Cendrawasih 66 Diminta Tidak Buka Kios Miras di Mana-Mana

Bagikan Bagikan
Martinus Walilo (Foto: SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Hotel Cendrawasih dan Resto 66 mempunyai izin khusus menjual minuman keras (Miras) diminta tidak menjual bebas kepada masyarakat serta tidak membuka kios di mana-mana. 

Wakil Ketua Komisi C DPRD, Martinus Walilo mengatakan, sangat dipahami miras dijual dalam wilayah hotel untuk kebutuhan tamu, akan tetapi kenyataannya di Cendrawasih 66 dibuka bebas bagi seluruh masyarakat selama 24 jam serta ada juga kios-kios yang ada di jalan Pendidikan, SP2, Sempan dan titik-titik lainnya di Timika.

“Di 66 itu kios minumannya ada di belakang dan masyarakat bebas masuk membeli. Kios-kios juga banyak dalam wilayah kota ini dan seharusnya tidak boleh seperti itu. Kami dukung apa yang Bupati sampaikan terkait penertiban miras khusus minuman lokal yang tidak punya izin, karena sudah terlalu banyak korban akibat miras,” kata Martinus, Kamis (16/7/2020).

Dijelaskan jika miras benar-benar ditertibkan, maka bisa dipastikan angka kriminal dan kematian akibat miras juga bisa berkurang. Dengan demikian, Cendrawasih 66 harus mentaati aturan yang ditetapkan.

“Miras itu hanya dijual ke tamu hotel saja. Kalau hanya 66 yang punyai izin, berarti yang kios-kios dalam wilayah kota ini adalah milik 66,” jelasnya.

Iapun mengharapkan keseriusan dari Pemkab Mimika agar tiap pengusaha yang diberikan izin tidak bebas menjual. Hal ini dilakukan agar tidak dinilai bahwa setiap peraturan pemerintah adalah hanya formalitas belaka. Pengawasan atas aturan yang dibuat adalah menjadi tanggung jawab PolPP dan Disperindag. 

“Jangan sampai pemerintah hanya buat aturan atau larangan, tapi pengawasannya tidak dilaksanakan,” ujarnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

2 komentar:

  1. Di kawal terus pak,jgn sampai setiap komisi di kasi kendor oleh birokrasi ,Krn selain PAD jg menjamin ketertiban di masyarakat, sehingga jgn terjadi denda denda adat yg marak akibat kriminal sd/ hal2 yg tdk di inginkan sperti bayar kepala, kan Nnt pemerintah yg repot.πŸ‘πŸ’―

    BalasHapus
  2. Di kawal terus pak,jgn sampai setiap komisi di kasi kendor oleh birokrasi ,Krn selain PAD jg menjamin ketertiban di masyarakat, sehingga jgn terjadi denda denda adat yg marak akibat kriminal sd/ hal2 yg tdk di inginkan sperti bayar kepala, kan Nnt pemerintah yg repot.πŸ‘πŸ’―

    BalasHapus