Pemprov Papua Harap Tersedia Anggaran Khusus Percepatan Pembangunan

Bagikan Bagikan

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musaad.(Foto-Antara)
SAPA (JAYAPURA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengharapkan Pemerintah Pusat menyediakan anggaran khusus untuk program-program percepatan pembangunan Bumi Cenderawasih.

 

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musaad kepada Antara di Jayapura, Selasa, mengatakan pasalnya, dalam setiap program percepatan pembangunan di Provinsi Papua  yang diterbitkan melalui Perpres dan Inpres dianggap belum efektif.

 

"Jadi banyak Perpres dan Inpres yang dibuat untuk percepatan pembangunan Papua tapi belum efektif karena misalnya dari Perpres 65 dan 66 yakni UP4B, ada kebijakannya, ada lembaganya namun anggarannya tidak jelas karena berada di kementerian dan lembaga sehingga kadang-kadang terjadi benturan," katanya.

 

Menurut Musaad, pasalnya, ketika hendak dieksekusi, biasanya dari kementerian dan lembaga tidak seperti yang dibayangkan anggaran bisa dikeluarkan untuk pengembangan Papua, jadi terdapat kesulitan administrasi.

 

"Kemudian pada Inpres Nomor 9 Tahun 2017 demikian juga, yakni ada kebijakannya, ada programnya, lalu lembaganya diturunkan dari UP4B, tidak hanya ada di Bappenas, namun masih permasalahannya yang sama yaitu mengenai anggaran yang tidak jelas karena sekali lagi dananya tergantung pada kementerian dan lembaga," ujarnya.

 

Dia menjelaskan Inpres tersebut dikeluarkan setelah kementerian dan lembaga merumuskan renstranta sehingga ketika mengusulkan program kegiatan, biasanya menurut kementerian dan lembaga belum tertuang dalam renstranya, di mana hal ini yang membuat kesulitan padahal renstra ini menjadi dasar untuk pelaksanaan kegiatan.

 

"Jadi jika bisa disampaikan, diharapkan tidak setengah-setengah dalam percepatan pembangunan Papua, bentuk lembaganya, buat programnya kemudian siapkan anggarannya atau dana khusus untuk pembangunan Bumi Cenderawasih sehingga jelas pertanggungjawabannya, didesain program kegiatan apa yang hendak dibuat, target-targetnya jelas dan siapkan anggarannya," katanya lagi.

 

Dia menambahkan ke depannya, diharapkan jika diterbitkan Inpres baru tidak terjadi tumpang tindih dan jangan sampai ada saling melempar tanggung jawab, pasalnya, ketika disampaikankan ke kementerian dan lembaga biasanya instansi tersebut akan mengelak bahwa belum menyiapkan dana untuk program kegiatan yang diusulkan.

 

"Ini kesulitannya jadi harus totalitas dalam kurun waktu beberapa tahun, target apa yang diinginkan dari program percepatan pembangunan Papua tersebut sehingga jelas pertanggungjawabannya dan bisa dimintai pertanggungjawaban,'ujar mantan Kepala Bappeda Papua itu. (Antara)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar