Dewan Klaim Otsus Di Papua Gagal Hingga Di Ujung Penghabisan

Bagikan Bagikan
Karel Gwijangge dan Matius Yanengga. (Foto: SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) - Anggota DPRD Mimika, Karel Gwijangge mengklaim bahwa dana otsus yang disalurkan negara ke Papua gagal total meski dana pro rakyat itu telah sampai di ujung penghabisan di tahun 2021. 

Fakta kegagalan ini lantaran yang orang Papua tahu tentang otsus adalah persoalan pembiayaan atau anggarannya. Sedangkan kewenangan dan hak-hak orang Papua di dalam otsus tersebut sama sekali tidak ada. 

"Makanya kami sebagai orang Papua sedang bertanya-tanya apakah otsus itu hanya karena dikasih uang? Ataukah ada hal lainnya seperti kesejahteraan di bidang kesehatan dan pendidikan. Padahal kalau dibilang pendidikan gratis itu bukan hanya di Papua saja, tapi hampir di seluruh Indonesia," ungkap Karel di kantor DPRD, Selasa (7/7/2020).

Menurut dia, meski otsus telah berjalan sejak 2001 di Papua, akan tetapi tidak memberikan dampak yang bisa mensejahterakan masyarakat. Padahal yang masyarajat kecil mau dari dana otsus itu adalah pemberian subsidi khusus barang untuk penerbangan ke pedalaman pantai dan pegunungan. Sebab, rata-rata masyarakat Papua yang tidak mampu hidupnya di daerah pedalaman.


"Malahan banyak pembangunan di Papua termasuk di Mimika yang berjalan dengan anggaran lainnya dari negara. Untuk otsusnya begitu-begitu saja. Belum lagi negara hanya salurkan saja itu dana otsus, tapi tidak ada pengawasannya," tuturnya.

Selama 20 tahun otsus berjalan, banyak yang bertanya berapa banyak orang Papua yang disekolahkan dengan dana tersebut? Siapa orang Papua yang dibiayai otsus? Benarkah dana otsus itu untuk membiayai anak-anak dari masyarakat ekonomi lemah? Mengingat faktanya banyak anak-anak dari kalangan atas yang diutus hingga ke luar negeri dengan dana otsus.

"Mestinya dana otsus di bidang pendidikan itu untuk masyarakat kecil yang tidak mampu. Bukan anak-anak pejabat," tuturnya. 

Selain akan berakhir di tahun 2021, menurut dia dana otsus di Papua juga remcananya akan diperpanjang. Namun, bagi orang Papua ada ataupun tidak ada dana otsus tetaplah sama, karena tidak ada keberpihakan bagi masyarakat. Padahal sebetulnya program dari otsus harus pro rakyat.

"Ada atau tidak ada dana otsus itu tetap sama saja untuk rakyat kecil. Yang saat ini merasakan sedikit adalah dana desa. Kita tidak tahu letak kelemahannya di pemerintah pusat, provinsi ataukah di kabupaten," jelasnya.

Jika dana otsus diperpanjang di tahun 2021, maka pemerintah harus mengambil contoh penyalurannya seperti yang terjadi di Aceh. Dimana, penyalurannya tidak melalui pemerintah, tapi disalurkan seperti dana desa yang langsung kepada seluruh masyarakat yang paling bawah. 

"Kami sempat ke Aceh dan saya pribadi sangat tertarik dengan pelaksanaan otsus di sana khusus menyangkut pembiayaan. Kalau sistim yang dipakai di Papua ini sangat gagal, karena dari segi ekonomi, politik dan SDM tidak terlihat sama sekali," jelasnya. 

Diharapkan, jika dana otsus diperpanjang, maka sistimnya harus lebih baik dibanding yang dilakukan saat ini. Jika tidak, maka dana otsus tetap tidak menyentuh warga kecil di Papua dan hanya menghabiskan anggaran negara.

Sedangkan Anggota Komisi B, Matius Yanengga mengatakan, dengan kegagalan yang ada, bisa dinilai bahwa otsus itu sesungguhnya hadir lantaran adanya keinginan orang Papua untuk merdeka. 

"Otsus itu lahir untuk tiga daerah yaitu Papua, Jogya dan Aceh. Tapi untuk di Papua ceritanya berbeda. Dimana otsus itu muncul karena orang Papua mau berdiri sendiri," kata Yanengga.

Negara Indonesia merupakan negara yang besar dan mempunyai hukum dan berazaskan pada pamcasila khususnya sila ke lima yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Seiring waktu meski telah ada otsus, tetapi masyarakat kecil di Papua belum merasakan keadilan seperti yang tercantum dalam sila kelima pancasila itu. Karena itu, hingga saat ini orang Papua merasa sangat sulit berkembang.

"Yang ada sering terjadi diskriminasi dan pelanggaran HAM. Otsus itu bagi orang Papua bukan khusus, tapi khusus dibalik khusus," katanya. 

Mengacu pada fakta keberadaan dana otsus saat ini, maka bisa dipastikan akan banyak masyarakat Papua yang menolak otsus jilid dua yang direncanakan pemerintah pusat.

Hal ini dibuktikan, hingga saat ini masih banyak masyarakat Mimika yang berjalan tanpa alas kaki, pakaian seadanya dan bergumul dengan kemiskinan.

"Karena otsus ini banyak tangisan dan tumpahan darah di atas tanah Papua. Secara pasti banyak orang Papua yang menolak jika ada dana otsus jilid dua nantinya," jelasnya.

Yang terbaik adalah, jika ada dana otsus jilid dua, maka harus ada satu perjanjian khusus seperti yang terjadi di Aceh. Dimana, di Aceh bisa punya partai lokal yang mengelola dana otsus secara mandiri tanpa intervensi dari pemerintah pusat.

"Kalau Aceh bisa, lalu kenapa kita di Papua tidak bisa? Ini pertanyaan besar bagi pemerintah. Terserah bagi yang kaum elite yang mau menerima otsus jilid dua, tapi dipastikan tidak diterima oleh masyarakat kecil. Saya bicara mewakili hati nurani masyarakat kecil," ujarnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

2 komentar:

  1. DUPA88 adalah situs Agen Resmi Judi Online Terpercaya dan Terlengkap saat ini di Indonesia
    Cukup hanya dengan satu user id saja sudah bisa bermain di semua game populer di antaranya :
    - Sportsbook
    - Live Casino
    - Slot
    - Poker
    - IDN Live
    Langsung join bersama kami Dupa88

    BalasHapus
  2. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik net sarana slot Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik net paling best ya guys...Slot games

    BalasHapus