Dewan Curiga Keberadaan Kapal Nelayan Besar Tanpa Izin di PPI Poumako Mimika

Bagikan Bagikan
Kunjungan Komisi B DPRD Mimika ke PPI Poumako (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) - Komisi B DPRD Mimika mencurigai adanya kapal nelayan dengan kapasitas besar yang mengambil hasil tangkapan di wilayah laut Timika tanpa izin.

Anggota Komisi B DPRD, Matius Uwe Yanengga mengaku bahwa saat melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke PPI Poumako, pihaknya mendapati satu kapal kontainer besar sementara mengangkut ikan dari beberapa kapal nelayan kecil yang beroperasi di wilayah perairan Timika.

"Kami akan RDP lagi bersama dinas Perikanan supaya bisa memastikan apakah keberadaan kapal besar ini ada izin atau tidak?”ungkap Matius, Jumat (30/10/2020).

Selain satu kapal besar tersebut, ada juga beberapa kapal lain yang dicurigai melakukan penangkapan di wilayah perairan yang merupakan zona khusus nelayan kecil atau nelayan tradisional. Padahal, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah mengatur zona penangkapan bagi setiap kapal sesuai kapasitasnya. Dalam artian, kapal-kapal dengan kapasitas besar tidak diperbolehkan beroperasi ke zona penangkapan nelayan tradisional.

Menurut dia, jika keberadaan kapal-kapal ini tidak memiliki izin maka sangat merugikan nelayan lokal serta tidak memberikan pemasukan ke PAD Mimika. Selain itu, keberadaan kapal-kapal ini bisa dikategorikan sebagai pencurian yang tidak diketahui Pemkab Mimika.

"Kita rugi dari segi PAD, karena seharusnya tangkapan hasil di wilayah kita, bisa memberikan PAD," jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sangat disayangkan jika hal tersebut dibiarkan. Sebab, jika terbukti tanpa izin maka Mimika sangat rugi, karena hasil alamnya dinikmati oleh daerah lain.

"Pemkab Mimika diharapkan tidak hanya mengharapkan sumber PAD dari operasional PTFI saja, tetapi bidang lainnya termasuk perikanan juga harus diawasi secara serius tanpa adanya pembiaran," katanya.

Sedangkan Anggota Komisi B lainnya, Aloisius Paerong mengatakan bahwa selain persoalan kejelasan  dari setiap kapal nelayan yang beroperasi, juga ada persoalan terkait kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, saat ini di pasar-pasar yang ada di Timika sangat sulit ditemukan adanya ikan segar. Lebih banyak ikan yang dibekukan serta bukan merupakan hasil tangkapan lokal.

"Hal itu yang jadi temuan dalam Kunker kami di wilayah PPI Poumako. Kenapa ikan-ikan hasil tangkapan lokal tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Kita ini ibarat hidup di gunung tanpa adanya laut, padahal kita punya laut yang luas, sehingga masyarakat bisa menikmati ikan segar. Ada apa sampai ikan segar ini tidak dipasarkan di pasar Timika. Apakah ini karena semuanya diambil keluar?" tuturnya.

Ikan lokal diangkut semua keluar bisa dicurigai dengan keberadaan kapal-kapal besar yang saat ini berlabuh di PPI Poumako. Hasil laut dalam satu wilayah tentunya bisa dipasarkan ke daerah lain termasuk ke luar negeri, akan tetapi kalau dalam wilayah sendiri sulit mengkonsumsi ikan segar, lalu kenapa harus diizinkan keluar?

"Tadi saat Kunker, kami melihat ada aktivitas muat ikan dari kapal-kapal kecil ke kapal besar. Nelayan yang ada juga rata-rata dari daerah luar," ujarnya.

Untuk Perda retribusi telah ada, akan tetapi masih ada hal yang berbenturan dengan kewenangan di Pemerintah Provinsi. Namun, jika ada kemungkinan untuk membuat suatu Perda khusus untuk kepentingan penambahan PAD Mimika maka tentunya perlu dibentuk.

Diharapkan agar segala aktivitas di PPI Poumako yang menyangkut penjualan hasil tangkapan, harus memberikan keuntungan kepada daerah Mimika melalui PAD.

Yang perlu ditelusuri adalah apakah ada PAD yang didapatkan? Jika tidak, maka ada pembiaran adanya aktivitas pencurian di depan mata.

"Dalam Kunker ini ada dua anomali yang kami temui di PPI Poumako. Pertama itu adalah masyarakat sangat sulit mendapatkan ikan-ikan segar dan persoalan keberadaan kapal-kapal besar," katanya.

Selanjutnya, Ketua Komisi B, Rizal Pata'dan mengatakan bahwa juga ada satu hal yang menjadi temuan di PPI adalah terkait dengan masyarakat nelayan lokal.

Menurut dia, Pemkab Mimika melalui Dinas Perikanan harus mengawasi soal zona penangkapan. Sebab, berdasarkan laporan warga adalah banyak kapal-kapal besar yang masuk dan menangkap  ke wilayah pesisir serta sangat mengganggu nelayan lokal.

"Hal ini tentunya melanggar ketentuan. Kita juga bisa lihat sendiri kapal-kapal yang ada itu berkapasitas GT tinggi atau besar. Kami tanya ke mereka, mereka juga mengaku bahwa mereka menangkap juga di sekitar pesisir pantai. Itu sebetulnya tidak boleh, karena itu zonanya nelayan kecil yaitu masyarakat kita yang Kamoro," katanya.

Selain itu, stok BBM dari nelayan lokal sering kehabisan, sehingga tidak melakukan aktivitas menangkap. Hal ini lantaran tidak adanya aturan ataupun pantauan, sehingga BBM lebih banyak diambil oleh kapal-kapal besar dan mengenyampingkan nelayan lokal.

"Intinya banyak hal yang harus didiskusikan dengan dinas perikanan yang tentunya untuk kemajuan bidang perikanan kita," ungkapnya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik org sarana slot Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik org paling best ya guys...Slot games

    BalasHapus