Nicholaas Kuahaty Terima Gaji kah? Allo Rafra Minta BPKAD Mimika Jelaskan Kepada Masyarakat

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) – Tidak hanya soal statusnya yang masih PNS aktif di Pemkab Kaimana yang menjadi polemik dan viral, keputusan Bupati Mimika mengangkat Ir. Nicholaas Evert Kuahaty, M.Ec,Dev. menduduki sejumlah jabatan dan kini Plt Sekda Mimika juga menimbulkan tanya, apakah dia diberi atau mendapat gaji sebagai PNS dan tunjangan jabatan?

Menanggapi pertanyaan tersebut, ketika diwawancarai jurnalis Salam Papua melalui telepon pada Rabu Malam (29/7/2020), tokoh masyarakat dan Sekretaris Daerah pertama Kabupaten Mimika tahun 1996, Athanasius Allo Rafra,SH,M.Si mengatakan, Nicholaas Kuahaty (sering dipanggil Nicky) terlebih dahulu harus memiliki SK Lolos Butuh dari Bupati Kaimana untuk pindah tugas sebagai PNS ke Kabupaten Mimika yang di dalamnya bertalian dengan sistem penggajiannya. Namun jika SK Lolos Butuh itu tidak ada, maka itu adalah pelanggaran jabatan, dan merupakan tindakan korupsi jika seandainya Nicky digaji oleh Pemkab Mimika, termasuk gaji tunjangan jabatannya.

“Kalau dia (Nicholaas Kuahaty) digaji di sini (Kab. Mimika, red) namun tidak ada SK pindah itu salah. Bisa termasuk korupsi itu, karena itu tidak boleh menurut aturan,” ungkapnya.

Menurut Pj Bupati Mimika Tahun 2007 ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu menelusuri hal tersebut ketika memeriksa keuangan Pemkab Mimika selama Nicky bertugas di daerah ini.

Dia pun meminta agar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika harus menjelaskan kepada masyarakat Mimika terkait hal ini.

“Masak BPK di sini tidak dapat menelusuri hal ini? Kepala Badan Keuangan daerah ini (BPKAD) juga harus menjelaskan hal ini kepada masyarakat,” tegasnya.

Ketika ditanya terkait cuti jabatan Nicky kepada Bupati Kaimana sejak tanggal 20 Januari 2019 hingga saat ini, Allo Rafra, begitu sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa sesuai aturan yang berlaku, cuti seorang PNS apalagi sebagai seorang pejabat pimpinan tinggi pratama batas waktunya adalah 20 hari kerja saja.

“Masak seorang Kepala Dinas bisa cuti sekian lama? Tidak masuk akal sama sekali”, ungkapnya.

Dalam hal ini, Allo meminta supaya Bupati Mimika, Eltinus Omaleng untuk bersabar menunggu Nicky menyelesaikan persoalannya dan mengurus perpindahannya sebagai PNS dari Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat ke Kabupaten Mimika Provinsi Papua sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

“Tidak mungkin seorang yang sedang menjabat di Kabupaten lain secara bersamaan diangkat sebagai pejabat di Kabupaten ini, antar Provinsi lagi. Bupati di sini (Bupati Mimika) harus sabar, di mana dia (Nicky, red) harus selesaikan masalahnya dulu. Kalau memang dia merasa tidak ada masalah, ya datang ke sana (Kabupaten Kaimana) agar mengurus berbagai persyaratan untuk pindah”, katanya.

Namun Allo mengatakan, jika Nicky tidak mengurus proses pindahnya, maka Bupati Mimika harus menindaklanjuti surat Gubernur tanggal 21 Juli 2020 yang lalu untuk mengusulkan calon Pejabat Sekda Mimika yang lain melalui proses seleksi sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

“Kalau sudah ada perintah seperti itu ya harus diselesaikan. Bupati juga kan sudah bilang harus selesaikan masalah itu. Kalau tidak dia (Nicky) selesaikan, ya tunjuk orang lain. Dan sebenarnya, jika mengacu pada surat Gubernur itu, maka jabatan Plt Sekda Mimika itu harus dibatalkan. Sebab jika tetap dipaksakan oleh Bupati, akan menyusahkan pegawai itu sendiri (Nicky), pegawai lain di Pemkab Mimika, daerah ini, dan termasuk menyusahkan Bupati Mimika. Kan banyak pegawai di sini (Kabupaten Mimika) yang memiliki jabatan setingkat itu, kenapa harus cari yang lain?” ujarnya.

Di samping itu, jurnalis Salam Papua juga menanyakan tanggapannya terkait Nicky yang memimpin apel pagi di Puspem Kabupaten Mimika pada Senin (27/7/2020) yang lalu, Allo Rafra menyayangkan hal itu terjadi.

Menurut dia, Nicky seharusnya sadar diri dan merasa malu jika tetap memaksakan dirinya hingga hari ini masih melaksanakan tugas sebagai Plt Sekda Mimika.

“Saya pikir dia (Nicky) harus sadar sendiri bahwa dia ada masalah. Tidak usah memaksakan diri untuk memimpin apel dan segala macam itu, tidak usah. Kan ada pejabat-pejabat atau asisten-asisten (Bupati) yang lain. Kalau dia paksakan diri, semua pegawai di sini (Kabupaten Mimika) sudah tahu bahwa dia bermasalah. Dia akan malu sendiri, karena apa yang dia bicarakan semua orang akan dengar. Memang sebagai ASN itu ada aturan harus patuh pada atasan, tapi ini atasan yang macam bagaimana? Atasan yang sudah diperintahkan untuk dibatalkan jabatannya, tapi dia berani sekali pimpin apel, bagaimana ya? Saya tidak mengerti”, ungkap Allo dalam nada suara yang penuh kekecewaan. (Red)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar