Allo Rafra Berbicara, Terkait Setelah 14 Hari Jabatan Plt Sekda Mimika dan Putusan PTUN Jayapura

Bagikan Bagikan

SAPA (TIMIKA) – Ada dua isu politik besar di Kabupaten Mimika yang saat ini cukup banyak dibicarakan di kalangan masyarakat, yakni terkait kejelasan kursi Sekda Mimika saat ini dan putusan PTUN Jayapura yang membatalkan keputusan Gubernur Papua tentang keanggotaan DPRD Mimika Periode 2019-2024. 

Mengenai kedua isu tersebut, Athanasius Allo Rafra,SH,M.Si menyampaikan pandangannya kepada Salam Papua melalui sambungan telepon, Senin (10/8/2020) kemarin. Berikut petikan wawancaranya.

Seperti pernyataan Bupati Mimika bahwa masa jabatan Plt Sekda Mimika adalah 14 hari, dan saat ini sudah melebihi batas waktu tersebut. Bagaimana pandangan Bapak?
Ya, setelah 14 hari dia (Plt Sekda Mimika, Nicholaas Kauhaty) tidak bisa menjabat lagi dan itu berarti saat ini kursi Sekda Mimika kosong.

Semua jabatan harus dilepas Nicholaas Kuahaty. Jika ada uang (kedinasan Kabupaten Mimika) yang dia pegang harus lepas, serahkan kembali dan harus dipertanggungjawabkan. 

Dalam hal ini, kembali saya tegaskan bahwa dia sesungguhnya tidak memiliki kewenangan sedikitpun di situ karena dia masih menjabat sebagai ASN aktif di Kabupaten Kaimana.

Menurut Bapak, bisakah Kabupaten Mimika mengeluarkan SK Plt Sekda kepada Nicholaas Kuahaty?
Jika belum ada surat pindah dari Provinsi Papua Barat, maka Kabupaten Mimika tidak boleh mengeluarkan SK untuk tugas dan jabatan apapun.

Untuk itu, bagian kepegawaian Kabupaten Mimika perlu menjelaskan SK seperti apa yang diberikan kepada Nicky saat menjabat sebagai Plt Sekda Mimika.

Mengenai Putusan PTUN Jayapura yang membatalkan SK Gubernur Papua tentang keanggotaan DPRD Mimika Periode 2019-2024, bagaimana pendapat Bapak?
Terkait putusan PTUN Jayapura tersebut, dilaksanakan atau tidak itu tergantung dari yang tergugat dalam hal ini adalah Gubernur Papua.

Apakah putusan PTUN itu membatalkan status keanggotaan DPRD saat ini?
Tidak, karena pengadilan tidak bisa membatalkan keanggotaan DPRD, tapi Gubernur yang bisa mencabut keputusannya terkait keanggotaan DPRD tersebut. Jika Gubernur tidak mencabut putusannya, berarti tetap berlaku.

Menurut Bapak, apa solusi yang bisa dilakukan terkait isu ini?
Mungkin bisa diselesaikan dengan cara musyawarah antara anggota DPRD periode sebelumnya selaku penggugat dengan Gubernur Papua selaku tergugat yang membahas perihal hak-hak mereka selama 1 tahun ketika diberhentikan secara prematur tersebut.

Dalam hal ini, pihak Pemkab Mimika yang membayarkan hak-hak mereka berdasarkan surat dari Gubernur Papua.

Namun jika seandainya, Gubernur Papua tidak melaksanakan putusan PTUN Jayapuran itu atau tidak membayar hak-hak mereka, maka mereka bisa mengambil langkah Perdata terhadap kerugian yang mereka alami selama 1 tahun jabatan. (Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar