Pertama Kali Terjadi di Papua, Kejari Mimika Beri Restorative Justice Kepada Satu Tahanan

Bagikan Bagikan
Kejari Mimika saat memberikan RJ kepada Mus Mulyadi (Foto:Istimewa)


SAPA (TIMIKA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika beri Restorasi Justice (RJ) dan ini merupakan kebijakan pertama di Papua.

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah sebuah pendekatan yang ingin mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum.

RJ tersebut diberikan kepada tahanan bernama Mus Mulyadi. Dimana dirinya dinyatakan bebas karena mendapatkan Restorative Justice (RJ) dari Kejari Mimika, pada Selasa kemarin (29/9/2020).

Kepala Kejaksaan Negeri Mimika M. Ridhosan mengatakan, RJ tersebut merupakan penghentian penuntutan sebelum disidangkan.

“Sekarang sudah dapat penghentian penuntutan sehingga bebas. Karenanya, saya minta untuk tidak mengulang tindak pidana yang sama. Kalau melakukan, pasti masuk penjara. Oleh karena itu, emosinya ditahan,” kata M Ridhosan, Rabu (30/9/2020).

Ridhosan mengaku, Retorative Justice yang dilakukan oleh Kejari Mimika ini merupakan yang pertama terjadi di Papua.

“Restorative Justice ini baru pertama kali di Papua, khususnya di Mimika,” ujarnya.

Kepala seksi barang bukti yang juga Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Mimika, Arthur Fritz Gerald mengatakan, pelaksanaan Restorative Justice ini berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Dijelaskan untuk mendapatkan Restorasi Justice atau keadilan restoratif, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni sanksi tindak pidana dibawah lima tahun, tersangka belum pernah melakukan tindak pidana atau baru pertama kali, dan antara pelaku dengan tersangka sudah ada perdamaian.

"Apabila syarat ini sudah dipenuhi, maka JPU melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri, dalam hal ini Kajari Mimika. Selanjutnya, Kajari Mimika menindaklanjuti dengan mengirimkan surat permohonan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di tingkat Provinsi," jelasnya.

Kemudian, apabila surat permohonannya dikabulkan atau disetujui terkait penghentian penuntutan tersebut, maka dari Kepala Kejari Mimika mengirimkan surat penghentian penuntutan ke JPU.

"Sebenarnya Kajari Mimika mengajukan surat permohonan ke Kajati Papua ada dua kasus. Namun yang disetujui adalah satu kasus, yakni dengan tersangka Mus Mulyadi," ujarnya.

Dijelaskan, Mus Mulyadi memiliki ancaman hukuman di bawah lima tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan sudah ada perdamaian antara tersangka dan korban.

“Satu kasus yang tidak disetujui, kemungkinan ada pertimbangan tersendiri dari Kejati Papua,” katanya.

Karena Mus Mulyadi mendapatkan Restorative Justice, maka JPU tidak melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Timika. Oleh itu, Kejaksaan mengeluarkan surat penetapan penghentian penuntutan.

Untuk diketahui, Mus Mulyadi ditahan oleh kepolisian karena tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada 3 Mei 2020 lalu, sekitar pukul 11.30 WIT di daerah Nawaripi, Mimika, Papua.

Dimana, pada saat kejadian Mus Mulyadi melakukan pemukulan terhadap Alexander Simba (korban) sebanyak satu kali ke arah kepala korban dengan menggunakan kursi plastik. (Kristin)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar