Salah Satu Kelompok Masyarakat Suku di Mimika Somasi Bupati Eltinus Omaleng

Bagikan Bagikan
Piet Rafra (Foto:SAPA/Acik)


SAPA (TIMIKA) – Merasa aspirasi dan tuntutan mereka dalam aksi demo yang disampaikan ke DPRD Mimika beberapa waktu lalu terkait pernyataan rasis yang diucapkan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, belum ada respon hingga saat ini, beberapa tokoh masyarakat suku dari suku Kei di Mimika bereaksi dengan mengeluarkan somasi kepada Bupati Mimika melalui tiga poin tuntutan.

Hal ini diungkapkan pada saat mereka mendatangi Salam Papua, Kamis (6/8/2020).

Poin pertama somasi itu adalah Bupati Omaleng secara pribadi harus meminta maaf kepada para tokoh masyarakat yang nantinya difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Timika. Jika permintaan maaf itu diwakili oleh kuasa hukum, berarti Bupati tidak menyadari bahwa apa yang telah diucapkannya adalah salah.

“Yang kita mohon itu adalah Bupati minta maaf. Dalam hal ini, kalau dia (Bupati Mimika, Red) mengaku salah, maka masalah selesai,” ungkap salah satu tokoh masyarakat suku Kei, Piet Rafra, kepada Salam Papua, Kamis (6/8/2020).

Menurut dia, jika somasi poin pertama itu tidak dilakukan, dirinya yang mengaku mewakili masyarakat Kei akan menempuh poin kedua yaitu melakukan demo besar-besaran dengan menutup beberapa ruas jalan guna meminta pertanggungjawaban langsung dari Pemkab dan DPRD, sehingga bisa menyikapi apa yang dituntut masyarakat Kei.

Tuntutan yang ketiga adalah akan menempuh jalur hukum dengan membuat laporan Polisi.

“Apakah Bupati lupa kalau ada juga sekian ribu orang Kei yang ikut mendukung dia sehingga bisa jadi Bupati? Saat pasangan Omtob mendaftar ke KPU juga diantar dengan adat suku Kei. Lalu kenapa nama suku Kei disebut bahkan mengancam akan mencopot puluhan pejabat dari suku Kei yang telah dilantik. Itu sangat rasis dan kami minta harus diklarifikasi,” katanya.

Sebelum tiga poin somasi itu disepakati, beberapa waktu lalu paguyuban Nusantara yang diikuti oleh masyarakat Kei dan beberapa perwakilan paguyuban Madura dan NTT pernah melakukan aksi demo dan menyampaikan aspirasi atau pernyataan sikap melalui Sekwan ke DPRD Mimika, akan tetapi hal itu belum mendapat respon hingga saat ini.

“Pernyataan Bupati itu sangat meremehkan suku Kei. Seharusnya Bupati bicara oknum, bukan suku,” katanya.

Tuntutan ini sebetulnya bukan hanya tuntutan dari suku Kei, tetapi juga hal itu dikeluhkan oleh masyarakat suku lain di Mimika lantaran Bupati Omaleng selalu bertindak diluar aturan-aturan yang berlaku. Padahal tata cara pemerintahan punya aturan, baik peraturan pemerintah maupun Undang-Undang.

“Sebetulnya kami tidak persoalkan terkait rolling pejabat, karena itu ranah pemerintah, tapi kenapa kemudian suku Kei disebut. Itulah yang kami minta klarifikasi dari Bupati,” tegasnya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar