Wakil Ketua II DPRD Mimika: PSDD Perlu Asalkan Dengan Sanksi Tegas

Bagikan Bagikan
Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanis Feliks Helyanan (Dok:SAPA)


SAPA (TIMIKA) – Mengingat temuan kasus positif covid-19 di Mimika hingga saat ini tembus ke angka 1198 dengan kasus aktif sebanyak 347, maka menurut Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanis Feliks Helyanan, PSDD sangat perlu diberlakukan asalkan disertai dengan sanksi yang tegas bagi yang melanggar aturan.

Sanksi tegas diberikan terutama bagi warga yang tidak mengenakan masker dan melanggar jam PSDD yang ditentukan. Selain itu warga perorangan, semua tempat usaha seperti rumah makan, restoran dan tempat hiburan lainnya harus diperketat waktu operasionalnya.

"Saya rasa perlu diberlakukan kembali PSDD seperti di Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Di Jakarta memang rumah makan atau restoran itu dibuka, tapi tidak melayani makan di tempat. Demikian juga tempat-tempat yang menjadi kerumunan massa seperti tempat wisata itu ditutup termasuk tempat hiburan lainnya," ungkap Yohanis Feliks Helyanan via telepon, Senin (22/9/2020).

Situasi yang selama ini di mana masyarakat merasa bebas, sehingga tidak disadari aktivitas bebas itu membuat angka kasus covid-19 semakin banyak.

"Memang kita tidak bisa memaksa hal itu kepada pemerintah mengingat berdasarkan pengalaman, segala sesuatu itu bisa berjalan ketika ada anggaran. Khususnya untuk OPD-OPD terkait seperti BPBD, Dinkes dan yang lainnya," katanya.

Di sisi lain, ia juga menyampaikan bahwa DPRD telah membahas Ranperda terkait divestasi pernyataan modal dan beberapa Ranperda lainnya. Perda-Perda ini sebetulnya pernah dibahas DPRD periode sebelumnya, akan tetapi tidak dituntaskan lantaran ada beberapa poin yang harus diperbaiki dan direvisi kembali.

Perda divestasi terkait saham itu, ada amanat Undang-undang (UU) yang harus dibagi antar Provinsi Papua dan Pemkab Mimika sebanyak 7 % dan Inalum tidak terlalu bermasalah dengan hal tersebut serta telah selesai dibahas.

Dia berharap setelah nanti Ranperda-Ranperda ini ditetapkan, selanjutnya bisa membahas dan menetapkan terkait APBD Perubahan, sehingga bisa membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembahasan Ranperda itu dihadiri oleh masing-masing OPD teknis seperti Inspektorat Setda Pemkab Mimika, Bagian Hukum dan Bapenda.

"Hal itu tidak bisa kita bahas sendiri, karena banyak juga rekan dewan yang masih baru. Yang kita harapkan supaya bisa segera dapat petunjuk dari Provinsi agar Ranperda yang kita bahas bisa ditetapkan menjadi Perda," ujarnya.(Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar