![]() |
Menko PMK Muhadjir Efendy bersama Menkes dr Terawan, Kepala BNPB Doni Mirando usai menggelar Rakor bersama tim Gustu Malut, Senin (6/7) . (Foto-Antara) |
SAPA
(TERNATE) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Efendy meminta masyarakat di Maluku Utara
(Malut) untuk tidak mudah mempercayai berbagai informasi yang berkembang kalau
COVID-19 itu hoaks dan akal-akalan negara tertentu.
"Memang, informasi berkembang kalau virus
COVID-19 itu hoaks dan tidak benar, bahkan ada yang menyebut COVID-19 merupakan
konspirasi dan akal-akalan negara tertentu untuk merusak ekonomi, ini tidak
benar," kata Menko PMK Muhadjir Efendy usai melakukan Rapat Koordinasi
dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Malut, Senin.
Karena itu, kata Muhadjir, atas nama
pemerintah, dirinya menyatakan jika virus COVID-19 memang nyata dan seperti
malaikat pencabut nyawa, sebab kasusnya sudah terjadi.
Menko PMK juga berharap agar dalam penanganan
COVID-19, dukungan media massa sangat penting, terutama dalam memberikan
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya memutus mata rantai
penyebaran COVID-19.
Muhadjir memberikan saran ke Gubernur Malut
agar TNI/Polri harus diintensifkan untuk melakukan penertiban ke masyarakat
guna mematuhi protokol kesehatan, apalagi penanganan COVID di Malut pasti
berbeda dengan daerah lainnya.
Bahkan, untuk angka kesembuhan harus lebih
ditingkatkan dan angka kematian harus diminimalisasi, sehingga dalam
mengantisipasi virus COVID-19, pemerintah akan datangkan tenaga terlatih dan
relawan, agar saat berada di laboratorium tidak ada penularan pasien baru
COVID-19
Selain itu, kunjungan ini akan bermanfaat bagi
masyarakat Malut yang dikenal sebagai daerah kepulauan, karena dalam
penanganannya pasti berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia.
Apalagi, Malut hanya memiliki dua dokter paru,
sehingga Fakultas Kedokteran di Unkhair harus dioptimalkan untuk melahirkan SDM
dalam penanganan COVID-19
Bahkan, sikap anggota Komisi IX DPR-RI untuk
mendukung pembahasan anggaran untuk RS mobile antarpulau, fungsikan RS
perairan, bisa tuntaskan masalah penanganan kesehatan seperti di Malut.
Karena itu, masyarakat Ternate harus menjadi
garda terdepan, pemerintah telah berupaya antisipasi dampak COVID-19, imbau
masyarakat di zona merah harus patuhi protokol kesehatan.
Sedangkan, Menteri Kesehatan dr Terawan Agus
Putranto mengakui, saat ini masalah yang dihadapi adalah sumber daya manusia
(SDM) dan kalau di Malut ada dua orang dokter paru, di Provinsi lain bahkan
hanya 1 dokter paru.
Sehingga, dengan kekurangan tenaga medis ini
memang merata, oleh karena itu pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian
terkait untuk perizinan dan produksi dari spesialis atau sub spesialis paru
bisa dipercepat sehingga kolaborasi dalam kondisi ini bisa memacu dengan baik
tanpa mengurangi kualitasnya. (Antara)
0 komentar:
Posting Komentar