DPRD Mimika Plenokan Raperda Non APBD Tentang RPJMD 2020-2024

Bagikan Bagikan
Penyerahan raperda non APBD. (Foto: SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – DPRD Mimika menggelar Rapat Pleno Laporan Hasil Pembahasan Raperda (Non APBD) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika 2020-2024. 

Materi raperda ini diserahkan kepada Ketua DPRD Mimika, Roby Kamaniel Omaleng oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Karel Gwijangge dan disaksikan Wakil Ketua I, Aleks Tsenawatme dan Wakil Ketua II, Yohanis Felix Helyanan serta seluruh anggota Bapemperda DPRD Mimika. 

Ketua Bapemperda Mimika, Karel Gwijangge dalam laporannya menyampaikan bahwa fungsi Bapemperda diamanatkan dalam nomor 32 tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah tahun 2018, maka fungsi Bapemperda adalah membentuk dan membahas ranperda bersama Pemkab Mimika. Dimana, Bapemperda punyai fungsi yang strategis yang menempatkan DPRD sebagai lembaga terhormat dalam mengemban amanat serta memperjuangkan aspirasi masyarakat Mimika menuju masa depan yang lebih baik.

Raperda ini mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam perda sebagai syarat pembangunan, merumuskan kebijakan publik sebagai kontrol sosial guna mendukung perangkat daerah untuk membangun daerah.

Raperda non APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah adalah raperda tentang RPJMD tahun 2020-2024 yang telah dibahas oleh Bapemperda bersama pemerintah. Karena itu Bapemperda DPRD Mimika dalam membahas serta meneliti usulan yang dituangkan dalam raperda ini. 

“Hal ini dilaksanakan dengan sangat hati-hati, tapi tetap optimis dengan hasil, meski dalam pembahasannya terdapat masukan dari anggota Bapemperda dan Pemkab guna penyempurnaan dan perbaikan perda yang dimaksud. Akhirnya menjadi kesempatan agar raperda RPJMD ini dapat dibahas pada rapat selanjutnya,” ungkap Karel di ruang rapat pleno DPRD Mimika, Senin (6/7/2020).

Menyangkut raperda RPJMD DPRD Mimika mengusulkan agar dapat menyempurnakan. Selain itu semua masukan dari anggota Bapemperda mengenai materi RPJMD dan raperda, sehingga raperda ini dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Mimika.

Bapemperda melalui pembahasan yang cermat memberi saran agar tahapan penyusunan RPJMD harus disesuaikan dengan hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Eksekutif harus menjelaskan gambaran umum dari RPJMD tersebut. 

Anggota Bapemperda menginginkan agar bisa mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan Perda secepatnya. Keberpihakan pembangunan harus diutamakan dari distrik-distrik jauh yang didiami masyarakat asli Mimika. 

Dijelaskan bahwa pembahasan yang dilakukan dalam waktu singkat ini tidak terlepas dari kelemahan dan belum sempurna guna memenuhi harapannya. Namun, diyakini ada satu kerjasama dari pimpinan dan anggota dewan, sehingga selanjutnya dapat menyelesaikan raperda ini menjadi perda Mimika.

“Dari raperda RPJMD yang telah dibahas dan dikoreksi dari pasal ke pasal, tidak terlepas dari kelemahan yang ada, sehingga DPRD peroleh satu kesamaan pandangan terhadap materi raperda yang dibahas agar tercapai tujuan dan menghasilkan yang bermanfaat bagi masyarakat Mimika,” ujarnya. 

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Mimika, Roby Kamaniel Omaleng mengatakan sangat mengapresiasi kerja Bapemperda, sehingga raperda RPJMD ini ke depannya akan dibahas bersama lembaga Eksekutif agar dengan rapat ini menjadi pandangan umum fraksi-fraksi saat paripurna nantinya. 

Menurutnya, ini semua untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagi pembangunan Mimika ke depannya. Dengan demikian, diharapkan agar tidak ada lagi tarik ulur. Meskipun ada kekurangan-kekurangannya, tetapi akan tetap selesaikan melalui diskusi bersama.

“Saya menyampaikan terimakasih kepada Bapemperda yang telah membahas, sehingga kita akan tentukan waktu supaya diparipurnakan,” kata Roby. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar