PT Sandvik Dinilai Lancang PHK Karyawan Papua

Bagikan Bagikan
Saleh Alhamid dan Leonardus Kocu (Foto: SAPA/Acik)


SAPA (TIMIKA) – Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Mimika Mimika, Saleh Alhamid nilai keputusan PT. Sandvik yang melakukan PHK terhadap karyawan Papua merupakan tindakan yang lancang.

Hal ini dinilai mengingat banyak warga Papua yang susah payah mencari kerja di atas tanahnya sendiri, sehingga sangat tidak masuk di akal sehat kalau karyawan-karyawan Papua harus di-PHK tanpa alasan.

Jika tiap karyawan punya kesalahan atau pelanggaran etika serta prosedur yang ada, PT.Sandvik seharusnya memberitahu berupa warning satu, warning dua, agar setiap karyawan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dan selanjutnya warning ketiga yang berlanjut dengan PHK.

“Perusahaan kontraktor itu harus punya etika. Jangan sampai datang mengambil keuntungan di Papua, tapi mengabaikan OAPnya. Itu terlalu berani dan merupakan kelancangan yang luar biasa. Kalau saya yang OAP, saya akan usir perusahan yang seperti itu,” ungkap Saleh, Kamis (30/7/2020) setelah mengetahui adanya karyawan Papua di PT Sandvik yang di-PHK.

Menurut dia,  PHK sepihak yang dilakukan menyebabkan situasi di Mimika selalu tidak kondusif. Mengingat jika karyawan melakukan aksi demo, maka berdampak pada stabilitas kemanan. Selain itu, jika dikaitkan dengan urusan pemerintahan, maka akan bertentang dengan aturan pemerintah pusat.

“Saya yakin PTFI itu tetap berkeinginan agar karyawan OAP itu tetap bekerja, tapi seharusnya setiap kontraktor yang ada harus berhubungan dengan Pemkab (Mimika). Itu wajib hukumnya bagi pekerja di dalamnya diatur sekian persen OAP dan sekian persen non OAP. Kemudian, ketika ada permasalahan bersama karyawan OAP, maka harus didiskusikan bersama Disnaker,” tuturnya.

Putusan PHK harus juga dipertimbangkan dari sisi kemanusiaan, karena banyak karyawan yang telah berkeluarga. Meski ditemukan adanya karyawan yang tidak berkompoten di satu bagian, maka harus diberikan kesempatan dan dipindahkan ke bagian lainnya tanpa langsung di-di-PHK.

Saleh juga mengharapkan adanya penegasan dari manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI). Dalam hal ini, PTFI  seharusnya memberikan catatan  khusus kepada setiap kontraktor di bawahnya agar tdiak melakukan PHK bagi karyawan Papua.

“Memang PTFI tidak mau tahu, karena tidak punya hubungan dengan kontraktor-kontraktor yang ada. Namun, PTFI harus melindungi semua OAP dalam pekerjaannya. Kalau ada kontraktor di bawah PTFI yang selalu PHK OAP dan mengutamakan orang lain, maka PTFI harus tegaskan ke tiap kontraktor itu untuk tidak PHK karyawan OAPnya,” ujarnya.

Ia juga mengatakan Komisi C DPRD memang tidak membidangi persoalan ketenagakerjaan, akan tetapi Komisi C bisa membawa hal itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) jika karyawan-karyawan terkait menyampaikan aspirasinya secara resmi ke DPRD.

Menurut dia, karyawan Papua di PT Sandvik yang di PHK harus mengadu ke Disnaker Kabupaten Mimika, agar nantinya pihak Disnaker yang akan menyurati PT.Sandvik. Apalagi Papua merupakan daerah Otsus yang memang punya keberpihakan terhadap OAP termasuk dalam hal pekerjaan.

“Kami di DPR bisa lakukan RDP kalai para karyawan itu datang sampaikan surat resmi supaya mereka gelar audiensi. Maka DPR bisa undang dinas terkait termasuk kontraktor terkait. Ini menjadi kewajiban DPR supaya bisa tahu masalahnya apa. DPR juga bisa keluarkan ketegasan ke PTFI supaya tidak usah menerima kontraktor-kontraktor yang seperti itu,” katanya.

Sedangkan Anggota Komisi C DPRD Mimika, Leonardus Kocu mengatakan, PT. Sandvik merupakan kontraktor di PTFI, sehingga ketika melakukan efisiensi dan PHK harus melalui mekanisme yang baik serta harus dikomunikasikan dengan DPRD dan Pemkab Mimika melalui Disnakertrans.

Leonardus mengaku, beberapa waktu lalu perwakilan manajemen PTFI sudah pernah menyampaikan bahwa selama pandemi covid-19 akan ada karyawan yang dirumahkan, tetapi hal itu sebagai upaya pencegahan penyebarannya. Ada juga isu pengurangan secara besar-besaran, dimana setiap karyawan dirumahkan tanpa ada alasan yang jelas, dan ada karyawan yang diberikan dua surat dengan dua hal, kembali atau tidak bisa kembali lagi bekerja.

Komitmen sosialnya PTFI adalah harus menjadi kekuatan hukum untuk tidak melakukan PHK secara sepihak kepada karyawan khususunya OAP. Selebihnya, PTFI juga  miliki tempat pelatihan khusus seperti Nangkawi untuk membina OAP dengan baik.

“Hal ini perlu ada mekanisme yang baik antar perusahaan, karyawan serta Disnaker dan DPR. Yang terpenting karyawan itu harus diberitahu dengan baik supaya tidak terkesan bahwa PTFI tidak profesional, ” kata Leonardus.

Sebagai perubahan berskala besar, PTFI telah berkomitmen bersama DPRD untuk tidak akan mengurangi atau PHKkan karyawan. Demikian juga halnya dengan PT.Sandvik mengingat sebagai bagian dari PTFI, harus juga memiliki mekanisme yang baik.

“Semua orang akan mengerti kalau alasan produksi berkurang, dampak dari covid-19 dan hal lainnya, tapi seharusnya dikomunikasikan dengan baik supaya ada solusi yang baik juga,” ujarnya.

Leonardus juga mengaku bahwa persoalan PHK berkaitan dengan komitmen sosial dari PTFI termasuk privatisasi dengan kontraktor yang bekerjasama dengan PTFI.

“Memang secara pasti ada persoalan yang terjadi atas ulah karyawan, tetapi sebetulnya itu bisa diselesaikan secara internal,” ungkapnya.

Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa dalam setiap persoalan tentunya ada hal penting yang sifatnya untuk mengoreksi. Berkaitan dengan PHK itu, harus juga menjadi bahan koreksi bagi karyawan dalam hal kedisiplinan dan mentalitas kerja.

“Kita harus bisa mengoreksi. Kalau biasanya kita sering tambah-tambah hari off, maka harus dirubah supaya itu tidak terulang lagi. Intinya kita akan dibela kalau kita mengikuti disiplin kerja dengan baik. Kalau memang kita lakukan penyimpangan, berarti kita harus terima resikonya, karena ini adalah perusahaan bukan yayasan,” ujarnya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar