Pembangunan Jalan di Mimika Rugikan dan Miskinkan Warga

Bagikan Bagikan
Karel Gwijangge (Dok:SAPA)


SAPA (TIMIKA) – Legislator asli Papua, Karel Gwijangge menilai bahwa banyak pengembangan pembangunan khusus infrastruktur jalan di Mimika yang merugikan warga.

Karel mengatakan, Pemkab boleh saja ambil kebijakan mengingat pembangunan jalan untuk kepentingan umum sehingga harus dibangun. Namun, seharusnya tidak sampai merugikan warga khususnya yang merupakan suku asli dengan alasan lahan tersebut tidak memiliki dokumen kepemilikan yang pasti dan sah.

“Kalau kita lihat orang atau keluarga yang kena pelebaran jalan itu sudah punyai rumah yang layak. Kalau sudah punyai rumah, berarti satu kebutuhan keluarga itu sudah dipenuhi, tapi karena satu kebijakan untuk pembangunan, maka rumah itu dibongkar saja dengan alasan tidak punyai dokumen yang sah ataupun karena dibangun di atas tanah negara. Lalu tidak ada ganti ruginya. Itu sangat kasihan dan jadi satu tindakan yang memiskinkan rakyat,” ungkap Karel, Senin (27/7/2020).

Jika telah seperti ini, maka secara tidak langsung angka kemiskinan di Mimika akan semakin bertambah. Sebab, jika rumah yang telah dibangun dengan susah payah harus dibongkar, maka warga akan memulai kembali hidup dari nol.

“Pembangunan itu oke dan sangat didukung oleh siapapun, tapi ganti ruginya kepada warga pemilik lahan itu harus bijaksana,” ujarnya.

APBD Mimika merupakan yang tertinggi di seluruh Provinsi Papua, sehingga dari anggaran besar itu Pemkab harus siapkan khusus guna mengganti rugi lahan milik warga. Kalau hanya lahan kosong yang dibongkar, tidak menjadi persoalan, tetapi yang miris adalah rumah, tempat usaha ataupun tempat ibadah yang harus dibongkar.

“Jangan karena pembangunan, maka harus memiskinkan warga. Karena membangun rumah itu harus kredit dan ditebus selama bertahun-tahun. Kalau harta yang lain gampang dipindahkan,” katanya.


Selain meminta kepada Pemkab, ia juga mengajak sebanyak 35 anggota DPRD agar bersama-sama menyikapi hal ini. Mengingat sebagai wakil rakyat, maka harus pro rakyat.

“Kita di dewan juga tidak bisa diamkan hal ini. Kita harus pro rakyat, karena secara tidak langsung cara ini telah memiskinkan rakyatnya,” ujarnya secara berulang-ulang. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar