PLN UIP Papua Klaim 251 Aset Infrastruktur Kelistrikan Papua Belum Bersertifikat

Bagikan Bagikan
General Manajer PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Papua,Reisal Rimtahi Hasoloan .(Foto-Antara)

SAPA (JAYAPURA) - PT PLN (Persero) mengklaim 251 dari total 453 aset infrastruktur kelistrikan di wilayah Provinsi Papua belum bersertifikat.

Reisal Rimtahi Hasoloan General Manajer PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Papua di Jayapura, Jumat, mengatakan sejak 2014, pihaknya telah membangun 453 aset infrastruktur kelistrikan senilai Rp3 triliun untuk menunjang program Papua Terang yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

"Tercatat Rp3 triliun aset yang sudah dan akan beroperasi, di mana dari 453 aset, ada 251 aset yang belum bersertifikat dan 202 aset sudah bersertifikat," katanya.

Menurut Reisal, pihaknya mengakui salah satu kendala utama yang ditemui ketika membangun jaringan kelistrikan di Papua adalah pembebasan hak ulayat, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, PLN melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua agar aset miliknya bisa segera memiliki sertifikat.

"Jika permasalahan tanahnya selesai, kami sudah bisa melakukan pembangunan di mana sering kali di beberapa tempat dan lokasi, sewaktu sudah membangun, lalu tiba-tiba dihentikan oleh masyarakat, sehingga harapannya dengan kerja sama ini bisa lebih jelas dan pembangunan bisa lebih cepat," ujarnya.

Senada dengan Reisal Rimtahi Hasoloan, Abdul Farid General Manajer PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat mengatakan masalah sertifikasi tanah memerlukan sinergi antar semua pihak karena cepat tidaknya pembangunan tergantung dari hal tersebut.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua John Wiclif Aufa menambahkan pihaknya memastikan akan mempercepat seluruh proses pembuatan sertifikat bila seluruh persyaratan sudah terpenuhi. (Antara)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar