Covid-19 Klaster Kantor di Timika Bermunculan Termasuk di DPRD, Harus Work From Home

Bagikan Bagikan
Reynold Ubra (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Hingga saat ini banyak kantor swasta maupun pemerintahan di Mimika termasuk di gedung DPRD menjadi klaster covid-19 dan diwajibkan untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra mengatakan bahwa upaya untuk mengendalikan penyebaran, baik di klaster kantor atau tempat-tempat dimana orang banyak berkumpul adalah WFH.

"Makanya kami minta kantor-kantor yang pegawainya positif harus work from home. Selama diketahui laporan terkait adanya  pegawai yang psoitif dalam satu kantor maka harus work from home dan petugas kesehatan pun akan melakukan tracing,” kata Reynold di kantor DPRD, Selasa (13/10/2020).

Dijelaskan bahwa sejak dua minggu lalu Dinkes telah menyurati semua kantor swasta dan pemerintahan yang merupakan klaster dengan tujuan agar pimpinannya melaporkan adanya kasus dan orangnya. Hal ini dilakukan mengingat saat ini dalam situasi wabah, sehingga setiap orang yang sakit harus diisolasi dan orang yang sehat harus dikarantina atau dilindungi sesuai undang-undang wabah.

“Dengan adanya klaster kantor dan keluarga menunjukan adanya hubungan penularan dari rumah ke kantor dan dari kantor ke rumah,” jelasnya. 

Untuk di kantor instansi pemerintah, saat ini masih banyak yang belum membentuk kelompok kerja (Pokja). Itu bisa terlihat dengan masih adanya aktivitas perkantoran yang selalu dilakukan bersama, sehingga ketika ada satu yang dinyatakan positif maka yang lainnya kepanikan dan minta di Swab.

Memang tidak diketahui pasti banyaknya klaster kantor swasta ataupun Pemerintah. Namun, jika melihat kasus-kasus yang ada, hingga saat ini khusus karyawan dari Lowland terutama di wilayah Portsite dan Tembagapura tentunya berkontribusi terhadap kasus.

"Jumlah kasus di Timika sangat kecil yang merupakan pelaku perjalanan. Hampir sebagian besar kasus di Timika adalah transmisi lokal," katanya.

Dengan demikian yang harus dilakukan oleh semua orang adalah waspada dengan mematuhi protokol kesehatan.

Kondisi hingga saat ini miliki beban untuk pemeriksaan, terutama pada deteksi khusus di Faskes milik pemerintah mengingat dari jumlah orang, jika lebih dari 500 orang maka itu masuk dalam  waiting list untuk di Swab.

"Bebannya itu adalah menunggu hasil pemeriksaan. Kalau indikator nasional hasil pemeriksaan itu dilaporkan selambat-lambatnya adalah 3x24 jam, berarti paling lambat dalam waktu 72 jam hasil pemeriksaan itu harus sudah keluar. Sementara kondisi saat ini, keterlambatan itu bisa terjadi sampai empat hari, berarti 4x24 jam," ujarnya.

Tim kesehatan mencoba berupaya untuk bagaiman bisa kurang dari 3x24 jam, akan tetapi banyak orang yang tidak disiplin dan pada akhirnya minta di Swab. Dengan hal itu, beban jumlah pemeriksaan makin meningkat, tenaga yang harus melayani harus bertambah termasuk penambahan biaya untuk pemeriksaan.

"Makanya yang paling efektif saat ini adalah upaya pencegahan. Masing-masing orang harus patuhi protokol kesehatan. Kalau tidak patuhi maka sudah pasti akan bertambah kasusnya," katanya.

Saat ini tim sementara mendata berapa banyak kasus yang merupakan klaster dan berapa kasus yang sporadik. Sporadik artinya orang terinfeksi, tapi bukan karena transmisi lokal, baik di kantor, rumah maupun di tempat-tempat umum lainnya.

Khusus untuk di DPRD menurut dia, ada satu orang ASN yang positif dan sejak adanya laporan itu, telah disampaikan agar pegawai bagian kesekretariatan harus WFH. Hanya saja dikarenakan agenda paripurna penetapan Ranperda Non APBD sedang berjalan maka untuk pegawai harus dikurangi 50 %.

Atas persoalan ini, menggambarkan bahwa dalam kesekretariatan Dewan tidak miliki Pokja, padahal itu wajib dibentuk mengingat merupakan instansi milik pemerintah, sehingga harus melakukan penyemprotan sendiri, mengukur suhu tubuh sendiri dan hal lainnya yang berkaitan dengan protokol kesehatan.

"Surat resmi yang saya tandatangani dihantar langsung ke sini. Kami semua yang datang ke DPRD punya hak untuk tidak terinfeksi. Oleh karena itu, Sekwan juga minta kami supaya melakukan penyemprotan desinfektan dan telah dilakukan," katanya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar