Wawancara Eksklusif: Wabup Rettob Minta Plt Sekda Mimika Mundur Demi Kesejahteraan Masyarakat

Bagikan Bagikan

PERMASALAHAN Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika yang saat ini dijabat oleh Ir. Nicholaas E. Kuahaty, M.Ec.Dev (sering dipanggil pak Nicky) menjadi bagaikan bola salju. Walaupun sudah dilayangkan Surat Gubernur Papua nomor 133/11249/SET. Tanggal 21 Juli 2020, namun Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE,MH belum menunjukkan tindakan apapun.

Apa yang salah, seperti apa dampaknya dan bagaimana solusinya? Simak wawancara eksklusif Jurnalis Salam Papua dengan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob, Minggu (26/7/2020).

Menurut Bapak, apa yang salah dengan jabatan Pak Nicky sebagai Plt Sekda Mimika ini?
Yang salah adalah pelantikan Plt Sekda Mimika, pak Nicky, tidak sesuai regulasi yang diakui di Negara ini. Perpindahan seorang PNS harus melalui SK Mendagri. Prosedurnya berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pejabat Sekretaris Daerah dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, yang bersangkutan meminta persetujuan Bupati di daerah tujuan agar diterima sebagai PNS di daerah tersebut, yakni Kabupaten Mimika. Jika disetujui, maka yang bersangkutan meminta kepada Bupati di daerah di mana yang bersangkutan masih aktif sebagai PNS (Kabupaten Kaimana) untuk dipindahkan ke daerah tujuan (lolos butuh) berdasarkan surat persetujuan Bupati Mimika.

Prosedur lolos butuh seorang pejabat tinggi pratama harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya, memiliki rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Kaimana. Surat rekomendasi ini kemudian disampaikan kepada Bupati Mimika yang ditembuskan kepada Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, Kepala BKN regional Papua dan Mendagri. Setelah disetujui, kemudian Bupati Mimika menulis surat kepada Gubernur Provinsi Papua agar menyurati Mendagri dengan keterangan bahwa pegawai tersebut telah diterima dan meminta untuk dilakukan proses pindah dari Kabupaten Kaimana ke Kabupaten Mimika.

Setelah itu Mendagri akan meminta kepada BKN dan Komisi ASN untuk memeriksa kembali berbagai hal terkait yang bersangkutan, salah satunya menurut Peraturan BKN RI Nomor 5 Tahun 2019 pasal 3 ayat 1j adalah adanya surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Kaimana. Jika ternyata semua persyaratan mutasi itu terpenuhi, maka Mendagri mengeluarkan SK mutasinya melalui Surat secara manual dan e-Mutasi. e-Mutasi ini akan sinkron dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), dimana yang bersangkutan telah pindah sebagai PNS di Kabupaten Mimika. Sehingga akhirnya yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang bersangkutan adalah Bupati Kabupaten Mimika.

Jika saat ini Pak Nicky masih berstatus sebagai PNS aktif di Kabupaten Kaimana, siapa PPK-nya?
Ya jelas, PPKnya pak Nicky saat ini adalah Bupati Kaimana bukan Bupati Mimika. Sehingga yang berhak memutuskan segala sesuatu terkait fungsi dan tugas pak Nicky adalah Bupati Kaimana, dan Bupati Mimika tidak memiliki kewenangan apapun. Kewenangan ini adalah kewenangan atributif yang tidak bisa diwakilkan kepada Wakil Bupati ataupun kepada Sekda.

Apakah Pak Nicky pernah membuat surat permohonan mutasi kepada Bupati Kaimana?
Belum pernah. Sebagaimana surat Bupati Kaimana kepada Bupati Mimika Nomor 820/42 menyatakan bahwa pak Nicky hanya menyampaikan surat kepada Bupati Kaimana perihal permohonan ijin untuk masa pemulihan/beristirahat bersama keluarga di Timika. Namun ternyata yang bersangkutan telah bekerja dan dipromosikan dalam salah satu jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Mimika.

Sehingga menurut Bupati Kaimana dalam surat tersebut, bahwa yang bersangkutan telah meninggalkan tempat tugas dalam kurun waktu yang cukup lama (sejak Maret 2019). Jika mengacu pada PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, maka yang bersangkutan harus terima hukuman berat karena tidak masuk kantor lebih dari 46 hari.

Bapak Bupati Kaimana sebenarnya masih berbaik hati kepada pak Nicky. Sebab menurut peraturan, proses pemanggilan itu hanya dua kali, tapi beliau (Bupati Kaimana) masih melakukan panggilan ketiga.

Apa hukuman berat tersebut?
Jadi jika mengacu pada PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS tersebut, tepatnya pada pasal 10 ayat 9d menyatakan jika yang bersangkutan sudah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari, sesuai yang disampaikan Bupati Kaimana dalam suratnya tersebut, maka yang bersangkutan akan diberi sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.

Jadi mau seperti apapun caranya saat ini, Pak Nicky sanksinya adalah dipecat dengan tidak hormat?
Jika mengacu pada peraturan tersebut, ya pastinya akan seperti itu.

Jika PPK-nya Pak Nicky adalah Bupati Kaimana, bagaimana statusnya sebagai Plt Sekda Mimika saat ini?
Ya jelas, keputusan Bupati Mimika untuk pengangkatan beliau sebagai Plt Sekda Mimika itu tidak sah atau ilegal. Karena Bupati Mimika bukan PPK-nya pak Nicky yang tidak memiliki kewenangan apapun atas tugas dan fungsi kepegawaian pak Nicky. Berdasarkan peraturan yang berlaku Plt Sekda Mimika tidak resmi. Ini persoalan hukum dan pastinya ada konsekuensi hukum.

Jika jabatan pak Nicky sebagai Plt Sekda Mimika ilegal, apa dampaknya bagi Kabupaten Mimika?
Ini sangat berbahaya bagi Kabupaten Mimika. Jika Plt Sekda Mimika itu ilegal, maka semua kebijakan yang ditandatangani oleh Plt Sekda Mimika dinyatakan ilegal karena melanggar hukum atau batal demi hukum. Ini kesalahan berjamaah jadinya.

Semua tugas dan fungsi Sekda Mimika saat ini ilegal. Seperti halnya koordinasi perumusan kebijakan pemerintah daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah Kabupaten Mimika, semuanya menjadi tidak sah.

Akhirnya, semua urusan termasuk urusan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika mandek alias tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga semua masyarakat serta semua kepala OPD Kabupaten Mimika menjadi korban.

Jika seandainya kursi Sekda Mimika kosong, apakah Bupati dan Wakil Bupati dapat melaksanakan tugas Sekda?
Tidak bisa. Bupati dan Wakil Bupati itu adalah pejabat politik yang tidak bisa melakukan hal-hal itu. Kami (Bupati dan Wabup) tidak bisa menandatangani pencairan anggaran, karena pencairan uang negara hanya bisa ditandatangani oleh ASN, dalam hal ini adalah Sekda. Itu yang saya katakan tadi, semua urusan pemerintahan di daerah ini sekarang menjadi lumpuh total.

Bagaimana menurut Bapak Wabup untuk solusi atas permasalahan ini?
Untuk menjawab semua persoalan ini, pak Nicky itu harus mengundurkan diri. Alangkah baiknya pak Nicky berbesar hati dan dengan “gentleman’s agreement” datang ke pak Bupati dan mengatakan, demi kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Mimika, saya mengundurkan diri.

(Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

3 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik co sarana slot Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik co paling best ya guys...Slot games

    BalasHapus
  2. QQHarian Situs Betting online terpercaya & terlengkap di indonesia yaitu salah satu agen situs slot terbaik & terpercaya dengan provider yang ternama. Tersedia berbagai promo yang Wow dan salah satunya BONUS KEKALAHAN DI GANTI 100% FULL Tanpa SYARAT TURNOVER. Info lebih lanjut bisa hub. CS kami dengan meng - CLICK DISINI

    BalasHapus
  3. Do you need to hack into any, databaseserver spy on Facebook,Emails, Whatsapp, Viber, Snapchat, Instagram and many more.
    I urge you to get in touch with the best people for the job, i have confirm the service when i need to spy on my spouse phone. They are good at Phone Cloning and Bitcoin/binary minning and any other hack job.
    Thanks guys for the team work HACKINTECHNOLOGYATGMAILDOTCOM

    +12132951376(WHATSAPP)


    BalasHapus