Saleh Alhamid Tantang Kejari Mimika Seret Pejabat Pengguna Dana Covid-19 dari Hotel Mewah ke Hotel Prodeo

Bagikan Bagikan
Saleh Alhamid (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Mengetahui bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) sementara menyelidiki dugaan penyelewengan dana covid-19 untuk penyewaan sebuah hotel mewah sebagai sekretariat Tim Gugus Penanganan Covid-19 di Mimika, Anggota DPRD Mimika, Saleh Alhamid pun tantang Kejari agar bisa mengusut tuntas hingga menyeret para pejabat terkait dari hotel tersebut ke hotel “prodeo”.

“Saya apresiasi upaya Kejari yang saat ini mulai mengusut terkait anggaran covid itu. Tapi jangan kejaksaan hanya melempar bola liar dan ketika masyarakat menikmati, maka hal itupun hilang. Itu jangan sampai terjadi, karena ini  pelajaran yang baik terkait penggunaan anggaran negara yang berlebihan. Penyidikan untuk dana covid itu bukan hanya di Timika, tapi ada juga di beberapa daerah lainnya. Saya harap ada tersangka yang ditemukan atas penyidikan itu dan harus diproses hukum serta diseret dari hotel mewah itu ke hotel prodeo berukuran 2 X 2 meter persegi,” ungkap Saleh, Selasa (4/7/2020).

Saleh juga mengaku, banyak informasi yang beredar bahwa  ada beberapa pejabat Pemkab Mimika yang nginap di hotel dengan dana covid tersebut. Bahkan ada satu orang yang masih berstatus sebagai ASN di Kabupaten Kaimana ikut nginap di hotel tersebut.

Hal ini tentunya sesuatu yang sangat merugikan anggaran  negara yang dikelola Pemkab Mimika dan dibuat secara transparan di depan mata masyarakat, aparat hukum serta perlu diketahui oleh Kemendagri, Kemenpan termasuk KPK RI.

“Pakai hotel berbulan-bulan sebagai sekretariat itu suatu kegilaan yang luar biasa di Indonesia. Pejabat-pejabat yang nginap di kamar hotel itu tentunya menggunakan anggaran negara. Luar biasa sekali mereka,” ungkapnya.

Menurut dia, merupakan suatu kinerja yang luar biasa ketika Kejaksaan bisa menemukan oknum dan menaikan status tersangka atas penggunaan dana covid tersebut. Sebab, telah lama masyarakat mengetahui hal tersebut dan mengharapkan adanya tindakan tegas dari penegak hukum.

“Kejari harus dorong hal itu supaya menjadi pembelajaran dan para pengguna anggaran tahu bahwa ternyata mereka diawasi,” tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Presiden dan Kapolri telah menekan agar tidak main-main menggunakan anggaran covid-19 tersebut.

“Kejaksaan kita minta jangan main-main. Kalau sudah ada berita awal terkait penyelidikan, maka sudah pasti ada informasi pelanggaran di dalamnya,” katanya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar