Di Tengah Gelombang Isu Keretakan Hubungan, Akankah Visi-Misi Bupati dan Wabup Mimika Tercapai?

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) – Satu tahun berlalu, Bupati Eltinus Omaleng,SE,MH dan Wakil Bupati Johannes Rettob,S.Sos,MM, atau dikenal sebagai pasangan Omtob, telah memimpin Kabupaten Mimika. Sudah sejauhmana kah capaian Visi-Misinya di tengah gelombang isu yang beredar di masyarakat Mimika terkait keretakan hubungan pasangan pemimpin daerah ini?

Berikut kutipan wawancara eksklusif Salam Papua dengan Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob,S.Sos,MM pada Minggu malam (13/9/2020).

Dalam 1 tahun masa pemerintahan di Kabupaten Mimika, sampai sejauhmana capaian Visi-Misi Omtob?
Dalam 1 tahun pertama ini, kita masih menjalankan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) periode sebelumnya. Karena memang Visi-Misi Omtob tidak jauh berbeda dengan Visi-Misi Bupati-Wabup periode sebelumnya, hanya ditambahkan kata “cerdas”, yang mana secara lengkap Visi-Misi Omtob adalah “Mewujudkan Mimika Cerdas, Aman, Damai, dan Sejahtera”.

Khusus untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2020 sebagai realisasi Visi-Misi Omtob, pengesahannya sempat tertunda karena pandemi covid-19, yang seharusnya sudah disahkan 6 bulan sejak kami dilantik, namun akhirnya disahkan dalam rapat Paripurna DPRD Mimika bulan Juli 2020.

Perlu diakui hingga saat ini, program-program kerja yang dicanangkan sebagai perwujudan dari Visi-Misi Omtob belum tercapai.

Menurut Bapak, apa faktor kunci dalam mewujudkan Visi-Misi Omtob sebagai Visi-Misi Kabupaten Mimika ini, khususnya untuk sekitar 4 tahun ke depan?
Kuncinya terletak pada kepemimpinan dan partisipasi masyarakat.

Pemimpin harus membangun fondasi demokrasi yang substantif, ekonomi yang kuat dan mandiri yang tidak sekedar berorientasi pada pertumbuhan, tetapi lebih mengutamakan keadilan dan pemerataan, agar pertumbuhan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Pemimpin ke depan juga dituntut dapat menegakkan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi, serta menciptakan dukungan sistem sosial kemasyarakatan berupa keharmonisan, toleransi dan ketertiban sosial secara demokratis.

Pemimpin, baik Kepala Daerah, Kepala-Kepala OPD, Kepala Distrik, Lurah, Kepala Kampung, TNI, POLRI, Pimpinan Perguruan Tinggi, Kepala Sekolah dan lain-lain adalah kunci penentu, karena kepemimpinan yang akan menentukan arah kebijakan dan pembangunan Kabupaten Mimika ini khususnya.

Pemimpin harus bersih dan berintegritas, bebas dari beban masa lalu, tidak pernah terkait kasus korupsi, serta konsisten antara ucapan dan tindakan. Pemimpin harus aspiratif, yang memahami, membela, dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok maupun kedaerahan. Pemimpin harus mampu menyelesaikan masalah dan bukan yang justru menimbulkan permasalahan apalagi jadi sumber masalah. Pemimpin juga harus kompeten, dinamis, inovatif, kreatif, mengerti manajemen pemerintahan, memahami semua potensi dan kekuatan bangsa serta mampu mengelolanya bagi tercapainya cita-cita masyarakat cerdas, aman, damai dan sejahtera.

Di samping itu, peran serta masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dengan menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingan baik perorangan, kelompok masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan.
Pemerintah harus siap menerima saran, pendapat bahkan kritik yg konstruktif demi pembangunan daerah dan masyarakat.

Apakah benar isu yang beredar di masyarakat bahwa hubungan Bupati Omaleng dan Wakil Bupati (Wabup) Rettob sedang retak atau tidak harmonis saat ini?
Untuk saya sendiri tidak ada apa-apa, dan saya tahu betul beliau (Bupati Omaleng) juga seperti apa. Namun saya tahu bahwa ada orang-orang yg terus berusaha mengacaukan hubungan kerjasama dan menciptakan ketidakharmonisan. Jadi kalau masyarakat mendengar atau melihat bahwa hubungan kami retak dan tidak harmonis, mungkin saja benar karena terus dipengaruhi oleh orang yang tidak bertanggung jawab serta ingin menghancurkan jalannya pemerintahan dan masyarakat kabupaten ini hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok, untuk meraih jabatan, harta dan isu politik.

Jika memang benar pandangan masyarakat bahwa hubungan Bupati dan Wabup sedang tidak harmonis, apakah Visi-Misi dan termasuk berbagai rencana program kerja Pemkab akan tercapai?
Jika memang seperti itu, pastinya tidak akan tercapai.

Dan jika kondisi hubungan Bupati dan Wabup masih tetap tidak harmonis, apakah itu berarti Visi-Misi Omtob tidak akan pernah tercapai hingga kepemimpinan Omtob di Pemkab Mimika ini berakhir?
Bisa jadi, atau mungkin saja tidak akan tercapai secara maksimal. Sekali lagi saya tegaskan bahwa dari pihak saya pribadi merasa baik-baik saja dengan pak Bupati. Saya ingin Visi-Misi kita (Omtob) tercapai dimana harus dilakukan secara konsisten. Jadi semua itu bergantung pada pak Bupati, karena sesuai Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pada pasal 66 ayat 1, bahwa saya selaku Wakil Bupati bertugas membantu Bupati.

Secara khusus untuk saat ini, belum tercapai reformasi birokrasi di Pemkab Mimika. Dan itu tidak akan pernah tercapai jika pemimpinnya bermasalah.

Pasal 66 ayat 3 dalam UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan Wakil Bupati bertanggungjawab kepada Bupati ternyata “dihapus” dalam UU nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan pada pasal 4 dalam UU perubahan ini dinyatakan Wakil Bupati Wajib melaksanakan tugas bersama Bupati hingga akhir masa jabatan. Apa tanggapan Bapak dalam kondisi saat ini?
Kembali lagi saya katakan, itu semua kembali kepada pak Bupati. Beliau perlu kembali untuk berkomitmen dalam mewujudkan Visi-Misi Omtob yang sudah dicanangkan tanpa mendengar orang yang tidak bertanggung jawab. Saat ini saya tetap melaksanakan tugas-tugas sebagai Wakil Bupati dalam mengkoordinir dan mengawasi berbagai kegiatan seperti yang diamanatkan undang-undang demi kesejahteraan masyarakat, seperti halnya mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, kelurahan, dan/atau Desa.

Bagaimana pendapat Bapak terkait kinerja Pj Sekda Mimika Jeni O. Usmany?
Tugas Pj Sekda adalah melaksanakan tugas-tugas Sekda, karena Pj Sekda memiliki kewenangan yang sama dengan Sekda Definitif, termasuk hak-haknya.

Selain itu, Pj Sekda Mimika saat ini juga harus menyiapkan panitia seleksi (Pansel) Sekda Definitif, dan segera melakukan seleksi, karena dalam aturannya setelah 5 hari ditetapkan sebagai Pj Sekda sudah harus disiapkan Pansel. Itu wajib hukumnya.

Ini sudah satu bulan lebih belum ada Pansel. Memang saat ini kita sedang direpotkan dengan pembahasan perubahan, pembahasan anggaran untuk tahun 2021 mendatang, dan di situ Pj Sekda juga bertindak sebagai ketua tim anggaran, namun tugas untuk seleksi Sekda Definitif juga tidak kalah penting dan jangan diabaikan. Harus dilakukan secara paralel.

Dalam hal ini, seleksi Sekda Definitif ini bukan kita yang akan melaksanakan, kita tinggal menyerahkan kepada Provinsi, dan Provinsi membuat Pansel, dan SK diberikan kepada Bupati untuk kemudian disiapkan oleh BKD Mimika.

Sudah hampir 3 tahun, Kabupaten Mimika tidak ada Sekda Definitif, dan ketika Pj Sekda menjabat melebihi 6 bulan, maka SK Penjabat Sekda harus dikeluarkan oleh Gubernur bukan lagi oleh Bupati. Ini tidak boleh terus-terus dibiarkan, Kabupaten Mimika harus segera ada Sekda Definitif. Ini juga merupakan kelengahan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam melihat hal ini secara baik. (Red/Jefri)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar