Otsus Jilid II Tidak Berguna Jika Tidak Dirasakan Langsung Oleh Masyarakat Papua

Bagikan Bagikan
Aleks Tsenawatme [kiri] dan Samuel Bonai [kanan] (Foto:SAPA/Acik)


SAPA (TIMIKA) – Wakil Ketua I DPRD Mimika, Aleks Tsenawatme menilai bahwa Otsus jilid II tidak berguna jika tidak diberikan langsung kepada masyarakat Papua.

Dia mengusulkan jika dana Otsus terus berlanjut maka harus langsung ke rekening setiap masyarakat tanpa harus dikelola oleh pemerintah melalui Dinas-Dinas tertentu. Sebab, jika Otsus jilid II melalui birokrasi pemerintahan maka akan tetap sama dengan sebelumnya yang tidak sesuai sasarannya.

“Jujur saja kita juga selama ini tidak melihat adanya masyarakat yang merasakan Otsus itu. Malahan hanya digunakan untuk kepentingan sekelompok,” ungkap Aleks, Rabu (23/9/2020).

Sebelum penyaluran dana otsus, menurut dia, seharusnya pemerintah pusat mendengar langsung pengakuan dari masyarakat Papua guna mengetahui apakah selama ini Otsus tersebut berjalan baik dan menyentuh masyarakat atau tidak.

"Harus diklarifikasi langsung ke masyarakat. Sekarang beberapa Kabupaten di Papua menolak hadirnya Otsus jilid II dengan alasan bahwa sama sekali tidak menyentuh masyarakat," ujarnya.

Otsus itu ada, melalui perjuangan dan sejarahnya. Namun, saat ini merasa kecewa lantaran realisasinya tidak sampai ke masyarakat.

Menurut dia, meskipun birokrasi pengelola dana Otsus beralasan telah memanfaatkannya melalui adanya pembangunan infrastruktur, akan tetapi hal itu dikendalikan oleh orang-orang tertentu. Hal ini terbukti dengan tidak dilibatkannya pengusaha-pengusaha Papua dalam mengelolanya, padahal dalam aturannya ada kekhususan bagi pengusaha OAP.

"Itulah yang membuat masyarakat kecewa dan menolak Otsus ada di Papua. Adapun sebagian masyarakat yang setuju, tapi dengan catatan harus disalurkan langsung ke masyarakat tanpa melalui pemerintah Provinsi ataupun Daerah," tuturnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh politisi asli Papua yaitu Samuel Bonai. Menurut Samuel, pemerintah pusat harus mengkaji, apa alasan seluruh masyarakat menolak adanya Otsus jilid II.

Otsus bermula adanya tuntutan agar Papua Merdeka yang mana saat itu di masa Yap Salossa yang  menjadi Gubernur Papua dan Bj. Habibie menjadi Presiden RI.

Atas tuntutan kemerdekaan itu, selanjutnya Papua menjadi daerah Otsus selama 20 tahun. Namun selama Otsus berjalan di Papua, masyarakat asli tidak melihat dan merasakannya, sehingga masyarakat pun kebingungan dana Otsus yang mana terwujud dalam fisik dan pengembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan yang lainnya.

Masyarakat tidak tahu lantaran dana Otsus itu dikelola oleh instansi pemerintahan. Mungkin saja secara administrasi pemerintah pusat bisa melihat bahwa Otsus di Papua telah berhasil, akan tetapi realita di lapangan kosong.

"Pemerintah harus tahu apa alasan masyarakat Papua menolak Otsus Jilid II. Otsus itu tidak terealisasi di Papua, baik ekonomi, infrastruktur, kesehatan dan yang lainnya. Makanya masyarakat bingung dan menolak Otsus jilid II," kata Samuel.

Iapun berpendapat agar masyarakat tidak kebingungan dan benar-benar merasakannya maka dana Otsus itu tidak perlu digabung dengan dana-dana lainnya seperti APBD dan sebagainya.

Otsus itu harus dipisahkan dan jika perlu harus dibangun satu lembaga sendiri yang khusus mengelola dana Otsus, sehingga masyarakat mengetahui besaran Otsus dan merasakan manfaatnya.

"Contohnya saat ini masyarakat tahu mana pembangunan yang dibangun PTFI, YPMAK dan Pemkab, karena masing-masing ada lembaganya," tuturnya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar