DPRD Sahkan 2 Ranperda Penyertaan Modal Pemkab Mimika

Bagikan Bagikan
Penyerahan materi pengesahan dari Ketua DPRD Mimika, Robby Kamaniel Omaleng, S.IPA kepada Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE,MH (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Ranperda Mimika tentang penyertaan modal Pemkab kepada perusahaan perseroan terbatas Papua Divestasi Mandiri dan Perda tentang penyertaan modal Pemkab kepada PT Mimika Abadi Sejahtera disahkan.

Pengesahan ini dilaksanakan usai disetujui oleh enam fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang III DPRD Mimika Dalam Rangka Mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi dan Penutupan Pembahasan Ranperda Non APBD Mimika Tahun 2020 yang dilaksanakan di ruang rapat Paripurna DPRD Mimika, Selasa (13/10/2020).

Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Sekretaris fraksi, Merry Pongutan menjelaskan bahwa dalam pandangan umum, pemerintah telah sangat jelas terkait apa yang menjadi maksud dan tujuannya atas dua Ranperda dimaksud. Dengan demikian, fraksi Golkar menerima dan mendukung Ranperda menjadi Perda, akan tetapi dengan catatan yaitu agar melalui penyertaan modal tersebut pemerintah memperhatikan secara serius daerah Pegunungan dan Pesisir yang menjadi dampak langsung terhadap kehadiran PT Freeport Indonesia (PTFI). Pemkab harus sesegera mungkin mengajukan Perda tersebut untuk diimplementasikan. Kehadiran dua perusahaan ini dipastikan tidak memonopoli jenis usaha, tetapi justru dapat mendorong tumbuhnya UMKM yang ada di Mimika. Sumber dari pendapatan Perseroda dipastikan berputar di Mimika agar memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Segera membentuk komposisi Komisaris, Direksi dan yang lainnya agar perusahaan tersebut dapat berjalan. Dalam mengisi jabatan tersebut, sebisa mungkin Pemerintah bisa menghindari konflik yang dapat mengganggu kinerja perusahaan.

Fraksi Nasdem dibacakan oleh Daud Bunga  menjelaskan bahwa penyertaan modal merupakan kekayaan yang tidak diusahakan menjadi kekayaan yang diusahakan. Berdasarkan Undang-undang dinyatakan bahwa daerah dapat melakukan penyertaan modal terhadap perusahaan guna penambahan modal BUMD berupa uang milik daerah. Setiap penyertaan modal harus diatur dalam Perda tersendiri.

Penyertaan modal ini merupakan salah satu terobosan Pemkab Mimika guna menggali dan mendorong potensi sumber kekayaan daerah yang selama ini terabaikan.

Karena itu, Nasdem mengharapkan agar memperhatikan dengan baik pengelolaan aset daerah, baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Pengelolaan perkebunan dan kehutanan, penataan perhubungan darat, udara dan laut, pengelolaan pasar, pengelolaan limbah atau tailing, air minum atau PDAM serta sektor lainnya yang bisa bermanfaat.

Kiranya penyertaan modal ini dapat dikelola dengan baik secara transparan, akuntabilitas serta berdasarkan prinsip ekonomi.

Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Thobias Maturbongs mengatakan Perda penyertaan modal ini merupakan hal yang urgen sebagai payung hukum. Sudah saatnya Pemkab Mimika tidak hanya bergantung pada retribusi dan pajak pada PAD.

Fraksi PDIP menilai bahwa Perda penyertaan modal ini sebagai langkah yang tepat, guna mendorong peningkatan PAD Mimika yang lebih signifikan. Namun PDIP menegaskan agar  penyertaan modal ini dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Mimika khususnya masyarakat Amungme dan Kamoro.

Fraksi Gerindra yang disampaikan melalui Ketua Fraksi, Norman S. Karupukaro mengingatkan kepada pemerintah agar  harus mengedepankan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak langsung seperti pencemaran lingkungan. Pembentukan Komisaris dan Direksi tetap merujuk pada Undang-Undang Otsus dan memberlakukan OAP menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Rekrut Komisaris dan  Direksi harus yang bebas dari KKN agar tidak merugikan masyarakat. Perusahaan terkait harus berkomitmen untuk tidak mementingkan keuntungan sendiri  dengan merugikan perusahaan lainnya yang telah lama mengabdi untuk kemajuan Mimika.

Fraksi PKB yang dibacakan oleh Saleh Alhamid menyampaikan, melalui jawaban Pemerintah atas penyertaan modal ini maka PKB menerima dan menyetujui Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Perda. Namun, PKB menaruh harapan besar atas dua Perda ini untuk memberi kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang terkena dampak.

Selain itu, PKB diharapkan dalam realisasinya Perda ini, sehingga alangkah baiknya ada keterlibatan DPRD sebagai representasi masyarakat. Dalam hal ini, DPRD mempunyai hak pengawasan penuh agar Perda ini tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Sedangkan fraksi Mimika Bangkit yang disampaikan oleh Bendahara fraksi, Redy Wijaya mengatakan bahwa dua Ranperda ini merupakan upaya dari pemerintah guna memenuhi amanat UU terkait dengan memajukan kesejahteraan rakyat secara umum, terkhusus masyarakat Mimika. Dengan demikian, Perda penyertaan modal ini sangat penting sebagai payung hukum dalam pengelolaan, kepemilikan terhadap saham 7 persen serta aset-aset lainnya milik Pemkab Mimika yang akan meningkatkan PAD.

Diharapkan dengan ditetapkannya dua Perda ini, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan SDM yang sesuai dengan perkembangan global. Dengan adanya Perda ini, masyarakat bisa mempunyai harapan terhadap perolehan saham atas pengoperasian PTFI. Selanjutnya, diharapkan agar Pemkab Mimika segera melanjutkan hal-hal yang bisa mendukung pengesahan Perda dimaksud.

Pantauan Salam Papua, Paripurna ini dihadiri oleh seluruh petinggi Pemkab, DPRD, pimpinan OPD serta Forkopimda. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik org sarana slot Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik org paling best ya guys...Slot games

    BalasHapus