Pemkab Diminta Kembalikan Warga Tiga Kampung ke Tembagapura

Bagikan Bagikan
Anton Bukaleng dan Yohanes Feliks Helyanan (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) –  Anggota Komisi C DPRD Mimika, Anton Bukaleng minta Pemkab Mimika memenuhi permintaan warga tiga kampung untuk dikembalikan ke Distrik Tembagapura.

Anton mengatakan, beberapa hari terakhir warga dari tiga kampung yang dievakuasi ke Timika itu mulai mendesak Pemkab dan PT Freeport Indonesia untuk kembalikan mereka ke kampung masing-masing. Bahkan telah ada yang mengancam akan melakukan aksi demo di DPRD ataupun ke pusat pemerintahan (Puspem).

Hal ini tentunya lantaran masyarakat dari tiga kampung ini mulai merasakan tidak sanggup hidup di Kota Timika tanpa adanya perhatian serta tidak bisa lagi beraktivitas guna pemenuhan kebutuhan hidup.

“ Pemrintah harus penuhi permintaan mereka dan fasilitasi kepulangan mereka. Mereka terbiasa hidup di kampung dengan kerja kebun dan berbaur dengan alamnya. Jadi mereka merasa susah untuk menjalani hidup di Timika. Apalagi mereka tidak mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah selama di Timika,” kata Anton, Kamis (16/7/2020).

Diantara sekian  warga yang dievakuasi, banyak diantara mereka yang merupakan orang tua dan mulai sakit. Dengan kondisi ini, menjadi satu keresahan khusus bagi anak-anaknya.

Selama berada di Timika, warga tiga kampung ini tersebar di masing-masing keluarga yang ada di SP-SP, Kwamki, Iwaka, mile 32, Kuala Kencana dan beberapa wilayah lainnya.

“Mereka tidak bisa hidup di Timika, karena kalau di kampung mereka bisa berkebun. Mereka juga dijamin oleh PT Freeport dengan memberikan makan, obat dan yang lainnya. Jadi lebih bagus fasilitasi mereka untuk pulang,” ujarnya.

Ia juga mengharapkan agar warga tiga kampung yaitu Waa Banti, Kimbeli dan Aruanop tidak terpancing dengan isu bahwa PT Freeport akan menguasai wilayah tersebut. Sebab, hal itu sangat tidak mungkin dilakukan PT Freeport mengingat masyarakat telah ada sebelum PT Freeport ada.

“PT Freeport tidak mungkin lakukan hal itu. Kalaupun itu terjadi, berarti PT Freeport akan berhadapan dengan hukum. Jadi masyarakat tidak boleh terpancing,” katanya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD, Yohanes Felix Helyanan. Menurut dia, jika masyarakat dari tiga kampung ini memilih untuk  kembali, maka bisa diartikan bahwa mereka telah jenuh atau tidak betah lagi hidup di wilayah yang bukan kampung mereka.

Dijelaskan, masyarakat dari tiga kampung ini telah terbiasa hidup dan beraktivitas sesaui dengan budaya di kampung asal mereka, sehingga sangat sulit ketika harus dipindahkan dan bertahan hidup di tempat lain yang bukan kampung mereka. Hal itu tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan.

“Ini memang menjadi tugas kami di DPRD dan Pemkab supaya kembalikan masyarakat itu ke kampungnya. Jangan sampai kalau kampung mereka dikosongkan, takutnya ada pihak-pihak lain yang masuk, sehingga hak Ulayat mereka jadi tidak jelas. Kalau begitu, kalau memang mereka mau kembali, maka suka dan tidak suka pemerintah atau PTFI harus fasilitasi mereka,” kelasnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar