Tajuk: Di Mimika, Menggapai Gelar Itu Hak, Mencari Kampus Legal Itu Wajib!

Bagikan Bagikan

ISU tentang guru PNS wajib memiliki kualifikasi akademik minimal Strata 1 (S1) kembali mencuat ke publik Mimika. Bahkan sungguh mengejutkan bagi para guru di Kabupaten Mimika, khususnya bagi yang belum bergelar minimal S1 Pendidikan (S.Pd), ketika membaca berita seperti yang dipublikasikan Salam Papua tanggal 10 September 2020 yang lalu, di mana Kadis Pendidikan Kabupaten Mimika, Jeni O. Usmany mengatakan bahwa tahun 2021 nanti sekitar 100 guru PNS akan mengalami pensiun dini dikarenakan belum bergelar S1.

Ungkapan Jeni Usmany tersebut memang berdasar karena sesuai Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 menyebutkan "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional". Kemudian pada pasal 9 lebih spesifik lagi dinyatakan, "Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D4).

Pada UU tersebut bahkan dijelaskan bahwa seluruh guru se-Indonesia diberi waktu 10 tahun sejak UU itu disahkan, untuk memperoleh kualifikasi akademik minimal S1. Itu berarti batas waktunya sampai tahun 2015, guru harus sudah menyandang gelar S1.

Itu berarti juga, khusus di Kabupaten Mimika, guru-guru telah mendapat kompromi kelebihan waktu selama 5 tahun hingga saat ini.

Menggapai Gelar itu Hak…

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Dalam konteks ini, setiap warga di Kabupaten Mimika, memiliki hak yang tidak bisa ditentang dan dihadang dalam menempuh pendidikan, salah satunya adalah Pendidikan Tinggi, sehingga menggapai gelar dan sesuai bidang kompetensinya.

Suatu kebijakan dan langkah yang patut diapresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pendidikan ketika memotivasi para PNSnya, salah satunya para guru PNSnya, untuk meningkatkan kualifikasi akademik (memperoleh gelar) dan kompetensinya.

Namun, mencari kampus atau Program Studi legal itu wajib…

Upaya menggapai gelar tapi tidak melalui proses pendidikan yang sehat dan sesuai aturan yang berlaku adalah tindakan yang konyol.

Apalagi jika sebagai pendidik (guru dan dosen) yang selalu hidup dan menghidupi kedisiplinan serta kejujuran di dunia pendidikan, ternyata memperoleh gelar dari proses pendidikan yang tidak jujur karena tidak sesuai standar pendidikan (yakni hanya melalui proses pendidikan instan) dan ditempuh melalui suatu Program Studi (Prodi) yang tidak berlandaskan pada perundang-undangan yang berlaku alias ilegal. Itu adalah tindakan yang sungguh memalukan. Semoga hal ini tidak dialami oleh PNS dan khususnya guru PNS di Kabupaten Mimika. Semoga!

Untuk lamanya masa studi khususnya program Diploma 4, Sarjana (S1), dan Sarjana Terapan berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) pasal 17 ayat 1d adalah 4 sampai 7 tahun. Sedangkan untuk program Magister (S2) berdasarkan Permendikbud tersebut pada pasal 17 ayat 1f adalah 2 sampai 4 tahun. Artinya, dalam menggapai gelar S1 atau S2, yang lamanya masa studi kurang dari ketetapan peraturan tersebut, dapat dipastikan itu adalah ilegal.

Di samping itu, pelaksanaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) termasuk di luar daerah Kampus Utama berada, berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 pasal 32 ayat 2a menyatakan Perguruan Tinggi yang membuka PSDKU tersebut harus telah menyelenggarakan Prodi yang sama di Kampus Utama dengan peringkat terakreditasi Unggul (dulu disebut terakreditasi “A”). Pada pasal 33 ayat 1 menyatakan izin pembukaan PSDKU tersebut ditetapkan oleh Menteri.

Dengan kata lain, pembukaan Program Studi (Prodi) di luar daerah kampus utama sebuah Perguruan Tinggi harus didasarkan pada izin Menteri (bukan SK Rektor/Ketua) dan Prodi yang dibuka di luar kampus utama tersebut harus juga merupakan Prodi yang telah ada di kampus utama dengan syarat terakreditasi Unggul (dulunya disebut terakreditasi “A”). Artinya, Prodi yang dibuka di luar daerah kampus utama yang tidak sesuai ketentuan di atas adalah Prodi ilegal.

Ternyata, tidak ada yang namanya perizinan pembukaan Prodi di luar daerah kampus utama karena atas dasar kerja sama dengan Pemerintah Daerah, atau tidak ada pula pelaksanaan Prodi yang dimaksud atas dasar izin Kepala Daerah atau Kepala Dinas setempat. Bahkan berdasarkan Permendikbud Nomor 7 tahun 2020 pasal 38 menyatakan, pembukaan Prodi baru oleh Perguruan Tinggi yang memiliki akreditasi Baik Sekali dan Unggul melalui kerja sama, tidak berlaku untuk Prodi bidang kesehatan dan kependidikan.

Bagi Pemerintah Daerah, termasuk Dinas Pendidikan, dan Komisi C DPRD Kabupaten Mimika, perlu menjalankan fungsi kontrolnya dalam memperhatikan dan menertibkan jika ada Prodi-Prodi ilegal yang berkeliaran di Tanah Amungsa Bumi Kamoro ini. Sembari menginventarisir dan mendukung perkembangan kampus-kampus legal di Kabupaten ini, yang hingga saat ini ada 5 PTS di Mimika yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) dan berada di bawah naungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) 14 Wilayah Papua-Papua Barat, yakni Politeknik Amamapare Timika, Universitas Timika, STKIP Hermon Timika, STIE Jembatan Bulan, dan STKIP Terang Bangsa. 

Hal tersebut penting dan urgen dilakukan supaya SDM-SDM unggul di daerah ini tidak terjerumus dan terjebak dalam “lumpur hidup” kampus-kampus atau Prodi-Prodi ilegal yang pada ujungnya sangat merugikan.

Badan Kepegawaian Daerah juga perlu selalu teliti dan jujur dalam menyeleksi serta menilai berbagai ijazah untuk kepengurusan penerimaan CPNS atau untuk kenaikan pangkat PNS. Apakah berasal dari kampus atau Prodi ilegal atau tidak?

Masyarakat Mimika juga memiliki peran yang sangat penting dan berpartisipasi dalam melihat serta memonitoring jika ada perguruan tinggi atau Prodi ilegal yang dibuka di daerah ini. Jika memang ada, masyarakat dapat melaporkannya langsung ke laman: http://ult.kemdikbud.go.id/

Peran masyarakat sangat berpengaruh dalam perihal ini. Pernah terjadi pada bulan Oktober tahun 2017 yang lalu, atas dasar pengaduan masyarakat, salah satu kampus negeri di wilayah Papua-Papua Barat pernah mendapat teguran keras oleh Kemenristekdikti karena membuka PSDKU di salah satu daerah di Provinsi Papua ini, tanpa izin dari Kemenristekdikti.

Akhirulkalam, ikutilah proses pendidikan yang ketat dari kampus atau Prodi yang legal sesuai perundang-undangan yang berlaku demi mencapai kompetensi yang mutunya dapat dipertanggungjawabkan. Salam! (Jiru)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar