Bupati Tidak Hadir, Sejumlah Anggota Dewan Walk Out dari Rapat Paripurna I DPRD Mimika

Bagikan Bagikan
Penyerahan materi LKPJ 2019 (Foto:SAPA/Acik)


SAPA (TIMIKA) – Lantaran tidak dihadiri Bupati dan Wakil Bupati, beberapa anggota Dewan memilih walk out dari ruang Rapat Paripurna I Masa Sidang III DPRD Mimika Tentang LKPJ dan Pembahasan Ranperda PP-APBD Mimika Tahun 2019.

Sebelum rapat paripurna dimulai, Ketua Fraksi Gerindra, Norman S Karupukaro mengatakan bahwa LKPJ belum pernah diplenokan bersama anggota DPRD. Paripurna LKPJ seharusnya dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati, karena yang dilaporkan terkait keberhasilan dan menyangkut kepercayaan masyarakat kepada Bupati dan Wakil Bupati. Selain alasan itu, materi yang disampaikan lembaga Eksekutif di Kabupaten Mimika ini sangat tebal dan membutuhkan waktu bagi dewan untuk membacanya.

Selanjutnya, banyak anggota DPRD yang baru dilantik dan perlu mendapatkan bimbingan teknis tentang LKPJ dan undang-undang yang mengaturnya serta berdasarkan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati maka pembahasan LKPJ ini harus diketahui oleh seluruh anggota dewan, karena APBD 2019 dibahas oleh seluruh anggota DPRD.

“Makanya kalau boleh kami usulkan supaya dipertimbangkan agar paripurna ini ditunda sampai dihadiri oleh Bupati dan Wabup. Berikut kami akan keluar dari ruangan ini karena tidak sesuai dengan yang kami sepakati. Ini juga belum diplenokan, jadi kalau dilaksanakan maka ilegal,” ungkap Norman dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD dan Forkopimda tersebut, Rabu (9/9/2020).

Suasana rapat paripurna I DPRD Mimika

Anggota dewan lainnya yang juga adalah Ketua Komisi C DPRD Mimika, Elminus B Mom mengingatkan agar pelaksanaan paripurna tersebut tidak harus dipaksakan karena tidak sesuai aturan dan mekanisme.

“Kita tidak boleh main-main dengan aturan dan mekanisme. Kita jangan paksakan agar tidak salah. Jangan main-main dan seharusnya kita taati aturannya. Kami dari Gerindra minta supaya paripurna ini ditunda,” kata Elminus.

Hal yang sama juga disampaikan Sekretariat Komisi C, Saleh Alhamid. Ia menuturkan bahwa paripurna merupakan sesuatu yang luar biasa sampurna dan sakral, sehingga harus memenuhi semua mekanismenya.

“Saya bicara sebagai anggota DPRD. Saya rasa paripurna ini tidak bisa dilanjutkan dan saya memilih untuk keluar. Mohon Ketua mempertimbangkan hal ini,” kata Saleh.

Namun di sisi lain, beberapa anggota dewan lainnya seperti Karel Gwijangge yang adalah Ketua Fraksi PDI-P, Daud Bunga dan Herman Gafur mengatakan hal berbeda, dimana usulan anggota dewan sangat baik akan tetapi pembukaan paripurna tetap harus dilaksanakan mengingat telah disepakati bersama Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.

Hal senada disampaikan Ketua DPRD Mimika, Robby Kamaniel Omaleng yang menjelaskan bahwa paripurna tetap harus dilaksanakan lantaran telah sesuai dengan apa yang dibahas oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.

Saat diwawancarai usai pembukaan paripurna, Robby mengatakan sikap dan putusan beberapa anggota Dewan merupakan dinamika biasa dalam berpendapat. Namun perlu juga untuk tetap pada jadwal yang ditetapkan Bamus, karena jadwal tersebut telah melalui mekanisme yang berlaku.

Tidak hadirnya Bupati dan Wabup juga tidak menjadi satu persoalan mengingat telah ada utusan yang mewakili yaitu Pj Sekda Mimika. Dalam hal ini Pj Sekda mendapat pelimpahan tugas dari Pimpinan daerah yaitu Bupati dan Wabupnya.

“Beda pendapat itu hal yang biasa. Kita tetap konsisten serta dilanjutkan dengan pembahasan dan besok akan tetap dilaksanakan paripurna,” ujarnya.

Pantauan Salam Papua, meski ada beberapa anggota dewan yang memilih walk out, rapat Paripurna tetap dilaksanakan dan materi LKPJ diserahkan oleh Pj. Sekda Pemkab Mimika, Jeni Ohestin Usmany kepada Ketua DPRD, Robby Kamaniel Omaleng disaksikan Waket I DPRD, Aleks Tsenawatme dan Waket II, Johanes Feliks Helyanan. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar