Retribusi Parkir Pasar Sentral Mulai Berlaku, Mama-Mama Sempat Ribut Karena Salah Paham

Bagikan Bagikan
Hari pertama penerapan penarikan retribusi parkir bagi pengunjung pasar sentral (Foto:SAPA/Acik)


SAPA (TIMIKA) – Berdasarkan Perda nomor 25 tahun 2010 tentang retribusi tempat khusus parkir, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mimika mulai menarik retribusi bagi seluruh kendaraan yang mengunjungi Pasar Sentral.

Pengendara roda dua dikenakan retribusi Rp 1000, kendaraan roda empat Rp 2000 dan kendaraan di atas roda empat dikenakan retribusi Rp 3000.


Hari pertama penerapan penarikan retribusi ini sempat diwarnai aksi protes beberapa mama pedagang pasar sentral lantaran salah paham. Namun atas penjelasan Kepala Disperindag bersama jajarannya, aksi protes pun dapat diredam.

“Ini hari pertama kami mulai tarik retribusi. Jadi Mama-Mama jangan salah paham, kami tidak palang jalan atau akses ke pasar sentral, tapi ini hanya persoalan retribusi parkir saja. Ini berdasarkan Perda dan bukan aturan yang dibuat-buat dan justru ini sangat membantu Mama-Mama semua,” ungkap Kadisperindag, Michael R. Gomar di pasar sentral, Selasa (1/9/2020).

Pada pembukaan penerapan penarikan retribusi, Michael mengatakan bahwa penarikan retribusi di pasar sentral ada tiga titik yaitu di Pos Security, pintu masuk dan keluar lapak mama-mama serta di pintu keluar UPTD pasar tepatnya di terminal Dishub. Penarikan retribusi untuk sementara dilakukan secara manual dan jumlah karcis yang diberikan harus sesuai dengan jumlah retribusi yang diterima.

"Semua pegawai yang bertugas akan ada di titik-titik itu. Kita sebetulnya masih kekurangan pos, tapi nanti kita akan siapkan tenda atau posko sementara supaya bisa ditempati para petugas untuk memberi karcis dan pembayaran retribusinya. Tarifnya sudah jelas untuk kendaraan roda dua Rp 1000, roda empat Rp 2000 dan lebih dari roda empat itu Rp 3000," katanya.

Petugas dari Disperindag dan UPTD pasar sentral telah siap agar nantinya bekerja sama dengan juru parkir yang disiapkan Bapenda. Setiap petugas akan dirolling sambil menunggu penambahan juri tagih.

Penagihan dan mengatur parkiran harus dilakukan dengan tegas  mengingat secara pasti banyak masyarakat yang melawan dan tidak mengikuti aturan yang ada. Selain itu agar parkiran bisa rapi dan jangan sampai tempat parkir kendaraan roda dua diparkir oleh kendaraan roda empat.

"Security akan dibagi ke masing-masing pos untuk membantu juru tagih," jelasnya.

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa mengatakan bahwa retribusi parkir ada tiga yaitu retribusi tempat khusus parkir, retribusi perlangganan yang khusus diterapkan di Samsat serta retribusi pajak parkir yang biasanya diterapkan di Diana Shopping Center, Gelael dan beberapa pusat perbelanjaan lainnya.

"Jadi kita patut apresiasi. Retribusi parkir ini baru pertama kita laksanakan. Nantinya juga diterapkan di Bandara Baru  dan di RSUD, tapi itu semua sementara ini masih dalam tahap penataan dan kita semua akan tetap bersinergi," kata Dwi.

Untuk sementara, tukang ojek yang sifatnya hanya mengantar penumpang tidak akan dikenai biaya, tapi ke depannya akan dibahas kembali.

Retribusi ini akan distor ke kas Daerah dan menjadi tanggungjawab Bapenda serta Disperindag sendiri melalui SK. Sebab, semua penarikan retribusi dan pajak tetap memiliki penetapannya.

“Penarikan retribusi saat ini masih diterapkan secara manual yaitu menggunakan karcis, tetapi ke depannya secara pelan-pelan akan menggunakan teknologi IT. Kita juga akan tetap sosialisasikan kepada masyarakat terkait retribusi ini agar masyarakat paham," jelasnya.

Selanjutnya, mewakili Bupati Mimika, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemkab Mimika, Ir. Syahrial mengatakan penerapan penarikan retribusi ini merupakan suatu langkah yang luar biasa dan sangat penting sebagai upaya Pemkab Mimika mengoptimalkan retribusi parkir dari berbagai objek yang ada.

Dijelaskan, Mimika semakin berkembang dengan masuknya investor dan investasi juga semakin besar, sehingga diharapkan OPD lainnya bisa mengoptimalkan penggalian pemasukannya.

"Mudah-mudahan bisa diterapkan juga di objek vital lainnya, karena ini untuk mendukung pembangunan. Ini sebagai awal yang baik dan diharapkan bisa diikuti oleh OPD lainnya yang mempunyai objek pajak dan retribusinya," katanya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar