Gawat! Wabup Rettob Mengaku Pembangunan di Mimika Berhenti Total Karena Plt Sekda

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) - Berdasarkan penyataan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE,MH bahwa masa tugas Nicholaas Kuahaty sebagai Plt Sekda Mimika hanya berlaku 14 hari sejak dilantik pada tanggal 23 Juli 2020 yang lalu, yang mana hingga saat ini, Selasa (11/8/2020), sudah masuk hari ke-14 berdasarkan hitungan hari efektif kerja dari Senin sampai Jumat. Kalau dihitung sesuai hari kalender berarti masa tugas Nicholaas Kuahaty sebagai Plt Sekda Mimika sudah berakhir sejak tanggal 5 Agustus yang lalu.

Saat ini tinggal menunggu keputusan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE,MH apakah Nicholaas Kuahaty akan ditetapkan sebagai Pejabat (Pj) Sekda Mimika atau pejabat definitif Sekda Mimika, atau Bupati akan membuat kebijakan sesuai aturan sebagai seorang negarawan yang sejati dengan melakukan kembali  proses seleksi lelang jabatan sekda Mimika secara terbuka sesuai ketetapan peraturan yang berlaku atau melanjutkan proses seleksi sekda yang sudah pernah dilakukan sehingga polemik Sekda Mimika bisa segera berakhir dan sistem pemerintahan kabupaten mimika bisa berjalan normal kembali? Mari menunggu langkah Bupati selanjutnya.

Namun dalam hal ini, apa saja hiruk pikuk yang terjadi selama Nicholaas Kuahaty menjabat sebagai Plt Sekda Mimika, yang note bene tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, dan seperti apa ke depannya? Berikut penjelasan Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob,S.Sos,MM kepada Salam Papua melalui sambungan telepon pada Selasa (11/8/2020).

Wabup Rettob menegaskan, sejak awal jabatan Plt Sekda Mimika yang dijabat oleh Nicholaas Kuahaty (sering dipanggil Nicky) bersifat ilegal maka semua urusan kepemerintahan dan pembangunan daerah Mimika di bawah kewenangan Sekda tidak dapat dilaksanakan. Andaikan terpaksa dilakukan, hal ini menimbulkan dampak hukum terhadap jalannya adminstrasi pemerintahan, kepegawaian, pembangunan dan keuangan daerah serta pelayanan masyarakat yang juga menjadi ilegal.

Wabup Rettob pun mempertanyakan, apakah kita semua termasuk Bupati, Wakil Bupati, semua pimpinan OPD, DPRD, dan seluruh masyarakat Kabupaten Mimika mengetahui dan memahami kondisi kevakuman tersebut atas dampak dari jabatan Plt Sekda Mimika oleh Nicholaas Kuahaty selama ini? Atau kita tahu tetapi tetap membiarkan saja kondisi ini dan membawa kabupaten Mimika melanggar hukum? Atau kita tahu tetapi bersikap masa bodoh karena merasa tidak bertanggung jawab terhadap kabupaten ini, yang penting kepentingan kita terpenuhi?

“Saya sudah bilang sebelumnya bahwa Plt Sekda ini ilegal sejak awal dan sudah dibatalkan oleh Gubernur Papua, jadi semua pengurusan dia (Nicky, red) sebagai Plt Sekda ataupun penjabat Sekda tidak bisa dilakukan. Hal itu sekaligus berdampak pada semua urusan pemerintahan Kabupaten Mimika di bawah kewenangan Plt Sekda Mimika pun menjadi stagnan (terhenti). Kita mengetahui atau tidak terkait hal ini? Sebagai Wakil Bupati, sesuai tugas yang tertuang dalam undang undang dan peraturan di mana harus memberikan masukan dan saran kepada Bupati, sudah saya sampaikan dan membuat kajian  kepada Bupati sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Wabup Rettob mengatakan, jika selama  Nicholaas Kuahaty menjabat sebagai Plt Sekda Mimika pernah menandatangani Surat Perintah Membayar atau membuat disposisi untuk mengeluarkan uang dari kas daerah Kabupaten Mimika baik dari APBD maupun dari sumber kas daerah lainnya, maka uang tersebut harus dikembalikan.

“Andaikan yang bersangkutan sempat mengeluarkan uang dari kas daerah Mimika, maka uang itu harus dikembalikan, karena berdampak hukum," katanya.

