 |
| Ketua Bawaslu Papua Barat, Ibnu Mas'ud (Foto-Antara) |
SAPA
(MANOKWARI) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Provinsi Papua Barat kesulitan untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) setempat karena masih terjadi kekosongan.
Ketua Bawaslu Papua Barat, Ibnu Mas'ud di
Manokwari, Kamis, mengutarakan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 sudah
dimulai. Saat ini pihaknya sedang mengawasi tahapan verifikasi faktual syarat
dukungan calon perseorangan yang dilakukan KPU.
"Pilkada serentak di Papua Barat tahun
ini diikuti sembilan daerah. Dari sembilan daerah itu ada empat yang melakukan
verifikasi faktual seperti Sorong Selatan, Fakfak, Manokwari Selatan dan Teluk
Wondama," ucap Ibnu.
Dalam waktu dekat KPU di sembilan daerah ini
pun, lanjut Ibnu, akan melaksanakan pencocokan dan penelitian atau pemutakhiran
data pemilih. Seluruh tahapan akan terus berjalan hingga pemungutan suara digelar
serentak pada 9 Desember 2020.
"Ada hal-hal terkait regulasi yang perlu
kita koordinasikan agar ada kesepahaman antara Bawaslu dan KPU. Sehingga sedari
dini persoalan terkait pilkada ini bisa kita antisipasi," kata Ibnu lagi.
Tugas Komisioner KPU Papua Barat telah
berakhir pada Februari tahun 2020. Seleksi Komisioner baru periode 2020-2025
telah dilakukan namun ini belum ada hasil yang diumumkan, sehingga saat ini
terjadi kekosongan.
"Kami belum tahu kapan para komisioner
yang baru ini dilantik. Tugas KPU Papua Barat diambil alih oleh pusat jadi
kalau mau koordinasi harus ke pusat," katanya lagi.
Menurutnya, koordinasi akan lebih mudah
dilakukan jika KPU Provinsi sudah terisi dan aktif bekerja. Pihaknya berharap
KPU Papua Barat bisa segera terisi agar setiap tahapan Pilkada bisa
dikoordinasikan secara baik.
"Kalau kami Bawaslu, seluruh SDM sudah
siap dari provinsi, kabupaten hingga pengawas lapangan di kelurahan. Dana
pengawasan pun sudah tidak ada masalah. Bawaslu di sembilan daerah semua sudah
menandatangani NPHD (nota perjanjian hibah daerah)," pungkasnya. (Antara)
0 komentar:
Posting Komentar