 |
| General Manajer PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Papua,Reisal Rimtahi Hasoloan .(Foto-Antara) |
SAPA
(JAYAPURA) - PT PLN (Persero) mengklaim 251 dari total
453 aset infrastruktur kelistrikan di wilayah Provinsi Papua belum
bersertifikat.
Reisal Rimtahi Hasoloan General Manajer PLN
Unit Induk Pembangunan (UIP) Papua di Jayapura, Jumat, mengatakan sejak 2014,
pihaknya telah membangun 453 aset infrastruktur kelistrikan senilai Rp3 triliun
untuk menunjang program Papua Terang yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
"Tercatat Rp3 triliun aset yang sudah dan
akan beroperasi, di mana dari 453 aset, ada 251 aset yang belum bersertifikat
dan 202 aset sudah bersertifikat," katanya.
Menurut Reisal, pihaknya mengakui salah satu
kendala utama yang ditemui ketika membangun jaringan kelistrikan di Papua
adalah pembebasan hak ulayat, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut,
PLN melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Papua agar aset miliknya bisa segera memiliki sertifikat.
"Jika permasalahan tanahnya selesai, kami
sudah bisa melakukan pembangunan di mana sering kali di beberapa tempat dan
lokasi, sewaktu sudah membangun, lalu tiba-tiba dihentikan oleh masyarakat,
sehingga harapannya dengan kerja sama ini bisa lebih jelas dan pembangunan bisa
lebih cepat," ujarnya.
Senada dengan Reisal Rimtahi Hasoloan, Abdul
Farid General Manajer PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat mengatakan
masalah sertifikasi tanah memerlukan sinergi antar semua pihak karena cepat
tidaknya pembangunan tergantung dari hal tersebut.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi
Papua John Wiclif Aufa menambahkan pihaknya memastikan akan mempercepat seluruh
proses pembuatan sertifikat bila seluruh persyaratan sudah terpenuhi. (Antara)
0 komentar:
Posting Komentar