Dalam hal ini, ada hal-hal menyangkut pencairan anggaran dari kas daerah seperti honor pegawai di lingkungan sekretariat daerah termasuk biaya-biaya lain dan biaya perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, serta Sekda, tidak bisa tidak, harus ditandatangani oleh Sekda. Sehingga, dalam konteks jabatan Plt Sekda Mimika Nicholaas Kuahaty yang statusnya seperti ini , maka pencairan anggaran tersebut tidak dapat dilakukan.

“Khusus untuk menggaji pegawai-pegawai honor di lingkungan sekretariat daerah, termasuk biaya operasional serta biaya perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati, harus ditandatangani oleh Sekda. Dalam hal ini Plt Sekda Mimika yang saat ini menjabat tidak dapat melakukan hal itu, sehingga gaji-gaji para pegawai honor tersebut dan biaya-biaya lain termasuk biaya perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekda tidak bisa dibayarkan. Andaikan dipaksakan untuk tetap membayar maka akan menjadi temuan pelanggaran administrasi dan berdampak hukum,” ungkapnya.

Wabup Rettob menambahkan, jika kondisi ini  tetap dibiarkan jabatan Plt Sekda Mimika dipegang oleh Nicholaas Kuahaty yang masih tidak jelas status kepegawaiannya di mana status PNS-nya masih belum diselesaikan di Kabupaten Kaimana, atau Bupati Mimika belum mengusulkan pejabat  lain  di lingkungan Pemkab Mimika berdasarkan aturan yang berlaku untuk diangkat menjabat sebagai Sekda Mimika, maka salah satu dampak buruknya adalah perubahan anggaran APBD Mimika tidak dapat dilaksanakan.

Dari perencanaan dan sampai pada pengesahan perubahan anggaran daerah tersebut di DPRD Mimika tidak dapat dilakukan. Hal itu sekaligus berdampak pada terhentinya (stagnan) pembangunan daerah secara total di Kabupaten Mimika, baik dalam urusan pemerintahan maupun pembangunan di masyarakat Kabupaten Mimika tidak dapat dilaksanakan. Termasuk semua pembiayaan daerah terkait program-program kerja pembangunan daerah di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mimika pun tidak dapat dilaksanakan.

“Yang paling fatal tahun ini adalah terkait dengan perubahan anggaran yang saat ini sedang dalam proses, tidak dapat dilaksanakan jika Plt. Sekda masih dijabat oleh pak Nicky yang masih bersifat tidak jelas atau pun jika terjadi kekosongan kursi Sekda karena Bupati belum mengusulkan pejabatnya kepada Gubernur Papua, karena Sekda adalah ketua Tim anggaran eksekutif. Artinya perencanaan dan perubahan anggaran daerah harus dilakukan oleh Sekda. Ini artinya, pembangunan di Kabupaten Mimika menjadi terhenti sama sekali. Mungkin saja dapat dipaksakan tetapi akibatnya sangat fatal dan konsekuensinya hukum. Apakah kita tetap membiarkan kondisi ini? Mari kita berdoa dan menyerahkan ini kepada Tuhan, agar sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kepegawaian, keuangan, perencanaan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik, sesuai aturan dan dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas, aman, damai dan sejahtera," tutupnya. (Red)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Helo
    Kami adalah peniaga profesional, menjana pendapatan forex dan binari untuk pelabur setiap minggu, dengan senang hati akan memberitahu anda lebih banyak mengenai platform pelaburan kami di mana anda boleh melaburkan dana sebanyak $ 200 dan mula memperoleh $ 2000 setiap minggu, banyak orang telah mendapat manfaat daripada tawaran pelaburan ini sebelum ini dan semasa virus convid-19 ini, jika anda menghadapi masalah kewangan disebabkan oleh coronavirus ini dan anda memerlukan pertolongan untuk membayar bil, cukup pilih rancangan pelaburan yang sesuai untuk diri anda dan mula menjana keuntungan setiap minggu

    $ 500 untuk memperoleh $ 5,000 dalam 7 hari
    $ 1000 untuk memperoleh $ 10000 dalam 7 hari
    $ 5000 untuk memperoleh $ 50000 dalam 7 hari

    Untuk memulakan pelaburan anda sekarang hubungi Via whatsapp: (12166263236)
    e-mel: carlose78910@gmail.com

    BalasHapus