Jeni Usmani : Saya Tidak Kasih Ampun Kepsek Negeri Yang Pungut Biaya Pendaftaran

Bagikan Bagikan
Jeni Usmani

SAPA (TIMIKA) – Kepala Disdik Mimika, Jeni Ohestin Usmani menegaskan tidak akan memberi ampun Kepala Sekolah (Kepsek) di setiap sekolah negeri yang menarik biaya pendaftaran siswa baru. 

Menurut dia, sebelum pendaftaran siswa baru di semua sekolah, Disdik telah mengeluarkan surat agar tidak memungut biaya. Dengan demikian, jika saat ini ditemukan adanya sekolah yang memungut biaya, maka Kepseknya yang akan menerima akibatnya. 

“Saya akan tegas dan tidak akan ampuni Kepsek yang melakukan hal itu. Tapi saya harus punya data yang jelas terkait sekolah yang memungut biaya itu. Intinya kalau ada Kepsek yang melakukan hal itu, berarti dia mau bunuh diri. Untuk apa pungut biaya, sementara ada dana BOS dan Bopda,” ungkap Jeni kepada Salam Papua via telepon, Senin (6/7/2020).

Jika laporan itu merupakan SMPN II, maka itu tidak benar mengingat selama beberapa hari terakhir selalu ada di SMN II dan menghadiri kegiatan bersama guru-guru pedalaman. 

“Kalau yang diisukan itu SMPN II, maka itu tidak benar, karena mereka tidak pungut biaya. Untuk formulir juga mereka tidak bayar,” katanya.

Dijelaskan, sejak lama juga Disdik sampaikan kepada seluruh orang tua siswa agar jika ditagih biaya pendaftaran dari sekolah tertentu, harus segera melapor ke Disdik agar mendapat respon. 

Sebelumnya mengingat masih adanya keluhan orang tua lantaran pungutan biaya pendaftaran siswa baru di sekolah negeri, maka Ketua DPRD Mimika, Roby Kamaniel Omaleng minta agar Disdik harus bertindak tegas.

Ketegasan harus dilakukan Disdik agar tiap sekolah negeri harus mengklarifikasi secara jelas alasan pungutan biaya. Ingatkan juga agar tiap sekolah tidak mengambil kesempatan dengan adanya pandemi covid-19 dan kebutuhan operasional yang sangat banyak untuk memungut biaya yang berlebihan.

“Masyarakat wajar saja bertanya-tanya kenapa ada pungutan biaya pendaftaran untuk sekolah negeri. Jadi Disdik harus tegas ke sekolah-sekolah,” ungkap Roby.

Menurut dia, jika tiap sekolah merasa biaya operasionalnya besar, maka harus dikoordinasikan ke Disdik agar bisa diusulkan ke APBD Perubahan. Meskipun sebagai sekolah Yayasan, harusnya tetap memberi keringanan kepada setiap orang tua siswa.

Iapun mengingatkan agar tiap sekolah tidak menjadikan keberadaan Komite sekolah sebagai tameng untuk memungut biaya yang diluar kemampuan orang tua siswa. 

“Jadi selain melalui surat, Disdik harus langsung mengecek. Kalau memang ada sekolah yang kedapatan seperti itu, maka dipecat saja kepala sekolahnya, karena sama saja dengan pungli,” katanya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik net sarana slot Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik net paling best ya guys...Slot games

    BalasHapus