Terkait Kasus Video Mesum, Dua Pejabat Pemkab Mimika Terancam Dilaporkan ke Polisi

Bagikan Bagikan
(Foto:Ilustrasi)

SAPA (TIMIKA) – Meski telah diserahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian, kasus video mesum yang menampilkan adegan asusila antara tokoh masyarakat di Timika dengan seorang perempuan terus bergulir hingga akhirnya nama dua pejabat Pemkab Mimika terancam dilaporkan ke Polisi.

Ancaman ini disampaikan MM dan kuasa hukumnya, Valentinus Ulaihayanan, SH. Dua pejabat terkait yang akan dilaporkan adalah MW dan DK lantaran tanpa bukti menyampaikan ke publik bahwa MM merupakan aktor utama dalam video tersebut serta mendesak kepolisian untuk menangkap MM.

“Komentar dari orang seperti itu, karena tidak menghormati hukum praduga tak bersalah, sehingga mereka mudah memvonis orang dan minta kepolisian untuk menangkap seseorang tanpa ada bukti. Itu namanya pandangan kabur dan sangat melanggar pasal 310 dan 311 terkait pencemaran nama baik. Lalu masuk ke UU ITE pasal 27 ayat 3, pernyataan seperti itu telah mentrabusikan sesuatu yang tidak benar ke media cetak ataupun elektronik. Itu berarti pelanggaran hukum,” ungkap Kuasa Hukum MM, Valentinus Ulaihayanan,SH, Jumat (4/9/2020).

Kuasa hukum yang lebih dikenal dengan sapaan Valen Kei ini menjelaskan bahwa untuk persoalan video mesum yang sempat viral ini bukan menjadi kewenangan dua pejabat Pemkab tersebut mengingat telah diserahkan ke penyidik kepolisian. Sebagai korban, MM percaya kepada penyidik kepolisian, yang mampu bekerja secara transparan, profesional, arif dan akuntabel.

“Saya percaya penuh kepada Polres Mimika dan Polda Papua dalam menangani perkara ini. Kita tahu hukum adalah panglima tertinggi dan harus menghargai itu, tapi sangat disayangkan ketika dua pejabat Pemkab ini memvonis seseorang. Karena itu kita mau bawah mereka ke jalur hukum dengan pasal 300 dan 311,” katanya.

Pasal 300 itu terkait pencemaran nama baik dan pasal 311 adalah pencemaran nama baik secara tertulis yang harus dibuktikan. Kalau memang yang disampaikan tidak terbukti maka berharap hukuman selama empat tahun harus dibuktikan.

“Lemasko dan MM percayai saya untuk melaporkan hal ini. Bagaimanapun hak setiap orang di muka hukum itu harus sama sesuai UU 1945 pasal 27,” ujarnya.

Sedangkan MM mengatakan bahwa sesungguhnya  kasus ini sepenuhnya telah diserahkan kepada kepolisian mengingat hukum adalah dewa untuk menolong orang yang terkungkung oleh suatu pelanggaran.

“Saya sudah bicarakan semua kepada teman-teman selaku pegiat hukum. Mereka sampaikan bahwa biarkan proses hukum berjalan dan hukum itu lebih tinggi untuk menolong seseorang,” kata MM.

Menurut dia, dalam kasus video asusila itu ia bukan sebagai penyebar, sehingga iapun merasa bingung ketika ada orang yang merasa rugi dengan peristiwa yang sebetulnya menimpanya.

“Mungkin saja karena dapur mereka ada di situ, maka mereka manfaatkannya. Saya siap diproses kalau memang bersalah. Tapi saya percayakan kepolisian dan kepolisian kita hebat kok, tahu mana yang salah dan mana yang benar,” tuturnya.

Atas vonis  dua pejabat Pemkab tersebut, Lemasko percayakan Valentinus Ulaihayanan alias Valen Kei untuk mendampingi berjalannya kasus ini serta membuat laporan ke kepolisian.

“Saya juga baca berita itu dan sudah disebar ke grup WA. Saya heran kenapa orang-orang ini seperti begitu. Padahal dua pejabat itu adalah staf khusus Bupati yang seharusnya memberikan telaan yang baik ke Bupati untuk persoalan pembangunan, bukan sengaja mengadu domba dalam masalah saya,” kata MM. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar