Penerimaan Siswa Baru SMPN 2 Jadi Polemik, Dewan Minta Bebas Biaya dan Perbanyak Anak Amor

Bagikan Bagikan
Yulian Solossa (Foto: SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Penerimaan siswa baru di SMPN2 Mimika menjadi polemik masyarakat lantaran banyak hal yang dinilai tidak berpihak kepada orang tua murid. 

Menanggapi hal itu, Komisi C  DPRD minta agar semua siswa yang telah diterima harus benar-benar bebas dari biaya serta harus mengakomodir keberadaan anak asli suku Amungme dan Kamoro (Amor).

Anggota Komisi C DPRD Mimika, Yulian Solossa mengatakan, saat kunjungan langsung ke SMPN 2 pihaknya menerima laporan bahwa di sekolah tersebut tidak memungut biaya pendaftaran, tapi ke depannya setiap siswa akan dibebani biaya guna pembiayaan pengadaan seragam batik, logo sekolah dan yang lainnya. Namun, mengingat sekolah tersebut adalah milik pemerintah, maka biaya-biaya tersebut harus ditiadakan karena semua biaya  di sekolah negeri telah disediakan oleh pemerintah melalui Bopda, BOS serta bantuan lainnya.

“Kami dari komisi C lihat langsung ke sana. Ternyata dilaporkan bahwa tidak ada pungutan biaya untuk pendaftaran, tapi nantinya ada biaya untuk seragam batik, logo sekolah dan lainnya. Makanya saya langsung menentang hal itu, karena sekolah negeri itu semua sudah dibiayai pemerintah. Bukan hanya di SMPN 2, tapi itu berlaku di semua sekolah negeri. Kalaupun ada biaya, tapi harus yang wajar,” ungkapnya di kantor DPRD, Rabu (15/7/2020).

Selain persoalan biaya, untuk penerimaan siswa baru juga yang jadi masalah dan harus dibenahi di SMPN 2 adalah soal khusus anak suku Amungme dan Kamoro. 

Berdasarkan laporan pihak sekolah,  jumlah anak yang mendaftar sebanyak 700 orang dan yang diterima sebanyak 320 orang dan dibagi ke beberapa ruang belajar yang ada. Khusus untuk anak yang merupakan warga Mimika sebanyak 70 orang, sedangkan yang merupakan anak Amungme dan Kamoro hanya 20 orang sesuai jumlah yang ikut mendaftar.

Jumlah keberadaan anak Amungme dan Kamoro tersebut sangat tidak berimbang dengan anak-anak non Amungme dan Kamoro. Dengan demikian, yang menjadi catatan bagi SMPN 2 dan sekolah negeri lainnya adalah harus memprioritaskan anak-anak Amungme dan Kamoro, tujuh suku serta anak-anak lahir dan besar di Timika.

Yang juga disesali adalah SMPN 2 lebih memprioritaskan penerimaan siswa-siswa yang jauh dari wilayah sekolah. Padahal penerimaan siswa di setiap sekolah itu telah ada regulasi khusus untuk jangkauan antar tempat tinggal siswa dan sekolah, dalam hal ini penerimaan harus dibagi per rayon.

Alasan menerima anak-anak dari wilayah jauh menurut pihak SMPN 2 adalah karena memprioritaskan anak-anak yang mempunyai prestasi di bidang ekstrakurikuler.

“Berarti SMPN 2 jangan terima anak dari Kuala Kencana, Mapurjaya dan wilayah jauh lainnya, karena di wilayah-wilayah itu juga ada sekolah. Yang harus diterima adalah anak-anak yang terjangkau sesuai wilayah,” tuturnya. 

Saat ini banyak orang tua siswa yang melakukan aksi protes dan hal itu sangat wajar, karena penerimaan siswa baru di SMPN 2 tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

“Masyarakat protes itu wajar, karena banyak anak-anak di sekitar lingkungan sekolah yang tidak diterima dan yang paling banyak adalah dari Kuala dan wilayah jauh lainnya,” ujarnya.

Selanjutnya menurut dia, SMPN 2 seharusnya benar-benar menjadi sekolah percontohan serta menjalankan pembinaan khsusus bagi anak suku asli dan kekerabatan agar bisa bersaing dan berprestasi. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik co sarana slot Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik co paling best ya guys...Slot games

    BalasHapus