Surat Edaran Pokja Terkait Pencegahan Covid-19 di Mimika Tidak Sah dan Belum Dapat Direalisasi

Bagikan Bagikan
Wabup Mimika, Johannes Rettob,S.Sos,MM (Foto:SAPA/Jefri)


SAPA (TIMIKA) – Surat Edaran kelompok kerja (Pokja) Kabupaten Mimika nomor 443.2.5/4892 tentang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Kabupaten Mimika yang beredar di masyarakat dinyatakan tidak sah dan belum dapat direalisasikan, karena hal tersebut belum didasari oleh instruksi Bupati Mimika dalam bentuk Surat Edaran Bupati.

Sesuai pernyataan Penjabat Sekretaris Daerah bahwa Mimika, Jeni Usmany beberapa waktu lalu di mana Mimika kembali menerapkan PSDD, dan kini telah beredar juga surat edaran (SE) kelompok kerja (Pokja) Kabupaten Mimika nomor 443.2.5/4892, tentang pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Kabupaten Mimika, dengan sejumlah poin dalam bentuk larangan  dan pembatasan aktivitas masyarakat.

Menanggapi hal tersebut Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob,S.Sos,MM meminta maaf kepada seluruh masyarakat Mimika terkait SE yang beredar tersebut.

Dalam jumpa persnya, Wakil Bupati Mimika menyampaikan bahwa SE Pokja tersebut belum memiliki payung hukum yang jelas, sehingga tidak sah dan belum dapat direalisasikan. Menurut dia, seharusnya surat yang beredar itu masih menjadi konsumsi internal, yang awalnya berupa draft untuk kemudian dibahas bersama  Forkopimda, dan selanjutnya akan dituangkan dalam instruksi Bupati.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, Saya Wakil Bupati Mimika meminta maaf kepada masyarakat Mimika dengan ketidaknyamanan ini, dengan surat yang beredar dan pernyataan yang tidak sesuai kesepakatan, membuat masyarakat bertanya-tanya. Dari isi suratnya itu baik, karena bagaimanapun kita harus menyelamatkan masyarakat Mimika, namun itu masih sebagai bahan evaluasi internal, belum menjadi satu keputusan. Untuk mengambil keputusan ini harus sesuai kesepakatan bersama, dan sebaiknya kita lakukan secara bertahap. Walaupun sekarang kasus (covid-19, Red) kita meningkat, namun ada strategi untuk menurunkan itu yakni dengan melakukan dengan benar dan tepat, sehingga semua sistem yang ada dapat bekerja,” ungkap Wabup John, Selasa malam (22/9/2020).

Ia menjelaskan, tugas Pokja hanya melakukan petunjuk teknis (Juknis) pengawasan bersama TNI-Polri dan Dispol-PP, dan hasilnya akan disampaikan kepada kepala Daerah, bukan mengeluarkan SE.

Satu poin‘ kegiatan yang melibatkan banyak orang di ruang publik ditiadakan untuk sementara waktu, seperti pernikahan, kegiatan olahraga, pertemuan-pertemuan dan lain- lain, menurut Wabup John, ini perlu dipertimbangkan karena saat ini Pemkab Mimika sendiri masih punya banyak agenda yang harus dilakukan, dan juga  ada pertemuan penting yang bersifat segera.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Pokja Kabupaten Mimika yang ditanda-tangani oleh Wakil Ketua Pokja membuat masyarakat Mimika bertanya dan bingung, kata John, ini terkesan Pemkab Mimika tidak konsisten dalam mengambil langkah.

Ketika Pemkab Mimika kembali menerapkan PSDD, tentunya ekonomi akan kembali mangkrak. PSDD tidak akan menjamin, melainkan pengawasan terhadap masyarakat untuk betul-betul mematuhi protokol kesehatan, dan ini menjadi tugas bersama. Kesehatan yang baik akan mendorong ekonomi yang baik, sehingga pemerintah harus bijak dalam mengambil keputusan, dan keputusan itu harus berpihak kepada masyarakat.

Sesuai instruksi Presiden, dalam menyikapi  masalah covid setiap daerah wajib membuat regulasi baik itu berupa peraturan daerah (Perda) ataupun Peraturan Bupati (Perbup) yang akan menjadi payung hukum terkait sanksi pelanggaran covid, dan itu merupakan tugas Pokja untuk membuat Juknis, yang kemudian akan dituangkan di dalam Perbup ataupun Perda, tapi saat ini Mimika belum memiliki regulasi yang jelas untuk pelanggar.

“Kita di Mimika sendiri sebenarnya sudah memiliki peraturan Bupati Mimika nomor 20 tahun 2020 terkait dengan pelanggaran, hanya saja peraturan itu tidak disosialisasikan kepada masyarakat. Yang lebih parah lagi aturan tersebut terkait sanksi kepada pelanggaran covid, dan di dalam isi peraturan tersebut tidak jelas sanksi apa dan pelanggaran seperti apa, dan ini akan direvisi kembali,” ujarnya.  (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar