Rolling Jabatan Berujung Polemik, Intelektual Kamoro Minta Agar Berdamai

Intelektual Kamoro, Dr. Leonardus Tumuka (Dok: SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Polemik dilaksanakannya rolling jabatan di lingkup Pemkab Mimika tanggal 17 Juli lalu, membuat Intelektual Kamoro, Dr. Leonardus Tumuka bersuara dan menginginkan agar konflik itu berakhir dan fokus pada membangun Mimika dengan damai.

Dr. Leonardus mengatakan, beberapa hari terakhir terjadi kekisruhan di Mimika. Hal ini menurut dia, tentunya memancing tensi dari setiap orang untuk berpikir serta ikut berkomentar.

“Kita tahu, namanya politik itu tidak bisa kita hindari dan itu wajar-wajar saja. Namun, kita harus memilih untuk menentukan apakah kita berada pada pihak yang coba menetralisir suasana, ataukah kita ikut memperpanas persoalan yang telah ada? Hal ini tentunya jadi tantangan kita bersama sebagai kaum muda di Mimika,” tutur pria yang biasa disapa Leo ini saat ditemui Salam Papua di Hotel Cendrawasih 66, Senin (20/7/2020).

Dijelaskannya, dalam persoalan yang ada sebetulnya sangat perlu untuk diberikan masukan serta keberpihakan. Misalnya, untuk SK yang telah dibuat oleh Bupati, perlu dipertentangkan agar ada keberpihakan dari suku Kamoro dan Amungme. Hal itu perlu dipertimbangkan mengingat ada undang-undang Otsus yang menguatkan keberpihakan kepada orang Papua meskipun secara pandangan politik mengarahkan kita pada keputusan tertentu.

“Intinya bagaimana caranya supaya pembagiannya secara proporsional, baik untuk suku Amungme, Kamoro dan OAP lainnya. Itu perlu dipertimbangkan dan menjadi catatan,” tuturnya.

Selain persoalan polemik rolling jabatan, ia juga mengaku bahwa beberapa hari ke depan juga akan ada pengumuman hasil tes CPNS. Meskipun keputusan untuk hasil tes CPNS ini telah turun, akan tetapi diharapkan ekspektasi dan harapan tetap ada agar kuota 80 persen untuk OAP benar-benar terakomodir, tidak ketinggalan di dalamnya adalah anak Amungme dan Kamoro.

Beberapa hari lalu disampaikan bahwa ada 27 orang yang merupakan anak Amungme dan Kamoro. Angka  itu tentunya mengacu dengan jumlah anak Amungme dan Kamoro yang mengikuti tes, tapi diharapkan representasinya bisa menjawab ketentuan UU Otsus terkait keberpihakan kepada OAP.

“Kita harapkan konteks masyarakat lokal ini tidak dilupakan, tetapi tetap diakomodir. Kita pun juga berharap ada keberpihakan untuk mereka yang lahir dan besar di Papua,” katanya.

Untuk hasil CPNS juga menurut dia, sama dengan hasil rolling jabatan, dalam hal ini akan ada tekanan-tekanan mengingat ini merupakan negara demokrasi yang memperbolehkan setiap warganya untuk menyampaikan pendapat, tetapi tetap sesuai dengan koridornya.

“Kita juga punyai pihak keamanan yang bisa kita komunikasikan dengan baik supaya semua situasi yang ada bisa kita lewati dengan aman,” tuturnya. (Acik)

Bagikan ke Facebook Bagikan ke Twitter Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp