Faskes Swasta Dilarang Layani Rapid Test, Pemkab Mimika Diminta Tidak Monopoli dan Harganya Tidak Membebani Masyarakat

Bagikan Bagikan

Leonardus Kocu (Kiri) dan Yohanes Feliks Helyanan (Kanan) (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Anggota Komisi C DPRD Mimika sekaligus Ketua Fraksi Mimika Bangkit, Drs Leonardus Kocu meminta agar Pemkab Mimika tidak monopoli dalam urusan pelayanan masyarakat khususnya layanan rapid test covid-19.

Menurut dia, jika hanya dilayani oleh fasilitas kesehatan (Faskes) milik pemerintah daerah, tentunya sangat merugikan masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mendadak. Sebab, saat ini banyak masyarakat yang keluhkan kurangnya alat rapid test yang ada di setiap Faskes pemerintah, sehingga sangat bagus jika Faskes-Faskes swasta juga ikut melayani masyarakat dengan catatan harus mengikuti prosedur dan standar yang ditentukan pemerintah.

"Pemerintah tidak boleh monopoli dalam urusan layanan masyarakat. Yang penting dilakukan adalah pengawasannya supaya satu biaya dan surat keterangannya sesuai SOP Pemerintah (Daerah)," tuturnya saat dihubungi Salam Papua via telepon, Senin (19/10/2020).

Hal ini disampaikan Leonardus guna menanggapi adanya imbauan atas dasar Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Tes Covid-19 pada Puskesmas di Kabupaten Mimika. Dalam surat imbauan tersebut tertera bahwa klinik dan apotik swasta tidak boleh melayani rapid test covid-19 dengan alasan apapun.

"Jika memang semuanya harus diurus di Faskes milik pemerintah, dasarnya apa? Masalahnya apa? Pemerintah harus terbuka," ujarnya.

Leonardus mengaku tidak setuju dengan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditutup-tutupi atau tidak transparan.

Rapid test sesungguhnya sesuatu yang menakutkan semua orang, namun hal tersebut menjadi satu syarat di mana ijin keluar dan masuk ke Timika harus diberikan oleh pemerintah.

Meski demikian, Dia menjelaskan bahwa keputusan Pemkab Mimika ini memiliki sisi positif, dimana pemerintah menginginkan agar rapid test itu dilakukan satu atap agar surat keterangan yang dikeluarkan bisa sesuai standar. Namun, untuk hal itu seharusnya pemerintah tidak bisa melarang klinik dan apotik swasta, tetapi harus mengontrol.

"Beberapa waktu lalu Pemerintah telah mengatur terkait biayanya. Sekarang yang harus dilakukan pemerintah adalah mengawasi supaya rapid test yang dilakukan di klinik-klinik swasta itu bisa sesuai standar,” jelasnya.

Di samping itu, Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanes Feliks Helyanan mengatakan putusan Pemkab Mimika ini tentunya telah melalui kesepakatan bersama agar setiap klinik atau apotik yang mengeluarkan rekomendasi perjalanan itu harus seijin Dinkes.

"Dengan demikian, Faskes swasta yang tidak mempunyai izin tidak diperbolehkan melayani rapid test, karena mamang sekarang banyak yang menyalahgunakan rapid test ini. Ini berarti ada antisipasi dari pemerintah supaya kalau suatu saat terjadi sesuatu maka bisa dipertanggungjawabkan," kata Yohanes di Kantor DPRD.

Menurut dia, yang saat ini harus diperhatikan pemerintah adalah bagaimana mempermudah layanan kepada masyarakat yang membutuhkan, jangan sampai urusan masyarakat dibuat berbelit-belit.

Selain prosedurnya, biayanya juga diharapkan tidak membebani masyarakat yang sesungguhnya mengalami kesulitan atas dampak pandemi covid-19 ini.

"Kalau memang Pemerintah larang klinik swasta, maka harus berkomitmen juga dalam layanannya mempermudah masyarakat. Jangan membuat masyarakat kecewa dengan menunggu prosedur yang berbelit-belit untuk mendapat surat keterangan kesehatan," ujarnya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik org sarana slot Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik org paling best ya guys...Slot games

    BalasHapus