat berpotensi terhadap penularan dan penyebaran Vovid.

Selanjutnya saat ini terbukti Mimika menempati peringkat tertinggi di Provinsi Papua sebagai daerah temuan kasus positif terbanyak. Seiring waktu, Pemkab Mimika juga telah melakukan berbagai upaya melalui berbagai putusan dan kebijakan guna memutus rantai penyebaran vurus mematikan ini. Namun pada kenyataannya belum memberikan hasil yang maksimal dalam menekan lajunya perkembangan virus ini.

Karena itu selaku lembaga representasi adat suku Amungme di Amungsa Mimika LEMASA mengeluarkan seruan kepada masyarakat, pemerintah, PT Freeport dan perusahaan swasta lainnya di Mimika.

Pemkab Mimika wajib melakukan protokol pencegahan Covid-19 sesuai kebijakan pemerintah dengan menghindari tindakan represif (tindak pidana dan pelanggaran HAM). Pemkab Mimika berkewajiban untuk menjamin kebutuhan hidup masyarakat sebagai perwujudan pasal 7,8 Undang-Undang RI nomor 06 tahub 2018 tentang Karantina Kesehatan. 

Demi menghindari gejolak sosial dan terganggunya dukungan sosial PT Freeport Indonesia bagi masyarakat sekitar pertambangan, maka diharapkan kepada Bupati dan DPRD Mimika untuk segera mencabut surat permohonan kepada Presiden RI tentang penghentian sementara operasi pertambangan PT Freeport. 


PT Freeport Indonesia perlu membangun RS darurat untuk penanganan pasien positif Covid-19 guna pemutusan mata rantai penularan di area pertambangan. PT Freeport diharapkan untuk menyediakan bahan makanan (sembako) untuk masyarakat tujuh suku kekerabatan di Mimika selama status lockdown.

Selanjutnya kepada masyarakat untuk kembali mengelola lahan tidur dan lahan pertanian baru untuk kebutuhan pangan keluarga selama masa pandemi Covid-19. 

Disamping menyediakan sembako bagi masyarakat, Pemkab dan PTFI melalui Yayasan pengembangan masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) menyediakan alat pertanian, bibit dan pupuk bagi masyarakat khusus petani Papua dalam menunjang usaha pertanian.

Selanjutnya Pemkab Mimika dan Pemprov Papua memberikan kebijakan kepada umat beragama di Papua untuk menunaikan ibadah secara bersekutu dalam rumah Tuhan dengan tetap melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 demi membangun iman umat manusia dalam menghadapi cobaan ini.

Seruan ini ditandatangani Badan Pendiri Lemasa, Johanis Kasamol. Direktur Lemasa, Stingal Jhonny Beanal. Komisaris Lemasa, Yopi Yoseph Kilangin dan Ketua Amungme Naisorei, Janes Natkime. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Di tenga- tenga darurat covid.19 dan kisru kepemimpinan lembaga adat masyarakat suku amungme (LEMASA) tdk boleh ada sekelompok orang yg mengtasnamakan lembaga dan mengobjekkan masyarakat ... untuk kepentinganmu sendiri..

    BalasHapus