Allo Rafra: Keberhasilan Kabupaten Mimika Harus Diukur dari Kemajuan dan Kesejahteraan Orang Amungme-Kamoro

Bagikan Bagikan

SAPA (TIMIKA) – Sekretaris Daerah Pertama Kabupaten Mimika, Athanasius Allo Rafra,SH,M.Si mengomentari dan mempertanyakan dasar komentar Bupati Mimika, Eltinus Omeleng,SE,MH terkait kebanggaan atas keberhasilan Kabupaten Mimika memasuki usia ke-24.

Menurut Allo Rafra sapaan karibnya melalui sambungan telepon dengan Salam Papua, Jumat malam (9/10/2020), belum saatnya berbangga karena capaian di Kabupaten ini masih jauh dari yang diharapkan.

“Kalau menurut saya, sebenarnya kita belum perlu berbangga. Memang ada kemajuan, tapi sedikit saja, dibandingkan dengan jumlah anggaran yang kita punya. Yang utama, saya dan Almarhum pak Potereyauw dulu yang datang pertama untuk merintis Kabupaten ini, dimana pak Potereyauw sebagai Bupati dan saya sebagai Sekda. Dan yang kita harapkan bahwa Kabupaten ini bisa maju, dalam arti semua berkembang, terutama masyarakat asli, khususnya 2 suku utama, Amungme dan Kamoro. Merekalah yang punya Kabupaten ini, bukan siapa-siapa. Makanya Kabupaten ini disebut Kabupaten Mimika, ini bahasa orang Kamoro kan,” ungkap karteker Bupati Mimika tahun 2006 ini.

Alasan mendasar sehingga dirinya mengatakan belum saatnya Kabupaten ini berbangga adalah diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat Amungme-Kamoro yang menjadi salah satu cita-cita utama Kabupaten Mimika didirikan sejak tahun 1996.

“Dengan demikian, kalau sekarang kita mau bicara soal kemajuan Kabupaten ini, kita harus ukur dari sejauhmana kemajuan orang Amungme-Kamoro. Bagaimana tingkat kesejahteraan mereka? Apakah mereka sudah berkembang atau sudah maju? Dan sekarang saya mau katakan, bahwa mereka masih seperti dulu. Jadi, kalau kita mau bangga, bangga di mana? Apa dasar kebanggaan kita selama masyarakat Amungme-Kamoro ini masih tetap seperti biasa?” ujarnya sembari mempertanyakan dasar kebanggaan Bupati Mimika saat ini, Eltinus Omaleng.

Dia pun membandingkan keberadaan orang-orang Amungme-Kamoro pada awal Kabupaten Mimika dibentuk dengan saat ini.

Dia mengatakan bahwa orang-orang Amungme-Kamoro saat ini seakan tidak mendapat perhatian, khususnya terkait posisi mereka sebagai pegawai dan sebagai pengusaha yang memperoleh pekerjaan atau proyek dari pemerintah daerah ini.

“Waktu kita pertama masuk di sini, banyak orang Amungme dan Kamoro itu punya perusahaan, dari proyek-proyek Freeport, karena saat itu kita masih punya anggaran kecil. Dibandingkan dengan sekarang, orang Kamoro salah satunya hampir tidak punya perusahaan lagi. Jika ada pun, hanya 1 atau 2 orang, dan bukan pekerjaan dari Pemerintah Daerah ini, tapi mungkin pekerjaan dari Freeport dan sebagainya. Pekerja di Pemerintah ini hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Orang-orang yang mungkin dekat dengan Pemerintah, ya dikasih proyek. Kita juga mengangkat orang-orang Amungme-Kamoro sebagai pegawai harian, tapi sekarang tidak banyak orang Amungme-Kamoro yang duduk di pemerintahan daerah. Mungkin ada orang-orang Papua di situ, tapi bukan orang Amungme-Kamoro. Harusnya di usia Mimika ke-24, sudah banyak orang Amungme-Kamoro duduk di sana. Kenapa kita harus buka kesempatan kepada orang lain, sedang orang Amungme-Kamoro kita tidak angkat jadi pegawai?” ungkapnya.

Sembari membandingkan anggaran daerah di masa dirinya memimpin Kabupaten ini dengan anggaran daerah saat ini, menurut dia, mengukur kemajuan Kabupaten Mimika bukan hanya dilihat dari pengembangan yang terfokus pada kota Timika saja, tapi harus dilihat secara menyeluruh dan merata.

“Jangan kita ukur kemajuan ini hanya dilihat dari kemajuan Timika kota. Kita bangun Kabupaten ini bukan untuk orang lain, tapi secara khusus untuk masyarakat asli daerah ini. Dulu waktu pertama masuk di sini, anggaran kita hanya 14 Miliar. Kita bisa bangun jalan, bangun perumahan, bangun sekolah, di kampung-kampung kita bisa bangun balai desa. Tapi sekarang dengan anggaran 4 Triliun itu bukan anggaran yang sedikit. Apa yang dibangun di kampung dan di Kecamatan? Apakah salah satunya Kokonao sudah menjadi Ibukota Kecamatan? Tidak! Agimuga sudah menjadi Ibukota Kecamatan? Juga Tidak! Jadi jangan dulu kita bangga, kalau orang-orang di Kampung sana masih tinggal begitu-begitu saja. Selama fokus kemajuan Kabupaten ini pada pembangunan di kota saja, maka masyarakat di kampung-kampung akan terlupakan,” katanya sambil terdengar tekanan suaranya yang meninggi sebagai bentuk penekanan.

Dia pun menegaskan bahwa kemajuan orang-orang Amungme-Kamoro merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dengan memberikan beberapa tawaran solusi.

“Sejauhmana Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memajukan orang Amungme-Kamoro? Kewajiban pemerintah untuk memajukan mereka. Caranya bagaimana? Beri katinting untuk nelayan-nelayan Kamoro sebagai pengembangan mereka. Selain itu, dirikan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk orang-orang Amungme-kamoro. Putra-Putri mereka bisa dididik di situ agar memiliki berbagai keterampilan,” tegasnya dengan tawaran solusi konkrit.

Ketika ditanya Salam Papua terkait jabatan Sekda Mimika Definitif yang hampir 2 tahun belum kunjung diangkat hingga saat ini, dirinya menjawab bahwa itu merupakan PR besar bagi Kabupaten Mimika.

“Oh, itu PR besar untuk Kabupaten Mimika. Puncak Jaya dalam waktu 2 minggu sudah selesai seleksi Sekda itu. Kenapa Mimika tidak bisa?” katanya.

Dia menambahkan bahwa jabatan Sekda itu harus dijabat oleh orang yang betul-betul menguasai birokrasi pemerintahan dan bukan oleh orang yang berlatarbelakang bidang pendidikan atau guru.

“Sekda itu motor dari segala administrasi pemerintahan. Dengan demikian, Sekda haruslah orang yang mengerti dan mampu atau terbiasa mengurusi perihal birokrasi pemerintahan. Dulu ada ketentuan, guru atau orang Dinas Pendidikan tidak bisa jadi Sekda. Mereka harus baca aturan,” tutupnya. (Red) 

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar