Nasib 28 Pangkalan Mitan Dibuat Seperti Bola Pimpong

Bagikan Bagikan
Pertemuan bersama Komisi B bersama perwakilan 28 pemilik pangkalan. (Foto: SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) - Nasib sebanyak 28 pemilik pangkalan minyak tanah (Mitan) di Mimika dibuat seperti bola pimpong tanpa ada kepastian pasca rekomendasi CV Favi dicabut oleh Pemkab Mimika beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD Mimika, Matius Yanengga saat menerima pengaduan dari para pemilik pangkalan ini. Menurut Yanengga, beberapa waktu lalu saat rapat dengar pendapat (RDP) antar Komisi B, 28 pangkalan dan Disperindag telah ada komitmen bahwa 28 pangkalan ini akan diakomodir untuk menjadi penyalur minyak dari agen baru pengganti CV Favi. 

Namun, sangat disayangkan hingga saat ini Disperindag tidak memenuhi komitmen bersama tersebut serta tidak memberikan kepastian atas nasib 28 pangkalan ini. 

"Kalau begini, berarti nasib 28 pangkalan ini jadinya seperti bola pimpong yang diofer ke sana ke mari tanpa kejelasan. Padahal kita sudah pernah RDP bersama Disperindag. Apakah kita harus surati Disperindag untuk RDP lagi?," kata Yanengga di ruang pertemuan Komisi B DPRD, Selasa (7/7/2020).

28 pangkalan mitan ini sebelumnya bernaung di bawah CV Favi sebagai agen penyalur, tetapi setelah CV Favi dinilai tidak memenuhi syarat hukum, maka Pemkab Mimika memutuskan mencabut rekoomendasinya operasionalnya. Dengan demikian, 28 pangkalan ini ikut gugur demi hukum dan tidak lagi beroperasi menyalurkan minyak ke masyarakat. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi B, Antonius Pali. Menurut dia, yang diinginkan oleh 28 pangkalan ini adalah agar Pemkab melalui Disperindag bisa mengakomodir mereka untuk bergabung ke agen baru pengganti CV Favi.

Menurut dia, meski secara hukum 28 pangkalan ini terkena imbas kesalahan CV Favi, tapi Pemkab tetap mempunyai kewenangan untuk mengakomodir kembali ketika telah dipastikan adanya agen baru.

Selanjutnya Disperindag telah sepakat dan meminta agar 28 pangkalan ini harus memenuhi 13 syarat. 

"Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Yanengga, karena aspirasi 28 pangkalan ini dibuat seperti bola pimpon. Padahal kita sudah sepakati bersama saat RDP," tutur Antonius.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi B, Herman Gafur mengatakan bahwa dalam permasalah ini antara DPRD, pangkalan dan Disperindag seharusnya proaktif. Dalam hal ini, DPRD siap menerima aspirasi dan mendorong ke Pemkab, 28 pamgkalan harus memenuhi syarat yang diminta Disperindag dan Diaperindag juga harus menyiapkan semua regulasi dan mendorong kepastian bagi 28 pangkalan ini.

"Kami di DPRD selalu siap menampung aspirasi dan siap untuk mendorong ini ke Disperindag melalui kunjungan kerja. Tapi yang menjadi persoalannya adalah apakah 28 pangkalan ini sudah penuhi syarat sesuai waktu yang diberikan oleh Disperindag," kata Herman.

Lebih lanjut dijelaskan, kesimpulan setelah menerima laporan dari 28 pangkalan ini adalah bahwa persoalan ini belum berakhir lantaran hingga saat ini Disperindag belum mengakomodir pangkalan-pangkalan ini ke agen baru pemgganti CV Favi. 

"Aspirasi dari bapak dan Ibu di hari ini akan kami sampaikan ke Ketua kami dan selanjutnya kami akan tentukan waktu agar bertemu kembali bersama Disperindag," jelasnya. 

Sedangkan perwakilan 28 pangkalan mitan, Frans Kambu mengatakan sesuai kesepakatan saat RDP bersama DPRD, Disperindag telah meminta agar seluruh pangkalan wajib menyerahkan 13 syarat yang di dalamnya termasuk nama pangkalan, alamat dan yang lainnya.

28 pangkalan ini berkomitmen untuk memenuhi kewajiban tersebut, tapi yang menjadi masalah adalah sampai saat ini Disperindag tidak memberikan form untuk persyaratan tersebut. 

"Kami setiap hari bolak balik ke Disperindag untuk tanyakan syarat-syarat itu, tapi kami tidak dihiraukan dengan alasan sementara ada gangguan jaringan komputer dan yang lainnya. Bagaimana kami mau lengkapi kalau kami belum tahu syarat-syaratnya apa. Makanya kami kembali ke Komisi B untuk mengadu hal itu dengan harapan bisa difasilitasi oleh Komisi B," kata Frans.

Sedangkan pemilik pangkalan yang lainnya, Jhon Lemauk mengatakan dari 28 pangkalan yang sementara berjuang ini telah ada beberapa yang memiliki sebagian syarat yang diminta Disperindag. 

Menurut dia, yang membuat kecewa adalah Disperindag seolah tidak peduli ketika pemilik pangkalan datang menanyakan syarat-syarat dimaksud. Padahal di satu sisi, selama beroperasi semua pangkalan ini tidak melakukan pelanggaran apapun yang merugikan Pemkab ataupun masyarakat. 

"Kami ini pangkalan yang jalan sesuai aturan dan tidak pernah merugikan masyarakat. Yang bermasalah itu CV Favi dan kami tidak bermaksud mencampuri apalagi membela CV Favi. Yang kami mau supaya Pemkab melalui Disperindag bisa mengakomodir kami supaya kami bisa jual minyak tanah lagi," tuturnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar