Yulius Sasari: Banyak Tugas Yang Harus Diselesaikan Penjabat Inspektorat Baru

Bagikan Bagikan
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika,  Yulius Sasari
(Foto: SAPA/Jefri)


SAPA (TIMIKA) -  Mantan Inspektorat, yang kini menjabat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Yulius Sasari mengungkapkan, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Sihol Parlingotan sebagai pejabat Inspektorat baru bersama pejabat lainnya.

"Tugas inspektorat semakin lama semakin bertambah. Di mana terkait dengan penyelenggaraan pemerintah, yang mana semua dokumen daerah harus direview oleh inspektorat. Sehingga harapan saya teman-teman di inspektorat baik itu pejabat baru maupun pejabat lama tetap melanjutkan tugas-tugas yang  menjadi program inspektorat di tahun 2020," kata Yulius kepada wartawan, Selasa (28/7/2020)

Yulius menambahkan, termasuk rekomendasi badan pemeriksa keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Papua menjadi tugas utama, karena hal tersebut berkaitan dengan opini daerah. Agar rekomendasi BPK ini betul maksimal, setiap OPD yang belum menyelesaikan rekomendasi BPK segera diselesaikan, karena sampai kapanpun rekomendasi BPK itu harus dan wajib diselesaikan.

"Terhadap rekomendasi dari BPK selama ini, Inspektorat sebagian sudah dilaporkan sebelum adanya covid-19 sudah mencapai 70 persen, dan 30 persen menjadi tugas dari pejabat inspektorat baru untuk melanjutkan," ujarnya.

Tugas lainnya adalah penataan ulang honorer di lingkup Pemkab Mimika. Karena ke depan setiap honorer harus memiliki SK kolektif, sehingga tidak ada lagi masing-masing punya kebijakan dalam menerbitkan SK.

Termasuk laporan hasil kekayaan pejabat negara (LHKPN), dan juga pengawasan dana untuk penanganan  covid di Kabupaten Mimika sendiri.

"Pada pendataan sebelumnya terhadap tenaga honorer, kami mencocokkan data OPD dan data pada badan keuangan. Karena kami berpedoman pada data yang dikeluarkan oleh badan keuangan. Ketika data badan keuangan dan data pada setiap OPD tidak cocok, maka menjadi pertanyaan, siapa yang bayar honorer tersebut. Selanjutnya kami akan sampaikan kepada Sekda yang akan diteruskan kepada Bupati selaku pimpinan untuk mengambil kebijakan seperti apa terhadap mereka yang tidak terdaftar di badan keuangan, " ungkapnya. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar