Menteri PPPA : Pelaku Perkosaan Di P2TP2A Dipecat Dan Ditindak Tegas

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga dalam tangkapan layar siaran langsung TVR Parlemen yang menayangkan rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR di Jakarta, Selasa (23/6/2020). (Foto-Antara)

SAPA (JAKARTA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga meminta anggota Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Lampung Timur yang diduga melakukan kekerasan seksual kepada anak segera dipecat dan ditindak tegas sesuai peraturan dan perundang-undang yang berlaku.

"Kami meminta aparat penegak hukum setempat mengusut kasus ini hingga tuntas dan tidak segan-segan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak," kata Bintang melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.Bintang juga meminta Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari untuk segera menonaktifkan pelaku dari P2TP2A Lampung Timur karena diduga melakukan perkosaan kepada anak korban kekerasan seksual yang seharusnya dia lindungi.

Menurut Bintang, sebagai anggota P2TP2A Lampung Timur yang seharusnya melindungi korban, pelaku bisa diancam dengan pemberatan hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, penjatuhan pidana sepenuhnya menjadi kewenangan penegak hukum.

"Pelaku bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai Undang-Undang," tuturnya.

Menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, ancaman hukuman pidana kepada pelaku kejahatan seksual anak diperberat dengan ditambah sepertiga dari ancaman pidananya atau maksimal 20 tahun bila pelaku merupakan aparat yang menangani pelindungan anak.

Pemberatan hukuman juga dapat berupa pidana tambahan dalam bentuk pengumuman identitas pelaku, tindakan kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

"Saya sangat menyesalkan kasus ini terjadi dan dilakukan terlapor yang merupakan anggota lembaga masyarakat yang dipercaya dan sebagai mitra pemerintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak," katanya.

Menurut Bintang, P2TP2A juga merupakan lembaga yang dipercaya sebagai rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

KPAI kecam

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam keras kasus pemerkosaan terhadap anak korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur berinisial DA.

"KPAI mengecam perbuatan ini. Karena rumah aman itu kan harusnya tempat yang aman dan nyaman," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti melalui sambungan telepon dengan ANTARA di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan sebagai sebuah lembaga perlindungan anak dan perempuan, P2TP2A seharusnya memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan yang mengalami kekerasan. "Dia di situ kan dititipkan karena dia korban pemerkosaan. Lalu dia dititipkan di sana adalah untuk mendapatkan pemulihan, rehabilitasi, baik secara psikologis maupun mungkin saja secara fisik, ada sesuatu akibat perkosaan. Kemudian secara fisik mungkin dia juga luka. Itu kan ada pemulihan dari sisi kesehatan," katanya.

Tapi, sebaliknya korban anak tersebut malah mendapat aksi kekerasan berikutnya dari orang yang seharusnya memberikan perlindungan di rumah aman P2TP2A tersebut.

"Yang terjadi orang yang harusnya melindungi, rumah aman yang harusnya aman. Kemudian pejabat yang harusnya peduli pada perlindungan anak dan melindungi anak, itu justru menjadi pelaku. Tentu saja kami mengecam," ujarnya.

Kemudian, selain mengecam, KPAI juga mendorong agar pelaku dihukum secara setimpal sesuai peraturan perundangan dan diberikan pemberatan hukuman karena pelaku adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak. "Karena dia adalah orang yang harusnya melindungi anak, tetapi menjadi pelaku. Menurut kami harusnya ada pemberatan hukuman. Kalau dalam undang-undang perlindungan anak kan pelaku yang merupakan orang terdekat korban itu orang yang mendapat tambahan sepertiga hukuman, pemberatan namanya. Bagi kami yang bersangkutan layak untuk diperberat sepertiga hukuman, sebagaimana ketentuan di dalam undang-undang perlindungan anak. Pemberatan itu diatur," ujar dia lebih rinci.

Berikutnya, Retno juga mengatakan jika terduga adalah seorang ASN, maka pelaku seharusnya dikenakan hukuman sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

"Berarti seharusnya (kalau dia PNS), dia dinonaktifkan dulu. Kemudian dia mengikuti proses hukumnya. Nanti kalau hukum sudah inkrah, keputusannya, dia dihukum di atas 4 tahun, maka yang bersangkutan dipecat dari PNS menurut ketentuan PP 53. Jadi bisa dipecat kalau hukuman pidananya lebih dari 4 tahun," katanya.

"Itu yang kami dorong. Jadi kami mengecam, kedua kami mendorong proses hukum ini. Ketiga dihukum setimpal ya, sesuai proses perundangan, ada pemberatan hukuman tadi," demikian kata Retno lebih lanjut. (Antara)