Dianggap Bagian Dari Otsus Jilid 2, Banyak Masyarakat Timika Menolak Sensus Penduduk

Petugas Sensus Saat Melakukan Pendataan (Foto:Istimewa)

SAPA (TIMIKA) -  Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika, Trisno L Tamanampo pada Selasa (6/10/2020) mengungkapkan Sensus penduduk yang berjalan di Kabupaten Mimika mendapat banyak kendala di lapangan, sampai-sampai petugas sensus ditolak oleh masyarakat.

Trisno ketika ditanya wartawan mengaku, penolakan itu terjadi pada wilayah kota, tidak seperti pendataan yang dilakukan di wilayah pedalaman, yakni wilayah pesisir dan pegunungan, bahkan di wilayah pedalaman sudah pendataan sudah 100 persen.

"Yang menjadi kendala dan harus kami benahi ini adalah pada wilayah kota. Karena banyak masyarakat menolak saat hendak didata oleh petugas, karena sebagian masyarakat beranggapan, sensus penduduk berkaitan dengan Otsus jilid dua," ungkap Trisno.

Ia mengatakan, sensus ini sudah rutin dilakukan setiap 10 tahun sekali, sehingga ia berharap masyarakat dapat mendukung sensus ini dalam rangka perbaikan data di Mimika secara khusus.

Ia menjelaskan konsep yang digunakan dalam sensus penduduk adalah de facto dan de jure, yang mana de facto dilihat berdasarkan tempat tinggal, sedangkan de jure dilihat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Dalam sensus ini kita bukan hanya mendata soal jumlah penduduknya saja, tapi juga kehidupan, tempat tinggal mereka, yang ditempati itu rumah sendiri, kontrakan atau rumah dinas, dari sisi bangunan yang ditempati, gunakan penerangan listrik atau tidak, termasuk air minum yang digunakan, berapa lama, pekerjaannya apa?" jelasnya. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Facebook Bagikan ke Twitter Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp