Selidiki Penyelewengan Dana, Ranah Inspektorat Terkadang Diambil Alih Kepolisian dan Kejaksaan

Bagikan Bagikan
Rapat bersama Komisi A dan Inspektorat. (Foto: SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Meski telah memiliki MoU bersama, ternyata selama ini Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan tidak sejalan dalam penyelidikan satu masalah khusus terkait anggaran negara. 

Inspektur pembantu wilayah 1 Inspektorat Mimika, Primus Leisomar mengaku dalam MoU bersama antar Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan secara garis besar dijelaskan bahwa jika ada kasus atau laporan dari masyarakat, maka harus saling Koordinasi dalam penanganannya.

“Terkadang fakta yang terjadi selama ini adalah Kepolisan jalan sendiri, kejaksaan jalan sendiri dan Inspektorat jalan sendiri. Itu bukan sering, tapi kadang-kadang faktanya seperti itu. Padahal objek yang diselidiki adalah sama,” ungkap Primus saat diskusi bersama Komisi A DPRD Mimika di ruang rapat Inspektorat, Jumat (3/7/2020).

Selain persoalan itu, untuk urusan masalah yang terkait dengan ASN sebetulnya merupakan ranah Inspektorat, akan tetapi terkadang diambil alih oleh Kejaksaan dan Kepolisian.  

Karena itu, Inspektorat meminta kepada komisi A agar melakukan mediasi mengingat DPRD juga punyai fungsi pengawasan terkait administrasi dan yang lainnya. Hal ini agar dalam satu masalah penyalahgunaan anggaran, bisa satu pemahaman antar Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan serta DPRD.

“Intinya kami perlu mediasi supaya satu pemahaman dalam tiap masalah penyelewengan dana,” katanya. 

Selaijutnya disarankan agar DPRD juga sering-sering menjaring aspirasi masyarakat di wilayah-wilayah terpencil di Mimika. 

Sedangkan Inspektur Inspektorat, Y.M Sasarari mengatakan tugas Inspektorat diatur dalam UU nomor 23 pasal 378 terkait penyelenggaraan pemerintahan, dimana masyarakat dapat melaporkan ASN kepada aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Karena itu, di tahun lalu terjadi perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Kejagung dan Kepolisian dan diturunkan sampai ke Kabupaten dan Kota termasuk di Mimika.

“Jadi Bupati Mimika pernah hadiri penandatanganan perjanjian kerjasama itu di Jayapura bersama seluruh Kapolres dan Kepala Kejari. Itu untuk menindaklanjuti perjanjian yang di pusat. Sejak saat itu koordinasi  hanya dilakukan untuk kasus tertentu saja dan selebihnya jalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Pantauan Salam Papua, rapat ini dihadiri oleh Ketua Komisi A, Daud Bunga bersama anggota-anggotanya yaitu Reddy Wijaya, Yustina Timang dan Thobias Maturbongs. Sedangkan dari Inspektorat dihadiri Inspektur Y. M Sasarari, Sekretaris Inspektorat, Hendi T.Tandyono, Pengawas pemerintah muda Inspektorat,  Yohanes Richard Mandesy, Inspektur pembantu wilayah 1, Primus Leisomar serta beberapa inspektur dan kepala sub bagian lainnya di Inspektorat. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik net sarana slot Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik net paling best ya guys...Slot games

    BalasHapus