BPJSTK Sosialisasi Paritrana Award Untuk Pemkab Mimika

Bagikan Bagikan

Caption : Pemberian Jaminan kematian sebesar Rp 24 juta kepada ahli waris yamg mana yang menjadi peserta yakni almarhum Marthen Murib eks karyawan Yayasan Jaya Sakti Mandiri serta penyerahan secara simbolis bantuan subsidi upah. (foto-SAPA/Jefri Manehat)

SAPA (TIMIKA)-
Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  (BPJSTK) Cabang Mimika menggelar sosialisasi Paritrana (Penghargaan) Award 2020 tingkat nasional, kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, sekaligus mempersiapkan Pemkab Mimika untuk ikut proses penilaian anugerah Paritrana Award 2020 bersaing dengan beberapa provinsi dan kabupaten di Indonesia.

Anugerah Paritrana Award merupakan program pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan BPJS Ketenagakerjaan. 

Dalam sambutannya Kepala Kantor BPJSTK Mimika, Verry K Boekan  mengatakan penghargaan tersebut dalam  bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang memiliki komitmen dan dukungan terhadap pelaksanaan Jamsostek.

Dijelaskan, penilaian itu Pemda Mimika sudah unggul di hal mengeluarkan Perda perlindungan ketenagakerjaan. Selain Perda, Pemerintah juga harus mendaftarkan honorer dilingkungan Pemkab Mimika dalam program BPJS Ketenagakerjaan. 

“Memang belum semuanya di lingkup Pemda Mimika namun, diharapkan di 2020 ini semua tenaga kontrak sudah bisa didaftarkan karena bobotnya cukup tinggi. Di Papua baru ada Pemkab Raja Ampat dan Kota Sorong dan Mimika ini yang ketiga, dan ini menjadi modal dasar yang kuat untuk Mimika bisa bertarung memperebutkan juara di Paritrana Award,” ungkapnya

Tidak hanya itu ia juga berharap Pemkab Mimika melalui APBD bisa membackup atau membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan seperti petani, peternak, nelayan, tukang kayu, tukang batu, tukang ojek

Selain itu, kepatuhan pemberi kerja yang ada di Kabupaten Mimika untuk mendaftarkan tenaga kerja juga menjadi salah satu ketentuan. Kepatuhan ini bisa dipastikan dengan keterlibatan pemda untuk menegakkan hukum.

Sementara, Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Mimika, Santy Sondang saat membuka kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa Jamsostek  memiliki arti penting dalam meningkatkan kesejahteraan seorang pekerja.  Oleh karenanya negara telah menyusun landasan kebijakan dengan pembentukan UU nomor 4 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional serta UU nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial yang dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. 

Santy menuturkan bahwa saat ini ditengah pandemic covid-19, sebagian besar daerah di Indonesia khususnya, mengalami situasi yang sangat sulit. Implikasi pamdemi covid-19 bukan hanya terdampak terhadap aspek kesehatan tetapi juga meluas pada aspek sosial dan aspek ekonomi masyarakat.

Dalam situasi krisis seperti ini maka perlu kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan harusnya sangat meningkat dan masyarakat semestinya sadar bahwa salah satu mitigasi dalam menghadapi krisis ekonomi adalah mempersiapkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

"Kami juga mengimbau kepada OPD agar dapat memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan dengan mendaftarkan seluruh tenaga kerja non ASN. Dengan adanya sosialisasi ini kami mengharapkan jajaran pemerintah dapat mendukung pelaksanaan Paritrana tersebut dan mendorong untuk bisa memaksimalkan tentunya bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Dikatakan dalam rangka meringankan beban usaha pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2020 tentang relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan sampai 99 persen untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan juga ada kebijakan penundaaan pembayaran untuk iuran jaminan pensiun yang berlaku mulai Agustus 2020 sampai Januari 2021.

Sambung Santy, dengan peraturan pemerintah ini perusahaan atau pemberi kerja diharapkan tetap bertahan selama masa pandemi hingga ekonomi kita berangsur pulih. Dengan melihat begitu besarnya manfaat program BPJS Ketenagakerjaan pihaknya mendorong BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerja dengan baik kepada seluruh pelaku usaha untuk memperluas cakupan kepesertaan dengan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya. 

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan santunan jaminan kematian peserta Bukan Penerima Upah (BPU) Almarhum Akmal yang merupakan pekerja Mustahik Baznas Timika sebesar Rp 42 juta yang diterima ahli waris. Dan penyerahan santunan jaminan hari tua sebesar Rp 14.668.830, jaminan pensiun Rp 350.700 per bulan dan jaminan kematian sebesar Rp 24 juta. (Jefri Manehat)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar