Tahun 2021, 100 Guru PNS di Mimika Terancam Pensiun Dini Karena Tidak Bergelar S1

Bagikan Bagikan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Jeni O. Usmany (Foto:SAPA/Kristin)


SAPA (TIMIKA) - Kurang lebih 100 guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Mimika pada 2021 mendatang terancam pensiun dini. Hal ini dikarenakan guru-guru tersebut tidak memiliki Ijazah Starata 1 (S1) dengan gelar S.Pd.

"Itu adalah kebijakan dari pusat, nanti pusat yang pensiunkan bukan kami. Kami sudah memberikan imbauan sejak lama karena aturan itu sudah ada sejak lama sehingga kami harus lanjutkan sekolah dan harus biaya sendiri," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Jeni O. Usmany, Kamis (10/9/2020).

Dikatakan sejauh ini, memang sudah banyak guru-guru PNS yang telah menyelesaikan S1 dengan biaya sendiri.

"Sudah sosialisasi. Kan kami sudah kerjasama dengan Uncen tapi mereka minta dibiayai. Kan Pemda ada batasan. Kalau guru yang sudah kerja ada insentifnya setiap bulan juga dibiayai, gimana dong kalau semua minta biaya pemerintah," ujarnya.

Jeni menyadari bahwa dalam tugas dan tanggung jawab menegakan aturan, kadang menghadapi situasi yang dilematis.

"Tapi apa yang mau diikuti aturan atau kebiasaan? Untuk menjadi pimpinan itu sangat sulit sekali karena kebijakan tidak bisa diterima. Tapi kalau itu aturan maka harus dilakukan," ungkapnya.

Ia mengatakan undang-undang guru dan dosen sudah jelas bahwa guru yang profesional harus punya ijazah  S1. Dan guru di Mimika pun sudah mengetahui aturan tersebut karena sudah disosialisasikan sejak lama.

"Harusnya tahun 2016 sudah tidak boleh mengajar. Makanya guru yang bukan S1, yang belum sertifikasi itu, dia sudah tidak boleh dapat dana tambahan penghasilan dari pemerintah pusat," katanya.

Ia menambahkan, semua manusia harus belajar untuk jangan menyalahkan orang lain dan harus bisa bersyukur.

"Memang kita dulu sekolah S1 dibiayai oleh orang tua. Guru-guru ini Puji Tuhan mereka setelah tamat SPG langsung kerja jadi PNS. Harusnya kita ini bersyukur bisa menjadi PNS, dan aturan ini kan untuk memenuhi syarat pemerintah saja," tutupnya. (Kristin)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar